Kepastian Hukum Pengaturan Taksir Ulang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Balai Harta Peninggalan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.P/PN.Sby)

Hapsari, Firda Fatmalla and Dr. Siti Hamidah,, S.H., M.H., and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H.,M.H. (2019) Kepastian Hukum Pengaturan Taksir Ulang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Balai Harta Peninggalan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 785/Pdt.P/PN.Sby). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada latar belakang penelitian ini memaparkan tentang adanya kekosongan hukum dalam regulasi taksir ulang di Balai Harta Peninggalan yang menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Balai Harta Peninggalan (BHP) itu sendiri. Penaksiran ulang merupakan salah satu tugas serta kewenangan BHP yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan karena salah satu urgency nya adalah untuk melindungi harta kekayaan afwezigheid yang sedang dalam pengelolaan BHP dari tuntutan afwezigheid atau ahli warisnya dikemudian hari, urgency selanjutnya adalah untuk menghindari kerugian negara yang harus di tanggung akibat tidak dilaksanakannya taksir ulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menemukan dan menganalisis bagaimana bentuk kepastian hukum pengaturan taksir ulang sebagai upaya perlidungan hukum bagi BHP akibat jual beli yang tidak segera diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, untuk menganalisis bagaimana bentuk penaksiran ulang yang sesuai dengan kepastian hukum sehingga menciptakan perlindungan hukum bagi BHP. Dalam hal jual-beli disini BHP merupakan badan yang ditunjuk oleh Negara untuk mewakili, mengelola dan bertindak sebagai penjual atas harta kekayaan afwezigheid atau orang yang dinyatakan tidak hadir oleh Undang-Undang dan tidak memiliki seorang wakil untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang ia tinggalkan itu. Namun hingga saat ini BHP belum dapat melaksanakan taksir ulang tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum atau belum ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan taksir ulang yang merupakan salah satu kewenangan BHP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana bentuk kepastian hukum pengaturan taksir ulang sebagai upaya perlindungan hukum bagi BHP. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi argumentum a contrario dan interpretasi analogi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh kesimpulan atas kepastian hukum pengaturan penaksiran ulang sebagai upaya perlindungan hukum bagi BHP yaitu terjadi kekosongan hukum terkait pengaturan tentang pelaksanaan taksir ulang sehingga pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu membuat regulasi tentang aturan pelaksanaan taksir ulang untuk menciptakan kepastian hukum. Selanjutnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi BHP dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan membuat perjanjian taksir ulang secara otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dengan alasan karena akta otentik tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sifat pembuktiannya yang sempurna yang bisa digunakan BHP sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selanjutnya sebagai upaya represif atau upaya terakhir yang bisa dilakukan BHP adalah dengan consignatie atau dengan menitipkan hasil penjualan harta kekayaan afwezigheid yang sedang dalam pengelolaan BHP ke Pengadilan Negeri setempat, tujuannya adalah untuk melindungi BHP dari berbagai macam tuntutan berbagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dimasa yang akan datang.

English Abstract

The aim of this study is to identify, describe and analyze the form of legal certainly of reappraisal regulation as legal protection of Heritage Agency as the result of buy and sell process that is not finished within a period of time that is determined in the regulations of Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Futhermore, the aim this study is to analyze what from of reappraisalthat is suitable with legal certaintly that provide legal protection for Heritage Agency. In this buy and sell process, Heritage Agency is a unit appointed by Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, designated by the State to represent, manage and act as a seller of afwezigheid assets or people who are declared absent from the Act and do not have a representative to manage the assets he left behind. However, until now Heritage Agency has not been able to carry out the reassessment due to a legal vacuum or there are no rules governing the implementation of a re-assessment which is one of Heritage Agency’s authorities. Based on that, this thesis raised the formulation of the problem which is how the form of legal certainty in re-appraisal arrangements as a legal protection effort for the Heritage Agency. This thesis is using normative jurisdiction with statute approach and conceptual approach. The types of legal material in this study are divided into three types, namely 1) primary legal material; 2) secondary legal; and 3) tertiary legal materials. This studi used legal material techniques with library studies. Legal material analysis techniques are carried out by interpretation of argumentum a contrario and interpretation of analogies (argumentum per analogies). From the results of the research with the method above, the author obtained answers to the legal certainty of the reassessment arrangement as a legal protection effort for the Heritage Office. It turned out that there was a legal vacuum related to the regulation regarding the re-assessment so that the government under the Ministry of Law and Human Rights needed to make regulations regarding the re-estimation rules to create legal certainty and as a form of legal protection for Heritage Offices to avoid conflicts due to non-performing important processes that should not be left in the sale and purchase at the Heritage Hall that has passed the specified time period.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.052/HAP/k/2019/041902126
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.052 Inheritance and succession
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	12 Aug 2022 02:02
Last Modified:	12 Aug 2022 02:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193187

Text FIRDA FATMALLA HAPSARI.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item