Syarat Pencalonan Anggota Tni Dan Polri Aktif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Pambudhi, Risthu (2018) Syarat Pencalonan Anggota Tni Dan Polri Aktif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma yang terjadi antara Pasal 7 Ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan prinsip larangan berpolitik paktis bagi anggota TNI dan POLRI sebagaimana di atur di dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 39 angka2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang ratio legis dan implikasi hokum dari adanya pengaturan persyaratan pengunduran diri anggota TNI dan POLRI aktif di nyatakan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada, serta mengkaji pengaturan pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi anggota TNI dan POLRI yang aktif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, pembentuk Undang-Undang menginginkan adanya persamaan hak untuk dipilih bagi semua warganegara termasuk bagi anggota TNI dan POLRI aktif. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip larangan berpolitik praktis sebagaimana diatur di dalamUndang-Undang TNI dan POLRI.Selain itu, hal tersebut juga memiliki implikasi hokum berupa celah hokum dan ketidak pastian hokum bagi anggota TNI dan POLRI aktif yang mencalonkan diri pada pemilihan Gubernur, Bupatidan Walikota. Format ideal pengaturan pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota bagianggota TNI/POLRI aktif adalah merubah rumusan Pasal 7 Ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada dengan memastikan anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri pada pilkada sudah berstatus sebagai purnawirawan selama 2 (dua) tahun dan menunjukkan bukti Surat Keputusan (SK) penetapan pemberhentian bagi anggota TNI dan POLRI sejak pendaftaran Pasangan Calon peserta dalam pemilu.

English Abstract

This research studies the conflict of norm in Article 7 Paragraph (2) letter t of Act Number 10 of 2016 concerning Regional Head Election (Pilkada) where the active members of National Armed Forces (hereinafter TNI) and Indonesian National Police (hereinafter PORLI) are not allowed to conduct political practices as regulated in Article 28 J Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 39 Number 2 of Act Number 34 of 2004 concerning TNI and Article 28 Paragraph (1) of Act Number 2 of 2002 concerning POLRI. This research is aimed to study the ratio legis and the legal implication of the regulation over resignation of the active members of TNI and POLRI after they are appointed as a candidate pair in the election as regulated in Article 7 Paragraph (2) letter t of Act concerning Pilkada and to study the regulation concerning candidacy in governor, regent, and mayor election for the active members of TNI and POLRI. This paper is categorised as a normative-juridical research with statute, conceptual, and historical approaches. The research result shows that the formation of the law is aimed to regulate equal rights for the members of TNI and POLRI in the candidacy. This is surely irrelevant to what has been regulated in the Act concerning TNI and POLRI where the candidacy by the active members is prohibited. This also leads to the absence of legal certainty for the members as the candidates for the election. It is advisable that the provision of Article 7 Paragraph (2) letter t of Act concerning Pilkada is amended, in which the members appointed for the candidacy must be at least in two-year resignation or retirement from TNI and POLRI. It can be proven by providing the decree stating about their resignation or retirement in time of registration of candidacy.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/324.5/PAM/p/2018/041902080
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, Tni Dan Polri Aktif
Subjects:	300 Social sciences > 324 The political process > 324.5 Nominating candidates
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	11 Jul 2022 06:14
Last Modified:	11 Jul 2022 06:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/191838

	Text FILE TESIS.pdf Download (2MB)
	Text Bagian Depan.docx Download (100kB)

Actions (login required)

View Item