Ndaong, Jarot Soleman (2018) Pemekaran Daerah Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas wilayah 3955,36 km2, serta 32 kecamatan dan penduduk 459.310 jiwa dimana memiliki jumlah kecamatan dan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terjadi pelayanan pemerintahan yang tidak optimal. Salah satu solusinya adalah pemekaran daerah, hal inilah yang kemudian terjadi usulan pemekaran daerah Amanatun. Nama Amanatun sendiri merupakan sebuah swapraja (kerajaan) pada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pada saat itu masuk dalam Afdeeling (Kabupaten) Timor Tengah Selatan. Usulan Pemekaran daerah Amanatun tentu memiliki latar belakang yang menjadi pemicu serta tujuan dari masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja sebagai pemicu dan tujuan yang diharapkan dari adanya pemekaran Kabupaten Amanatun serta adakah hubungan antara pemicu dan tujuan dari pemekaran daerah Amanatun dan bagaimana bentuk pemekaran daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan. Proses analisis menggunakan partial least square (PLS) dan tingkat kelayakan pemekaran berdasarkan pedoman peraturan pemerintah.
English Abstract
South Central Timor Regency is one of the Regency within the Province of East Nusa Tenggara. It lies on 3955,36 km2 with 32 Sub-Districts and population of 459.310 people which made it as Regency with most Kecamatan (Sub-District) and most populated area in Province of East Nusa Tenggara. Thus, due it its large size, less optimum service of regional government regarding might occur. One solution offered for this issue was regional enlargement, which become the proposed enlargement of Amanatun. Amanatun was taken from the name of a kingdom during West Indies governance, which was includes in Afdeeling (Regency) South Central Timor. This proposition of Amanatun enlargement was having its own background that became the trigger and objectives of the people who desire this enlargement. Objectives of this study was to discover the triggers and objectives expected from Amanatun enlargement and whether there was relationship between the trigger and objectives of Amanatun enlargement also what is the form of this enlargement according to the prevails laws and regulations. Analysis process was using Partial Least Square (PLS) and appropriateness level for enlargement was based on government regulation guidelines.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.283/NDA/p/2018/041808813 |
| Uncontrolled Keywords: | pemekaran daerah, pemicu, tujuan, PLS, tingkat kelayakan,regional enlargement, trigger, objectives, relationship between effect of trigger toward objectives of enlargement, PLS, appropriateness level of enlargement based on laws and regulations |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Perencanaa Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 16 Aug 2022 07:53 |
| Last Modified: | 16 Aug 2022 07:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193273 |
![[thumbnail of JAROT SOLEMAN NDAONG.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
JAROT SOLEMAN NDAONG.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |