Tаnggung Gugаt Ppаt Terkаit Kelаlаiаn Beа Perolehаn Hаk Аtаs Tаnаh Dаn Bаngunаn (Bphtb) Yаng Dilаkukаn Oleh Pegаwаi Ppаt

Sari, Juli Erlina Prima (2018) Tаnggung Gugаt Ppаt Terkаit Kelаlаiаn Beа Perolehаn Hаk Аtаs Tаnаh Dаn Bаngunаn (Bphtb) Yаng Dilаkukаn Oleh Pegаwаi Ppаt. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan untuk membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat PPAT terkait kelalaian BPHTB yang dilakukan oleh pegawai PPAT. Dalam permasalahan ini kuasa menyetor yang diberikan klien kepada PPAT berdampak negatif dalam praktek PPAT. Berawal dari unsur kepercayaan yang diberikan PPAT kepada pegawai disalahgunakan dengan melakukan penggelapan dalam pembayaran BPHTB. Meskipun tidak ada campur tangan PPAT, namun terdapat unsur kelalaian PPAT yang tidak mengawasi kinerja pegawainya. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tesis ini yaitu bagaimana bentuk tanggung gugat terhadap PPAT terkait penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh pegawai PPAT? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT terkait penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh pegawai PPAT?. Metode penelitian yang digunakan, menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban bahwa bentuk tanggung gugat terhadap PPAT terkait penggelapan yang dilakukan oleh pegawainya yaitu dalam hubungan pelaksanaan jabatan PPAT apabila PPAT melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam jabatannya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka PPAT bertanggung gugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh orang lain (klien). Dan secara administrasi terdapat dalam Pasal 13 Ayat 1 PERMEN/KABAN RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan perlindungan terhadap PPAT terkait penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh pegawainya, perlindungan preventifnya PPAT tidak menerima pelayanan atau penitipan pembayaran pajak karena pembayaran pajak merupakan kewajiban dari para pihak (wajib pajak). Apabila sudah terlanjur menerima penitipan pembayaran pajak maka PPAT harus menerima apapun resiko apabila pajak tidak terbayarkan. Perlindungan represifnya pembayaran pajak bukan merupakan kewenangan dari PPAT, karena kewajiban pembayaran pajak adalah kewajiban dari para pihak maka secara tidak langsung PPAT sudah terlindungi dari segala macam penyimpangan atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak.

English Abstract

The writing of this thesis aims to discuss legal issues related to PPAT liability related to negligence of BPHTB conducted by PPAT employees. In this matter, the power of the deposited client provided to has a negative impact on PPAT practices. Starting from the element of trust given by PPAT to the employee is misused by embezzlement in the payment of BPHTB. Although there is no PPAT interference, there is an element of PPAT’s negligence that does not supervise the performance of its employees. Based on the above background, the formulation of the problem in this thesis is how the form of liability against PPAT related to embezzlement of BPHTB conducted by PPAT employees? and how is the legal protection against PPAT related to embezzlement of BPHTB conducted by PPAT employees?. The research method used is a normative legal research. From the results of the study the authors get the answer that the form of liability against PPAT related embezzlement done by employees is in the relationship of the implementation of PPAT position if PPAT make a mistake or violation in his position so as to cause harm to others, the PPAT is responsible to pay the losses suffered by people other (clients). And administratively contained in Article 13 Paragraph 1 of the ministerial regulation or head of the national land agency Republic of Indonesia number 2 year 2018 about supervisor of PPAT. While protection against PPAT related to embezzlement of BPHTB conducted by its employees, preventive protection PPAT does not receive service or tax payment because tax payment is obligation of the parties (taxpayer). If it has already received tax payment day care, PPAT must accept any risk if tax is not paid. The repressive protection of tax payments is not an authority of PPAT, since the obligation to pay tax is the obligation of the parties, indirectly PPAT is protected from all kinds of deviations or losses arising from criminal acts that can harm many parties.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.002 3/SAR/t/2018/041809785
Uncontrolled Keywords:	NOTARIES
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	30 May 2022 03:14
Last Modified:	30 May 2022 03:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190774

Text JULI ERLINA PRIMA SARI (2).pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item