Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kepemilikan Tanah Pertanian Terkait Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Minahasa Utara)

Katiandagho, Huterisia Christine Pangow and Prof. Masruchin Ruba’i,, S.H and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum (2018) Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kepemilikan Tanah Pertanian Terkait Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Minahasa Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kepemilikan Tanah Pertanian Terkait Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai efektivitas dari pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di kabupaten minahasa utara yang dilihat dari 5 faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana-prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Karena sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria dengan tegas menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan tanah yang melapaui batas tidak diperkenankan, maka dari itu pemerintah telah mentapkan batas-batas kepemilikan tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, dan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum akan diambil alih oleh pemerintah kemudia dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah. Namun pada kenyataan yang ada sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki tanah pertanian lebih dari batas yang telah ditentukan. Atas latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan, yaitu Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kepemilikan Tanah Pertanian Terkait Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian yang ada di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara? Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang – undangan (statue approach), dan pendekatan secara fakta (fact approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Kabupaten Minahasa Utara tidak berjalan secara efektif karena pemerintah setempat tidak pernah melakukan pengambil alihan tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum kepemilikan tanah yang kemudian dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah dengan berbagai alasan. Serta pemerintah setempat tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai pembatasan kepemilikan tanah pertanian. Dan juga sarana-prasarana yang ada tidak mendukung pemerintah dalam menjalankan pembatasan kepemilikan tanah pertanian di Kabupaten Minahasa Utara

English Abstract

This thesis is aimed to study and analyse the effectiveness of the implementation of agricultural land ownership limitation in the Regency of North Minahasa based on the following five factors: law, law enforcers, infrastructure, society, and culture. As in line with Article 7 of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, it is suggested that excessive ownership of land is not allowed. Therefore, the government has set the limits of lands owned by the societies as regulated in the Regulation of the Agrarian and Spatial Planning Minister/ head of National Land Agency of Indonesia Number 18 of 2016 on Agricultural Land Monopoly Control. The exessive rest of land will be taken by the government to be distributed to farmers who have no land. This is in contrast with the reality where several people in North Minahasa still have lands more than what they should have. This issue brings to the following research problem to be discussed: how is the effectiveness of implementation of agricultural land ownership limitation in regard to the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 18 of 2016 on Agriculture land Monopoly Control in the Regency of North Minahasa, the Province of North Sulawesi? This research employed empirical legal research and approach along with statute and fact approach. The research result indicates that the agricultural land limitation in the Regency of North Minahasa has not been implemented effectively because the local government has not taken any action regarding the excessive land for some reasons. Moreover, no socialisation is conducted for the local people concerning the agricultural land limitation, and the available infrastructure in the Regency of North Minahasa to take this measure is not adequate

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 2./FH/e/2018/041809303
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Aug 2022 01:25
Last Modified:	24 Aug 2022 01:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193469

Text HUTERISIA CHRISTINE PANGOW KATIANDAGHO.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item