Rosyidah, Nabila and Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H., S.U and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum (2018) Hakikat Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap Putusan Nomor 229/Pdt.G/2009/Pa.Btl Juncto Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/Pta.Yk Juncto Putusan Nomor 266/Ag/20. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Putusan No 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. Juncto Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk Juncto Putusan Nomor 266/AG/2010 merupakan putusan mengenai pembagian harta bersama. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan Pasal 37 UU Perkawinan juncto Pasal 97 KHI, yaitu Penggugat (istri) mendapatkan ¾ bagian dan pihak Tergugat (suami) mendapatkan ¼ bagian dari harta bersama. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung hanya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan uaraian pada paragraf di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Mengapa putusan hakim dalam putusan nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl juncto putusan nomor 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk juncto putusan nomor 266/AG/2010 bertentangan dengan Pasal 37 UUPerkawinan juncto Pasal 97 KHI? (2) Bagaimana seharusnya penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama karena perceraian? Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode intepretasi gramatikal. Dasar hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama yang pembagiannya tidak sama besar, bertentangan dengan Pasal 37 UU Perkawinan juncto Pasal 97 KHI karena pihak Tergugat (suami) tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup v berumah tangga. Dalam Pasal 34 UUPerkawinan dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI menyebutkan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Keadilan yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta bersama karena perceraian adalah keadilan distributif yang mana konstribusi para pihak diperhatikan dalam pembagian harta bersama tersebut. Untuk menerapkan prinsip keadilan, utamanya dalam pembentukan hukum mengenai pembagian harta bersama, hakim harus melihat konteks dari perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga haru memeriksa secara seksama fakta-fakta yang secara sungguh- sungguh terjadi di dalam perkara tersebut, sehingga nilai keadilan itu dapat ter
English Abstract
Decision Number 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. in conjunction with Decision Number 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk in conjunction with Decision Number 266/AG/2010 deals with division of shared properties. In the Decision by Religious Court in Bantul, the Decision made by the judge is not relevant to Article 37 of Law on Marriage in conjunction with Article 97 of Compilation of Islamic Law (further stated as KHI), in which the plaintiff (wife) only receives three fourths of the property while the defendant (husband) receives one fourth of the shared property. The Decision of Higher Court of Yogyakarta is made to only strengthen the Decision of Religious Court of Bantul. Regarding the aforementioned issue, research problems are presented as follows: (1) why is the decision made by the Judge in the Decision Number 229/Pdt.G/2009/PA.Btl in conjunction with Decision Number 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk in conjunction with Decision Number 266/AG/2010 irrelevant to Article 37 of Law on Marriage in conjunction with Article 97 of KHI? (2) How should the principle of division of shared properties due to divorce be implemented? This is a normative legal research that employed statute, conceptual, and case approaches. There were primary, secondary, and tertiary legal materials analysed with grammatical interpretation. The basis on which the judge made a decision over the imbalanced division of shared properties is known to be irrelevant to Article 37 of Law on Marriage in conjunction with Article 97 of KHI, for the defendant (husband) fails to financially vii provide for his wife and household need. This issue requires the distributive justice to share the properties equally for both parties. To implement this type of justice principle, it is essential for the judge to see the substance of the case submitted. Facts of the case must also be carefully observed by the judge to achieve the values of justice
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016 64/FH/h/2018/041809007 |
| Uncontrolled Keywords: | Harta Bersama, Prinsip Keadilan, Haki, Shared Properties, Values of Justice, Court |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions > 346.016 6 Divorce, annulment, separation > 346.016 64 Marital property in divorce, annulment, separation |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Aug 2022 07:23 |
| Last Modified: | 23 Aug 2022 07:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193459 |
![[thumbnail of NABILA ROSYIDAH.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
NABILA ROSYIDAH.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |