Soniarotama, I Putu and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,, S.H.,M.H, and Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H., M.S (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Tajen) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jembrana, Bali. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penegakan hukum oleh Polisi itu lebih memilih penegakan hukum peace maintenance (mengutamakan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan rasa keadilan dan rasa keadilan) atau law enfocement (penindakan atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku). Selain itu Menganalisa faktor apa yang membuat Polisi hingga melakukan diskresi terhadap sabung ayam (Tajen) di wilayah hukum Kepolisian Resort Jembrana agar, tajen tidak disalahgunakan oleh masyarakat Jembrana. Dasar Polisi Menggunakan Diskresi Terhadap Sabung Ayam (Tajen) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jembrana, Bali,disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Penelitian hukum yang digunakan penulis, adalah Penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau peneliti hukum sosiologis bertitik tolak dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ditemukan, bahwa Pihak Kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Jembrana sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatasi perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Jembrana, permasalahan perjudian sabung ayam (tajen) yang ada pada masyarakat Kabupaten Jembrana, belum sepenuhnya diselesaikan secara tuntas hal ini dikarenakan pola pergeseran makna yang sudah terlanjur terinternalisasi dalam kesadaran intelektual dan perasaan masyarakat Kabupaten Jembrana dan tidak kuat bukti untuk menyelesaiakan permasalahan sabung ayam (tajen) tersebut yang dikarenakan pelaku atau pelaksana judi Sabung ayam tajen ini sangat lihai dan biasanya kegiatan tajen ini dilaksanakan di lokasi yang agak sulit terjangkau, begitu dilakukan penangkapan terhadap kegiatan tajen tersebut, semua pelaku dengan mudah melarikan diri sehingga hanya didapatkan barang bukti berupa ayam, kurungan ayam dan sepeda motor yang ditingggal melarikan diri oleh pelaku. Maka unsur judi dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian tidak terpenuhi karena tidak adanya uang yang didapatkan sebagai taruhan. Mekanisme Dasar Polisi Menggunakan Diskresi Terhadap Sabung Ayam (Tajen) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jembrana, Bali,disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Faktor Hukum, dasar Polisi dalam menggunakan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk mnghindari spekulasi negatif dari masyarakat. Tindakan diskresi harus dipagari dengan norma-norma professional, norma-norma dalam masyarakat, norma hukum dan moral. Hal tersebeut diperkuat oleh Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isi pasal ini memberikan peluang kepada aparat Kepolisian untuk menerapkan diskresi. Faktor Masyarakat, Seringkali masyarakat telah mengetahui bahwa tajen tersebut merupakan bentuk penyimpangan, tetapi masih banyak yang suka dengan tajen. Banyaknya peminat dan pejudi tajen, memberikan kesempatan bagi segelintir individu atau kelompok untuk mencari keuntungan melalui penyelenggaraan tajen. Dari tajen ini sebagian masyarakat Jembrana menjalankan roda perekonomiannya dan setidaknya mampu menaikkan taraf sosialnya seperti bisa menyekolahkan anaknya lewat berjualan di arena tajen. Faktor Kebudayaan, sabung ayam atau tajen ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagian masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Jembrana, yang perlu diketahui adalah tajen berawal dari tabuh rah dan tabuh rah merupakan yadnya yang mekanisnya adalah mengadu ayam tajen sudah ada sejak jaman leluhur. Sabung ayam (tajen) sangat sulit untuk dihilangkan dari kehidupan masyarakat Bali khususnya di Jembrana dan tajen ini bermula dari sebuah upacara adat (yadnya) yaitu tabuh rah dan hal ini bukanlah tindakan pidana karena tabuh rah merupakan syarat dalam rangkaian upacara adat/keagamaan di Bali. Selain itu masyarakat Jembrana merasa tajen adalah sebuah budaya yang diturunkan dari nenek moyang karena didalam tajen terdapat seni dan dipandang sebagai hiburan rakyat Bali.
English Abstract
This research is aimed to find out whether law enforcement by police tends to be more peace maintenance (considering security, order, and justice) or law enforcement (punishment based on laws and regulations that apply). This research is also aimed to analyse the contributing factors of discretion by the police regarding the cockfighting (tajen) in the territory of Sub-regional Police Department of Jembrana to avoid any violation of tajen by the local people of Jembrana. The basic consideration of the police in using discretion regarding the cockfighting in the territory of the police in Jembrana is caused by factors such as law, society, and culture. The research is conducted based on empirical method or it can be considered socio-legal research which is focused on the local people as the main sources of information through observation. The data was obtained from the field by means of observation and interview. The research result shows that the Sub-regional Police Department of Jembrana as an extension of Indonesian National Police serves as to tackle issue over cockfighting (tajen) existing in the society of the Regency of Jembrana. However, this issue has not been fully settled due to the swift of meaning that has been internalised for so long within the intellectual awareness of the people of the Regency of Jembrana and due to the absence of sufficient evidence used to tackle the issue over cockfighting. This is because the people involved in the cockfighting do their activity in an area remote from the reach of the police. Once the police find their place where cockfighting is held, the people involved usually flee the spot, leaving cages and their motorbikes. As a result, what determines a gambling in Article 303 of Criminal Code concerning Gambling is not fulfilled since there is no gambled money found. The discretion by the police regarding this issue is caused by the following factors: legal factor, in which the principle of the police to use discretion must be done based on clear considerations, aimed to avoid any negative speculation from people. Discretion must be supported by the social norms, the norm of law and morality. This is supported by Article 18 Paragraph (1) and (2) of Act Number 2 of 2002 concerning Indonesian National Police. The substance of this article gives a chance to police to implement discretion. Social factor is related with the fact that people have been aware that tajen is not acceptable but in reality, most of them are still involved in the practice of tajen. The growing number of the people who are involved in the practice also gives access to those who want to obtain profit from the practice of tajen. Tajen has helped some people to live a better life with better economy; several people start to be able to send their children to school, as some parents sell their products in the area where tajen practices commonly take place. In terms of cultural factor, tajen practices are inseparable from the daily life of the people in Bali, especially those residing the Regency of Jembrana. Tajen started from tabuh rah, and it is regarded as yadnya, assuring that tajen practice has been existing since the time of ancestors. Tajen cannot be separated from the life of the local people in Bali especially in Jembrana, and it started from traditional ceremony (yadnya) called tabuh rah and this is not criminal offense since tabuh rah is a requirement in a series of traditional ceremony/ religious ceremony in Bali. Moreover, it has been believed that tajen has been passed from ancestors to generations and there is art element in the practice of tajen which is seen as entertainment by Balinese people.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.172/SON/p/2019/041902147 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakkan Hukum, Tajen dan Kepolisan,Law enforcement,Tajen and Police. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 12 Aug 2022 02:10 |
| Last Modified: | 12 Aug 2022 02:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193189 |
![[thumbnail of I Putu Soniarotama.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I Putu Soniarotama.pdf Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |