Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Daerah (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep)

Putra, Faisal Meiditama and Dr. Moh. Rozikin, M.AP and Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA (2020) Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Daerah (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumenep). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 12 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Sumenep memiliki kewajiban untuk menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, saat ini Kabupaten Sumenep sedang mengalami beberapa tantangan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, keharmonisan masyarakat dan situasi kondusif. Maka Kabupaten Sumenep berkewajiban untuk menjamin ketentraman masyarakat dan ketertiban umum guna memberikan perlindungan kepada masyarakat melaui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 09 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi lembaga teknis daerah yang menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku instansi yang bertugas untuk membantu Bupati Sumenep dalam memelihara kesatuan bangsa dan situasi kondusif daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban daerah. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap informan yang sudah ditentukan, kemudian data yang sudah diperoleh dianalisa mengunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini memberikan informasi dan fakta bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kabupaten Sumenep sebagai berikut : (1) dalam mewujudkan ketentraman masyarakat diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; dan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT); (2) sedangkan dalam mewujudkan ketertiban umum diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis seperti pengembangan wawasan kebangsaan; dan pendidikan politik masyarakat. Peneliti menyarankan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dilakukan secara merata sampai ke pulau-pulau di diseluruh wilayah Kabupaten Sumenep, kemudian meningkatkan anggaran forum-forum strategis seperti FKUB, FPK dll, serta mengoptimalkan kegiatan pelatihan, pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan dengan memanfaaktan teknologi yang ada saat ini agar lebih efektif dan efisien.

English Abstract

Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government in article 12 paragraph (1) letter E states that the Regional Government in this case is Sumenep Regency has an obligation to guarantee the public order and peace of society, due at this time Sumenep Regency is experiencing several challenges that can be disturbing peace and order of the people, disturb the unity and integrity of the nation, and also harmony of society and conducive situation. Therefore, Sumenep Regency is obliged to ensure public peace and public order to provide protection to the public through the National Unity and Politics Agency in accordance with Regional Regulation of Sumenep No. 09 of 2016 concerning to the duties and functions regional technical institutions that state that the National Unity and Politics Agency as agency who tasked with assisting the Regent of Sumenep in protecting national unity and conducive situation in the region. The purpose of this study is to find out how the role of local government in realizing peace and order regional. This research uses descriptive method through a qualitative approach with a research focus the public order and peace of society, data collection techniques used in this research is to conduct interviews the specified informant, and then the data obtained has been analyzed using an interactive model from Miles and Huberman. The results of this research is provide information and fact that the National Unity Agency and Politics of Sumenep Regency has carried out several strategic programs and activities within in order to realize public peace and public order in Sumenep Regency as follows: (1) in realizing peace of society implemented through the programs and strategic activities such as increasing environmental safety and comfort; protection the security, peace and public order and prevention of crime; and also increasing disease eradication community (PEKAT); (2) while in realizing the public order implemented through the programs and strategic activities such as developing national insight; and political education Public. Researcher suggests that the activities should be carried out by the National Unity Agency and Politics to be done evenly to all islands throughout the region Sumenep Regency, then increasing the budget of strategic forums such as FKUB, FPK etc, as well as optimize activities in Training, coaching, counseling and socialization by utilizing existing technology to be more effective and efficient.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520030092
Uncontrolled Keywords: Peran Pemerintah Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Role of Local Government, Public Order, Peace of Society.
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Zainul Mustofa
Date Deposited: 21 Jul 2022 03:47
Last Modified: 21 Jul 2022 03:47
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192454
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
0520030086- Faisal Meiditama Putra.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item