Efektivitas Fungsi Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Karawang)

Setiawan, Yophi (2018) Efektivitas Fungsi Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Karawang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

BPHTB adalah pajak yang diberlakukan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemungutan BPHTB menerapkan self assessment system yang meletakkan kepercayaan kepada wajib pajak atau kuasanya untuk melaporkan BPHTB yang terutang kepada Pemerintah Daerah. Penerapan sistem tersebut menimbulkan permasalahan terjadinya pemalsuan bukti pembayaran BPHTB dan uang BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan PPAT dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan BPHTB. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan PPAT dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan BPHTB dinilai kurang efektif. Kurang efektifnya fungsi pengawasan tersebut disebabkan faktor nonhukum yaitu tidak tersedianya teknologi informasi berupa aplikasi e-BPHTB secara online dan terintegrasi antara Badan Pendapatan Daerah, PPAT dan Kantor Pertanahan sehingga tidak dapat mendeteksi terjadinya pemalsuan bukti pembayaran BPHTB. Faktor nonhukum lainnya adalah kurangnya tenaga pemeriksa pajak baik secara kuantitas maupun kualitas, serta belum dimanfaatkannya laporan bulanan PPAT sebagai bahan pemeriksaan BPHTB.

English Abstract

BPHTB is a type of tax imposed on the acquisition of land and or building rights. BPHTB collection applies a self assessment system that places trust to the taxpayers or their proxy to report BPHTB payable to the Regional Government. Implementation of the system raises several problems such as the proofs of the BPHTB payment are commonly falsified and the cash collected from the tax payers is not deposited into the local treasury. The purpose of this study is to analyze the implementation of the control functions of The Land Deed Official and Local Government in BPHTB collection. The research method used empirical juridical research with sociological juridical approach based on primary and secondary data. The results showed that the implementation of the monitoring function of The Land Deed Official and Local Government in BPHTB collection was considered less effective. It is caused by non-legal factors, namely the unavailability of information technology in the form of e-BPHTB application online and integrated between Regional Income Board, Land Deed Official and Land Office. As a result, the implemented system failed to detect the forgery of payment proof of BPHTB. Other non-legal factors are the lack of tax inspectors both in quality and quantity, and not yet utilized monthly report of PPAT as material of BPHTB examination.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.002 3/SET/e/2018/041808832
Uncontrolled Keywords:	Fungsi Pengawasan, Pembuat Akta Tanah, Pemerintah Daerah, Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	09 Jun 2022 08:56
Last Modified:	09 Jun 2022 08:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190893

Text Yophi Setiawan.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item