Pundini, Nurita Suri and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si and Fines Fatimah, S.H., M.H (2022) Hak Imunitas Advokat Dalam Berprofesi Atas Dugaan Menghalangi Proses Penyidikan (Studi Putusan Nomor: 23/Pid.Sus-Tpk/2018/Pt.Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai hak imunitas advokat dalam melindungi profesi advokat untuk menjalankan tugas serta kewajiban profesinya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi seorang advokat yang pada saat itu melakukan tugasnya dalam mendampingi Setya Novanto atas kasus korupsi proyek e-KTP. Fredrich Yunadi menjadi tersangka atas tuduhan menghalangi proses penyidikan. Atas perbuatannya tersebut Fredrich Yunadi di dakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan hak imunitas Advokat berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan nomor:23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Yang selanjutnya akan penulis susun kedalam kerangka sistematik yang menggambarkan alur berpikir dalam penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memeperoleh jawaban atas permasalahan permasalahan yang ada, yakni terdapat dua jawaban. (1) Bahwa hak imunitas tidak bisa diartikan secara bebas, hak imunitas juga memiliki batasan. (2) Mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor register perkara No. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI menurut penulis kurang tepat, Fredrich Yunadi sebagai advokat yang di anggap paham hukum melakukan perbuatan yang jelasjelas suatu tindak pidana, sepatutnya dapat dikenakan hukuman yang lebih tinggi lagi. Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun sesuai yang di ajukan oleh Hakim Anggota 4 Ad Hoc Jeldi Ramadhan, S.H., M.H, penulis meyakini lebih tepat, pemberian pidana ini dapat memberikan efek jera bagi advokat yang tidak bertanggung jawab atas profesinya.
English Abstract
In the thesis, the author presented the problem of an advocacy's rights of immunity in protecting its profession to carry out its duties and professional duties. The choice of the theme is the background of actions performed by fredrich yunadi, an advocate who at the time performed his duties in accompanying setya novanto on the corruption of the e-identity project. Fredrich yunadi is the suspect in charge of obstructing the investigation. For her actions, Fredrich Yunadi was charged with article 21 of statute number 31 of 1999 about the eradicating of Jo's criminal corruption. Law number 20 in 2001 on a change to act 31 in 1999 on the Elimination of Criminal Corruption. Based on the above, this thesis raises a set of issues: (1) what is the llimitation of Advocates’ immunity rights based on Article 16 of Law Number 18 of 2003 concering Advocates? (2) what is the judge’s consideration in imposing a sentence on Decision number :23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI? The thesis then used normative juridical methods with case approach, statute approach and conceptual approach. The primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation analysis techniques and systematic interpretation. Next it would be author stacking into a systemic framework that describes the line of thought in research. The above method of research has provided the answer to the problem of two. (1) that immunity cannot be waived, it has limitations. (2) regarding the decision made by the appeals court in the Jakarta high court with the register of case no. 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, according to the writer, fredrich yunadi, as an advocacy, was deemed to be a legalist, carrying out ACTS of a distinctly criminal act, duly punishable by even higher punishment. Prison criminal 10 (ten) the corresponding year proposed by judge member 4 AD hoc jeldi Ramadan, S.H., M.H., to be exact, this punishment can provide a deterrent effect for advocates who are not responsible for their profession.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0521010138 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Zainul Mustofa |
Date Deposited: | 18 May 2022 05:50 |
Last Modified: | 18 May 2022 05:50 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190573 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Nurita Suri Pundini.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |