Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Administrasi Bagi Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah/Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

Hamdani, Ahmad Sukrisno Akbar and Dr. Herman Suryokumoro,, S.H., M.S., and Dr. Moh. Fadli,, S.H., M.Hum., (2019) Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Administrasi Bagi Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah/Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan hukum yang didapat dan terkumpul, pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Penelitian yang dikaji penulis tersebut bersifat preskriptif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil secara substansial yaitu pengaturan sanksi admisnitratif bagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan berupa teguran tertulis masih bersifat abstrak, tidak memiliki jenjang, dan tidak ada batasan berapa kali teguran tertulis dapat diberikan dan apa akibat hukum jika tidak mematuhi isi dari teguran tertulis. Selanjutnya, ketentuan sanksi administrasi teguran tertulis bagi Dewan pendikan dan Komite Sekolah/Madrasah haruslah direkonstruksi ulang, dimana teguran tertulis berdasarkan PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan adalah termasuk dalam sanksi administratif ringan. Ketentuan mengenai sanksi Dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah haruslah dibuat berjenjang sesuai dengan mekanisme pengaturan sanksi administratif dimulai dari sanksi administratif ringan sampai dengan sanksi administratif berat.

English Abstract

This prescriptive research is categorised into normative research, which employed conceptual, statute, historical, and case approaches. The data involved primary, secondary, and tertiary materials. The obtained materials were further analysed based on deductive method where conclusion was drawn. The research result substantially reveals that regulating administrative sanctions for education council and school/madrasah committee in Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Education Management and Practice in written warning is still abstract, has no stages, and it does not explain further to what extent written warning should be given and it does not imply any legal consequences when people fail to abide by the written warning. The provision regarding administrative sanctions for education council and school/Madrasah committee requires reconstructing, in which written warning according to Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures of Administrative Sanction Imposition for Government Officials is categorised into a lenient sanction. It is recommended that sanctions must be made in stages, ranging from lenient to serious administrative sanctions

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/344.07/HAM/r/2019/041903909
Subjects:	300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.07 Education
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng Moelyono
Date Deposited:	15 Aug 2022 03:26
Last Modified:	15 Aug 2022 03:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193219

Text Ahmad Sukrisno Akbar Hamdani.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item