Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah

Sabda, I Nyoman Setiadi and Prof. Dr. Sudarsono,, S.H., M.S., and Dr. Diah Aju Wisnuwardani, ., S.H., M.Hum (2018) Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. Tujuan Penelitian Tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas pembuatan perjanjian nominee terhadap keabsahan dari akta jual beli hak milik atas tanah dan tanggung jawab notaris atas pembuatan akta perjanjian nominee. Kepemilikan tanah dengan status hak milik secara tidak langsung yang dilakukan oleh orang asing dengan meminjam nama warga negara Indonesia melalui perjanjian nominee dan perjanjian turunan lainnya masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal dalam sistem hukum Indonesia sendiri tidak mengatur tentang perjanjian nominee jelas dalam hal ini ada kekosongan hukum dan telah terjadi penyelundupan hukum. Atas latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan yang diangkat, yaitu apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian nominee yang dibuat oleh notaris terhadap keabsahan akta jual beli hak milik atas tanah dan bagaimana tanggung jawab notaris atas pembuatan perjanjian nominee berkaitan dengan kepemilikan hak milik atas tanah. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang–undangan, pendekatan secara kasus, dan Pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dengan mengabaikan syarat objektif yaitu kausa sebab halal sehingga dilanggarnya pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut, sehingga akibat hukum perjanjian nominee terhadap keabsahan akta jual beli adalah tidak sah dan akibatnya tidak mempunyai kekuatan dalam arti akta tersebut batal demi hukum Tanggung jawab notaris atas pembuatan perjanjian nominee, yaitu: secara sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga (Pasal 1365 KUHPerdata); secara sanksi pidana dapat dikenakan kepada notasi jika dalam akta tersebut mengandung unsur pemalsuan surat, (Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana); secara sanksi administrasi dapat dikenakan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat (pasal 16 ayat 11 UUJN).

English Abstract

This thesis discusses legal consequence of Nominee regarding the legality of Sale Deed of freehold title of land and is also aimed to study and analyse the legal consequence of nominee agreement regarding the legality of the sale deed of land freehold title and the responsibility of a notary over the making of nominee agreement deed. The ownership of land under freehold title through nominee agreement where a name of an Indonesian citizen is borrowed by a foreigner to have a land and through another agreement copy is more common in Indonesia. However, nominee agreement in Indonesia is not regulated, meaning that it could lead to an absence of law and smuggled law. The research problem discussed is related to what legal consequence can be caused by the execution of nominee agreement made by a notary related to the legality of the sale deed of land under freehold title and how is the notary responsible for the making of nominee agreement related to freehold title of land. The normative legal method was employed in this research along with statute, case and conceptual approach. Research result concludes that Article 26 Paragraph (2) of Basic Agrarian Law is breached, as the objective principle of the cause of Halal is not obeyed, as seen in Article 1320 of Civil Code. The nominee agreement in regard to the sale deed is considered as illegal and it holds no legal force and is also considered as invalid from the outset. The notary is then responsible for the following: civil sanction can be given in the following: reimbursement, compensation, and interest (Article 1365 of Civil Code); criminal sanction can also be imposed regarding document falsification, (Article 263, Article 264 and Article 266 of Criminal Code); administrative sanction can be imposed in the form of oral or written warning, temporary discharge, honourable discharge, dishonourable discharge (Article 16 Paragraph 11 of Law on Notarial).

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 2/SAB/a/2018/041809302
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	23 Aug 2022 03:34
Last Modified:	23 Aug 2022 03:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193438

Text I NYOMAN SETIADI SABDA.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item