Status Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Khusus Terkait Dengan Larangan Rangkap Jabatan

Karangan, Abigail Allo and Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H.,S.U and Dr. Herman Suryokumoro,, S.H., M.S (2018) Status Hukum Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Khusus Terkait Dengan Larangan Rangkap Jabatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat PPAT. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 “ pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.” Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas pendaftaran tanah dibantu oleh PPAT, yaitu PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota atau dapat ditunjuk PPAT sementara atau PPAT Khusus yaitu Pejabat Pemerintah yang karena kedudukannya bertindak sebagai PPAT. Berdasarkan pasal tersebut titik fokus pada penulisan tesis ini mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Kantor/Pejabat Badan Pertanahan Nasional, dimana status jabatan dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah termasuk dalam Struktur Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dalam jabatannya sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau disingkat JPT Utama. Apabila dikaitkan dengan larangan rangkap jabatan, apakah perangkapan jabatan oleh Kepala BPN tersebut bertentang dengan pasal 98 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh PAT Khusus tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah, dianalisis, dan diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi kehadiran peraturan perundang – undangan yang terkait. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan intepretasi sistematika yaitu menghubungkan peraturan perundang- undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Rangkap Jabatan Dalam Pembuatan Akta Khusus Oleh Kepala/Pejabat Badan Pertanahan Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 98 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sah, landasan hukumnya adalah penunjukan khusus yang diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Status Hukum akta yang dibuat oleh PPAT Khusus juga disebut akta otentik. Akta tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat

English Abstract

The implementation of land registration is a matter that is closely related to the existence of the Land Deed Making Officer hereinafter abbreviated as PPAT. This is undeniable, because it is mentioned in Article 5 of Government Regulation Number 24 of 1997 "Land registration is held by the National Land Agency." The Head of the Land Office in carrying out the land registration task is assisted by PPAT, namely PPAT which is appointed and dismissed by the Minister of Agrarian Affairs / The Head of the Regency / City National Land Agency or a temporary PPAT or Special PPAT can be appointed, namely Government Officials who, because of their position, act as PPAT. Based on the article, the focus point for writing this thesis is about the Special Land Deed Making Officer (PPAT) which in this case is held by the Head of Office / Official of the National Land Agency, where the position status of the Head of the National Land Agency Office is included in the Civil Service Apparatus Structure of the State ( ASN) namely in his position as the Main High Leadership Position or abbreviated as Main JPT. If it is associated with a ban on concurrent positions, does the double position by the Head of BPN contradict Article 98 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants and how valid is the deed made by the Special PPAT. The research method used in this thesis research is normative juridical research with a law approach (statue approach). After the legal material has been collected, then processed, analyzed, and directed to find, identify, process and analyze legal material to understand the meaning, significance and relevance of the presence of relevant laws and regulations. So in this study the author uses a systematic interpretation that connects the laws and regulations that are used to answer the problems raised. Position Arrangement in the Making of Special Deed by the Head / Official of the National Land Agency is not contrary to Article 98 of Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants is legal, the legal basis is the special appointment stipulated in Article 5 PP No. 24 of 2016 concerning PPAT Position Regulations . Legal status of the deed made by the Special PPAT is also called an authentic deed. The deed also has strong evidentiary power

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 8/FH/s/2018/041810826
Uncontrolled Keywords:	Status Hukum Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Larangan Rangkap Jabatan, Legal Status of deed, PPAT, prohibition of dual position.
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	22 Aug 2022 07:22
Last Modified:	22 Aug 2022 07:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193417

Text ABIGAIL ALLO KARANGAN.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item