Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Yang Terbukti Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi

Polimpung, Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari and Prof. Dr. Mochammad Bakri,, S.H. M.S., and Dr. Aan Eko Widiarto,, S.H., M.Hum (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan Yang Terbukti Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Jaminan hak tanggungan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pemegang hak tanggungan dalam hal penyelesaian piutang. Pemegang hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan kreditur preferen, namun kemudian menjadi kreditur konkuren ketika kepentingan penyelesaian kerugian negara harus didahulukan karena objek jaminan hak tanggungan yang dijaminkan ternyata berasal dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan ketika objek hak tanggungan berasal dari tindak pidana korupsi. Objek jaminan hak tanggungan yang kemudian dilelang dalam rangka pembayaran kerugian negara juga harus memberikan kepastian hukum kepada bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Perbankan, pendekatan kasus yang meneliti putusan pengadilan, dan pendekatan konsep yaitu menelaah prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan ahli hukum serat doktrin-doktrin hukum. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan yang berasal dari tindak pidana korupsi dinilai memiliki perlindungan hukum yang kurang karena pemegang hak tanggungan yang merupakan kreditur preferen kemudian menjadi kreditur konkuren karena objek jaminan yang berasal dari tindak pidana korupsi disita kemudian dilelang dan yang didahulukan adalah pembayaran uang negara. Memang bank akan tetap mendapat pelunasan meskipun objek yang dijaminkan dirampas oleh negara untuk pembayaran kerugian negara, perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan yang objek hak tanggungannya berasal dari tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tidak menutup kemungkinan barang-barang lain milik terdakwa nilainya bisa membayar lunas piutang dari debitur. Hal ini menyebabkan bank mempunyai kemungkinan adanya risiko kerugian.

English Abstract

It is commonly known that loans provided by a bank require a collateral. The collateral set is aimed to give protection and legal certainty to mortgage right holder in terms of settling receivables. A mortgage right holder, according to the Law on Mortgage Rights, is a preferential lender. However, this status can change to concurrent lender when the state loss needs to be settled first, as the object set as a collateral is obtained from corruption. This research studies legal protection for the bank as a lender which holds the mortgage right when it is discovered that the object is obtained from corruption. When the object has to be auctioned to pay back the state loss, legal protection needs to be provided for the bank as a lender that holds mortgage right. Normative juridical research method was employed along with statute approach comprising Law on Mortgage Right, Law on Corruption Eradication, and Law on Banking; case approach involving the study of court Decision; and conceptual approach in which legal principles from the perspective of legal experts and doctrines were observed. It is concluded that there is a lack of provision of legal protection for the bank as a lender when the object as a collateral has to be convicted and auctioned simply because the state needs to be prioritised regarding the case that the object as collateral is from corruption despite the fact that the loan will be fully paid back. The legal protection for the mortgage right in which the object is obtained from corruption is provided in Article 1131 and 1132 of Civil Code. There is possibility that the convicted assets of the corruptor could also cover the debt that has to be paid to the lender. However, the bank as the lender is still at risk of facing the loss.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.082/POL/p/2018/041809231
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	23 Aug 2022 03:21
Last Modified:	23 Aug 2022 03:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193434

Text Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari Polimpung.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item