Tinjauan Yuridis Sistem Self Assesment Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Mengenai Kepastian Perpajakan

Manueke, Aldy Yohanes and Dr. Prija Djatmika,, S.H., MS and Dr. Setyo Widagdo,, S.H., M.Hum. (2018) Tinjauan Yuridis Sistem Self Assesment Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Mengenai Kepastian Perpajakan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pemungutan BPHTB oleh pemerintah daerah digunakan sebagai sumber pendapatan daerah, yang merupakan implementasi dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang. Nomor 23 Tahun. 2014 Tentang Pemerintahan. Daerah. Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka implementasi pemungutan BPHTB oleh daerah sesuai.Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah. Dan Retribusi Daerah telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan. Daerah Kota Malang. Nomor 15 Tahun. 2010 Tentang Bea. Perolehan Hak Atas. Tanah Dan Bangunan. Sejak 1 januari 2011, pemungutan BPHTB menjadi kewenangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang disebut juga Dinas Pendapatan Kota Malang. Secara umum system self assessment memiliki pengertian bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang tertuang. Dalam Pasal 32 Ayat (4) Perda Kota. Malang Nomor 15. Tahun 2010 Tentang. Penetapan Bea Perolehan. Hak Atas Tanah. dan Bangunan. Kata “perbedaan yang signifikan” dan “pemeriksaan sederhana dilapangan” mengandung arti bahwa, terdapat penilaian subjektif dari dispenda, mengingat tidak ada peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan pebedaan yang signifikan dan pemeriksaan sederhana sesungguhnya terdapat ketidak jelasan dalam hukum, tentu saja hal ini mengakibatkan hukum menjadi tidak pasti. Karena system perpajakan BPHTB menggunakan system self assesment system dimana pejabat dispenda kota dapat mempermainkan tarif pajak. Begitupun sebaliknya para wajib pajak dapat memanfaatkan system ini dimana system tersebut membiarkan wajib pajak menetukan/membayar sendiri pajak BPHTB. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu Bagaimana implementasi sistem self v assessment terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ? Apa Hambatan Sistem Self Assesment Pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ? Apa system yang baik menggantikan Sistem Self Assesment pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ? Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Teori yang di pakai sebagai pisau analisis dalam tesis ini adalah Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi sistem self assessment terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yaitu dalam pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan Verlap system perpajakannya lebih cenderung ke official assessment sistem. Hambatan system self assessment pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 Tantang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang tidak mencerminkan kepastian perpajakan yaitu, pada Pasal 32 ayat (4) tentang pemeriksaan sederhanan tidak di atur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, selanjutnya hambatan yang di temukan adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif wajib pajak. System hukum yang baik untuk menggantikan system self assesment adalah system official assessment karena melihat system hukum yang di terapkan dalam Perda tersebut lebih mengarah ke system official assessment. Dengan kemajuan teknologi pembayaran BPHTB menjadi online, tidak perlu lagi adanya verlap melainkan pemeriksaan sederhana di lapangan. Maka dari itu system yang sesuai dengan perkembangan zaman ialah system official assessment system

English Abstract

Acquisition Cost to Land and Building Rights collection by the local government is used as a source of local revenue, which is the implementation of regional autonomy based on the Constitution Number 23 Years. 2014 About Local Government. Local Government of Malang City in the framework of implementation of Acquisition Cost to Land and Building Rightscollection by region according toConstitution Number 28 Year 2009 about Local Taxes and Local Retribution have stipulated and enacted the Rules of Malang City Area Number 15 Years 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights. Since January 1, 2011, the collection of Acquisition Cost to Land and Building Rightsbecome the authority of the Regional Revenue Service of Malang City; also called the Revenue Service of Malang City. In general, the self assessment system has the meaning that the government gives trust to the taxpayer to calculate, pay and self-report the amount of taxes, it is stated in Article 32 Paragraph (4) of the City RegulationMalang Number 15 Year 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights. The word "significant difference" and "simple examination of the field" implies that there is subjective judgment of the Regional Revenue Service of Malang City, given that there is no subordinate rule governing what is meant by “significant differences” and “simple examination” is in fact a vagueness in the law, this resulted in the law becoming uncertain. It is because the tax system about Acquisition Cost to Land and Building Rightsusing self-assessment system where officials of the Regional Revenue Service of Malang City can manipulatethe tax rate. Vice versa the taxpayers can vii take advantage of this system where the system allows taxpayers to determine / pay their own Acquisition Cost to Land and Building Rights. The formulation of the problem in this thesis is how is theimplementation of self-assessment system to Malang City Local Regulation Number 15 Year 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights? What are the obstacles of Self Assessment System to Local Regulation of Malang Number 15 Year 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights? What is a good system to repace Self Assessment System in Local Regulation of Malang City Number 15 Year 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights? Then the research method used in writing this thesis is normative juridical research. The theory in use as a blade of analysis in this thesis is Authority Theory and Legal Certainty Theory. From the results of research with the above method, the authors obtain the answer to the existing problems that the implementation of self-assessment system against the Regulation of the City of Malang Number 15 of 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights is in the examination of Acquisition Cost to Land and Building Rights using field verification system.The taxation more likely to be the official assessment system. Obstacles of self assessment system in Malang City Local Regulation Number 15 Year 2010 about Acquisition Cost to Land and Building Rights that does not reflect the certainty of taxation that is, in Article 32 paragraph (4) about simple examination is not regulated in Local Regulation and Mayor Regulation, further obstacles which is found is passive resistance and active resistance taxpayers. A good legal system to replace the self-assessment system is the official assessment system because looking at the legal system applied in the law is more directed to the official assessment system. With the advance of Acquisition Cost to Land and Building Rightspayment technology to be online, there is no need for field verification but simple check in field. Therefore the system in accordance with the times is the official system assessment system.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.054/FH/t/2018/041808415
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	23 Aug 2022 06:35
Last Modified:	23 Aug 2022 06:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193450

Text
ALDY YOHANES MANUEKE.pdf
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item