Status Dan Kedudukan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Tanpa Penyerahan Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Kartikasari, Gebila Septya (2018) Status Dan Kedudukan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Tanpa Penyerahan Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini membahas tentang kewajiban PPATS dalam pembuatan akta, sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tesis ini mengangkat rumusan masalah:(1)Bagaimana pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh PPATS di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dilakukan tanpa penyerahan bukti pembayaran pajak Pph? (2)Bagaimana status dan kedudukan hukum akibat tidak diserahkannya bukti pembayaran Pph saat pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh PPATS? (3)Bagaimana seharusnya sikap PPATS dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah terkait penyertaan pembayaran Pph? Karya tulis tesis ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer didapat melaui metode wawancara dengan teknik proposive sampling. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis dan ditarik kesimpulan serta saran dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tidak disertai bukti pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah yang seharusnya merupakan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak tidak pernah membayarkan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dikarenakan pejabat belum memahami pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah yang merupakan kewajiban wajib pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara ketika terdapat peralihan hak atas tanah. Akta jual beli hak atas i tanah yang dibuat dihadapan Kepala Desa tidak pernah ditingkatkan menjadi sertifikat di Kantor Pertanahan. Status dan kedudukan hukum terbagi menjadi dua yaitu, terhadap pendaftaran tanah dan keontetisan akta. Akta jual beli hak atas tanah tanpa pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah tidak dapat didaftarkan berakibat penolakan oleh Kantor Pertanahan. Tata cara pembuatan akta jual beli hak atas tanah tidak dibuat berdasarkan ketentuan formal peraturan perundang-undangan, menjadikan akta berkedudukan hukum dibawah tangan. Keseharusan sikap PPATS wajib menolak pembuatan akta dengan tidak memberikan tanda tangan terhadap akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

English Abstract

This thesis discusses the obligation of temporary Land Deed Official (PPATS) to make a deed, as enacted in Article 39 Paragraph (1) letter g of Government Regulation 24/1997 on Land Registration. The following research problems are presented: (1) Why was sale and Purchase Deed of right-to-land made by PPATS in Kidal village, District of Tumpang, the Regency of Malang done without a proof of income tax payment? (2) How is the status and legal standing regarding the fact that there was no proof of income tax payment submitted when the sale and purchase deed was made by PPATS? (3) What should the PPATS do regarding the making of Sale and Purchase Deed without any proof of income tax payment? This is an empirical legal research that employed socio-juridical method. The primary material was obtained from interviews by means of purposive sampling, while the secondary data was obtained from library research. All the data was analysed and a conclusion was drawn based on the data obtained and studied. It was revealed that the making of sale and purchase deed of right to land in Kidal village, the District of Tumpang, the Regency of Malang was not accompanied by the submission of the proof of income tax payment of right-to- land transfer which should become an obligation of tax payer. The tax payer never paid the income tax payment of right-to-land transfer because the officer still does not understand the payment of income tax payment of right-to-land transfer which is an obligation of tax payer as a contribution form to the state while right-to-land transfer was happen. Sale and Purchase Deed of right-to-land made in front of the Village Head was never escalated to become a certificate in iii Municipal Land Office. The legal standing is categorized into two: land registration and authenticity of deed. Sale and purchase deed of right-to-land without any proof of income tax payment of right-to-land transfer cannot be registered and it is potentially rejected by Land Agency. Sale and Purchase deed of right to land made not based on formal regulation of law is seen as a deed made privately. In such a case, the PPATS must reject any deed that is made privately, as it is regulated in Law.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.043 8/KAR/s/2018/041810251
Uncontrolled Keywords:	deed, income tax imposed from right-to-land transfer, temporary Land Deed Official (PPATS)
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	30 May 2022 03:31
Last Modified:	30 May 2022 03:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190776

Text Gebila Septya Kartikasari (2).pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item