Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Selaku Pihak Ketiga Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Naninda, Rizka Rahma and Prof. Dr. Sudarsono,, S.H., M.S and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum. (2018) Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Selaku Pihak Ketiga Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang perlindungan hukum kepada kreditor selaku pihak ketiga dalam pembatalan akta jual beli (AJB) yang dibuat dihadapan PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Tujuan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum kepada kreditor yang tidak lagi sebagai pemegang jaminan hak tanggungan karena adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pdt/2012 terhadap perolehan rumah dalam AJB yang dijadikan sebagai objek jaminan. AJB dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh Pengadilan karena adanya unsur perbuatan melawan hukum, mengakibatkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) juga dinyatakan batal demi hukum pengadilan, Sehingga menyebabkan jaminan hak tanggungannya dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengangkat permasalahan, yaitu mengenai Apa ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pdt/2012 dan apakah ratio decidendi tersebut sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum pada pasal l365KUHPerdata? dan Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditor selaku Pihak Ketiga Dalam Pembatalan AJB yang dibuat dihadapan PPAT mengandung unsur perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pdt/ 2012? Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dalam pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang – undangan (statue approach), dan pendekatan secara kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan perlindungan hukum kepada kreditor selaku pihak ketiga dalam pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1138 K/Pdt/2012 yaitu secara khusus belum diatur dalam UU Hak Tanggungan maupun UU Perbankan, maka pihak kreditor bank diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum sebagai bentuk perlindungan hukum. Upaya hukum yang dilakukan yaitu non litigasi dilakukan dengan Negosiasi untuk meminta jaminan pengganti kepada debitor. Upaya Hukum Litigasi dilakukan apabila debitor tidak memiliki jaminan pengganti dan wanprestasi.

English Abstract

This research is aimed to analyse legal protection for a creditor who no longer holds the mortgage right after the Decision of Supreme Court of Indonesia Number 1138/K/Pdt/2012 over obtaining a house based on sale deed (AJB) that is set as a collateral. The sale deed can be declared as invalid from the outset and has no legal power by the court when there is a tort involved. Therefore, when the deed of assigning mortgage right (APHT) is declared as invalid from the outset, the collateral of mortgage right is considered inexistent. Research problems are presented as follows: what is the ratio decidendi of the Decision of Supreme Court of Indonesia Number 1138 K/Pdt/2012, is the ratio decidendi relevant to the element that determines a tort in Article 1365 of Civil Code? And what legal protection is to be provided for the creditor as the third party in the annulment of sale deed (AJB) made before a land deed official (PPAT) regarding the tort in relation to the Decision of Supreme Court of Indonesia Number 1138 K/Pdt/2012? Normative juridical research method was employed in this research along with statue and case approaches. The research result concludes that the legal protection provided for the creditor as the third party in the annulment of the sale deed made before PPAT that contains a tort in the Decision of Supreme Court of Indonesia Number 1138 K/Pdt/2012 is not specifically regulated in Law on Mortgage Right or Law on Banking. Therefore, the creditor or the bank is given a chance for legal remedy which serves as the legal protection. This legal remedy may comprise non- litigation approach done by negotiating over a substitute for collateral to debitor. Litigation step is done when the debtor has no substitute for the collateral and breaches the contract.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.077/FH/p/2018/041809712
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Aug 2022 01:32
Last Modified:	24 Aug 2022 01:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193474

Text RIZKA RAHMA NANINDA.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item