Susilo, Wira Aditama and Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S. and Solehuddin, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengurangan Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai permasalahan ketidaksesuaian pertimbangan hakimdalam PutusanMahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana oleh Mahkamah Agung dengan pendapat majelis hakim di dalam pertimbangannya yang menilaibahwa alasan terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali yang menyebutkan adanya putusan yang terbukti, namun bertentangan satu sama lain serta terdapat kesalahan dari hakim, yakni memberikanpenafsiran yang berbeda dari hakim agung yang menyebutkan pemberian sesuatu oleh terdakwa tidak ada hubungan hukum dengan kewajiban kepala lapas berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, pidana yang dijatuhkan judex facti belum mempertimbangkan dasaralasan-alasan penjatuhan pidana, yang mana nilai suap yang diberikan relatif kecil. Hal itutidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus- TPK/2018/PN Bdg yang telah sesuai dalam penerapan hukum terhadap terdakwa Fahmi Darmawansyah. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusanmasalah : (1)Apakahdasar pertimbangan hukum hakim dalam pengurangan penjatuhan hukuman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap pada Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tepat? Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitiannormatifdengan metode pendekatan perundang-undangan (statuteapproach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum untuk mendukung penelitian menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier dan teknik penelusuran baha hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yangdiperoleh akan dianalisis dengan teknikanalisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, yakni dengan mengidentifikasi pertimbangan hakim, kemudian vii identifikasi pertimbangan hakim tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menggunakan penafsiran gramatikal. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang didapat ialahPutusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang mengabulkan permohonan terpidana dengan pendapat hakim yang menilai adanya pertentangan putusan dan kesalahan dari hakim yang nyata dengan beberapa pertimbangan yang diberikan tidak tepat.Karena Putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg telah sesuai dalam penerapan hukum dan tidak ada kesalahan nyata dari hakim dalam menjatukan putusan, sehingga pendapat majelis hakim agung itu juga tidak sesuai dengan Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Oleh karena itu tidak tepat Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan terpidana disebabkan terpidana telah melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, yang mana pengulangan tindak pidanadapat diberikan pemberatan hukuman berupa pidana tambahan.
English Abstract
In this thesis, the author raised the issue of discrepancies between the judge's consideration in Decision No. 237 PK / Pid.Sus / 2020 with Decision No. 110 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Bdg and Article 263 paragraph 2 of the Criminal Procedure Law (KUHAP). The choice of theme was motivated by Decision No. 237 PK / Pid.Sus / 2020 which granted the request for Judicial Review (PK) of convicted in bribery cases. In the judgment of the judge, the Supreme Court held that the reason for the application for judicial review by the convict who mentioned various verdicts had been proven, but the reason for the verdict that was proven, turned out to have contradicted one another and the error of the judge and / or a clear error with various considerations,Namely: a different interpretation of the chief justice who mentions the giving of something by the accused has nothing to do with the obligation of the head of the prison to do or not do something contrary to his obligations, the criminal imposed judex facti has not considered the basis of the reasons for criminal conviction, where the value of bribes given is relatively small. This is contrary to Decision No. 110/Pid.Sus- TPK/2018/PN Bdg which is in accordance with the application of its law and Article 263 paragraph 2 of the Criminal Procedure Law which regulates the reasons for the request for reconsideration. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) Is the act of Fahmi Darmawansyah an act of bribery stipulated in Article 5 paragraph 1 hururf b law Tipikor juncto Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code juncto Article 64 paragraph (1) penal code? (2) What is the basis of the judge's legal consideration in reducing the sentence of inmates who commit corruption crimes in the form of bribes in The Decision No. 237 PK/ Pid.Sus/2020appropriate? ix Then the writing of this paper uses normative juridical methods with the method of statute approach and case approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using the case analysis technique of Supreme Court Decision No. 237 PK/Pid.Sus/2020 which has a fixed legal force, namely by identifying the consideration of the judge and from the identification of the judge's considerations are linked to the Tipikor Law, as well as by using grammatical interpretation. Based on the discussion, the conclusion obtained is that the defendant's actions have fulfilled the elements stipulated in Article 5 paragraph 1 letter b of Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on Combating Criminal Acts of Corruption juncto Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, the opinion of judges who assess the existence of various rulings contrary to each other and the existence of errors or real errors with various considerations is not in accordance with Decision No. 110 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Bdg which has been appropriate in the application of its law and there is no error of the judge or real error. Therefore it is not appropriate for the judge to accept the defendant's application because the defendant has committed a repeat of the criminal offence and can therefore be subject to sentencing.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010150 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 19 May 2022 02:54 |
| Last Modified: | 19 May 2022 02:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190614 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Wira Aditama.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |