Jacob, Pricilla Amelinda and Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M (2022) Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Siber. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai pendekatan keadilan restoratif untuk penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual siber. Pemilihan tema dilatarbelakangi oleh adanya upaya mengatasi kekakuan dari sistem peradilan pidana Indonesia yang ada saat ini, dan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana pelecehan seksual siber dimana korban, pelaku dan masyarakat memiliki peranan penting di dalam proses pemulihan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh pelaku melalui penanganan perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pelecehan seksual siber dalam hukum pidana Indonesia? (2) Apakah pendekatan keadilan restoratif dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual siber? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual dan pendeketan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindak pidana pelecehan seksual siber telah memiliki payung hukum melalui Pasal 281 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi tetapi payung hukum tersebut masih memiliki kekaburan hukum karena norma belum mengatur secara jelas terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual siber. Maka dari itu penulis berusaha untuk memberikan rekonstruksi pasal terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual siber agar dapat mencakup seluruh tindak pidana pelecehan seksual siber sehingga tidak menimbulkan kekaburan. Permasalahan tindak pidana pelecehan seksual siber dalam penanganan perkara selain menggunakan sistem peradilan pidana yang telah ada juga dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Alasan tindak pidana pelecehan seksual siber sesuai untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara dengan melihat contoh dari peraturan perundang-undangan negara Belgia terkait dengan keadilan restoratif dan menganilisis peraturan-peraturan mengenai keadilan restoratif yang telah ada di Indonesia. Serta memberikan formulasi peraturan mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pelecehan seksual siber.
English Abstract
This thesis discussed the restorative justice approach for dealing criminal cases of cyber sexual harassment. Background of choosing this theme was motivated by efforts to overcome the rigidity of the current Indonesian criminal justice system, and as an effort to repair the damage resulting from the crime of cyber sexual harassment where victims, perpetrators and the community have an important role in the process of recovering the damage or losses caused by the crime. perpetrators through handling cases using a restorative justice approach. Based on the background, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the criminal acts regulation of cyber sexual harassment in Indonesian criminal law? (2) Can a restorative justice approach be used by law enforcement officers to deal with criminal acts of cyber sexual harassment? This thesis used a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach (comparative approach). The legal material obtained by the author will be analysed using descriptive analytical techniques. From the results of the research using the method above, the author obtains answers to the existing problems that sexual crimes have a legal standing through Article 281 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Article 4 paragraph (1), but the legal umbrella of the Pornography Law still has legal ambiguity because the norms are not yet clearly related to cyber-sexual acts. Therefore, the author tries to provide actions related to sexual crimes so that they can reach all sexual crimes so that they do not cause confusion. The problem of cyber sexual crimes in handling cases in addition to using the existing justice system can also use a restorative justice approach. The reasons for sexual crimes are appropriate to use a restorative approach in handling cases by looking at examples from Belgian legislation related to restorative justice and analyzing existing regulations regarding restorative justice in Indonesia. As well as providing a formulation regarding a restorative approach in handling cases of cyber sexual crimes
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010025 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 18 May 2022 06:03 |
| Last Modified: | 18 May 2022 06:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190575 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
PRICILLA AMELINDA JACOB.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |