Pratama, Ramadhan Putra and Prof. Dr. Sudarsono,, S.H., M.S. and PROF. DR. M. Bakri,, S.H., M.S (2018) Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemeriksaan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi ( Setelah berlakunya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ( Inpres P3SN ) merupakan suatu solusi dalam menyelesaikan konflik pengaturan terkait penanganan perkara penyalahgunaan wewenang, antara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi Inpres P3SN hanya ditujukan untuk Kejaksaan dan Polri semata, padahal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( KPTPK ) juga merupakan lembaga yang berwenang Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang kekuatan mengikat dan implikasi hukum dari Inpres P3SN terhadap kewenangan KPTPK dalam menangani perkara penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi ( Tipikor ), serta pengaturan yang tepat atas kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisa bahan hukum kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematikal, dan historis. Hasil dari penelitian ini bahwa Inpres P3SN memiliki kekuatan mengikat pada KPTPK, sehingga KPTPK terikat pada ketentuan untuk mendahulukan prosedur administratif sebelum prosedur pidana dalam menangani perkara penyalahgunaan wewenang pada Tipikor, serta diperlukan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada atau dengan cara membentuk peraturan kebijakan baru terkait kewenangan KPTPK dalam menangani perkara penyalahgunaan wewenang pada Tipikor.
English Abstract
Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Acceleration of National Strategic Project (Inpres P3SN) is a solution to conflict settlement regarding the regulation of case handling of authority abuse between Law Number 31 of 1999 on Criminal Corruption Eradication and Law Number 30 of 2014 on Government Administration. However, Inpres P3SN is only addressed to Attorney Office and Police of the Republic of Indonesia despite the fact that the Commission is an authorised body. This research is focused on binding force and legal implications of Inpres P3SN toward the authority of Criminal Corruption Eradication Commission to handle the authority abuse in criminal corruption, and the appropriate regulation of the authority. This research also worked with statute and conceptual approaches. The analysis technique kulitatif involved grammatical, systematic, and historical interpretation. The research result indicates that Inpres P3SN does hold binding force toward Criminal Corruption Eradication Commission and should prioritise administrative procedure above the criminal procedure in dealing with authority abuse in criminal corruption. The improvement of regulation is also needed in which new policy is supposed to be set concerning the authority of the commission to handle the authority abuse in criminal corruption.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.132 3/PRA/k/2018/041809292 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses > 364.13 Political and related offenses > 364.132 Offenses against proper government > 364.132 3 Corruption |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Aug 2022 02:13 |
| Last Modified: | 18 Aug 2022 02:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193281 |
![[thumbnail of RAMADHAN PUTRA PRATAMA.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RAMADHAN PUTRA PRATAMA.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |