Sayyaf, Muhammad Aliefuddin and Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H and Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. (2022) Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan yang di latar belakangi oleh dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengalami Inkonsistensi berkaitan dengan kedudukan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota karena bukan bagian dari rezim pemilihan umum melainkan bagian dari rezim pemerintahan daerah, sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tidak membedakan rezim pemilihan baik pemilihan umum maupun rezim pemerintahan daerah dan dalam pilihan model keserentakan pemilihan umum yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi terdapat pilihan keserentakan pemilihan umum yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Permohonan Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUUXVII/ 2019? (2) Apakah ratio decidendi hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 yang menyebabkan inkonsistensi kedua putusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan teknik komparatif dan argumentatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa permohonan perkara yang diajukan oleh para pemohon baik dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 maupun dalam putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pokok permohonan kedua putusan tersebut berbeda, namun substansi dari permohonan perkara tersebut saling berkesinambungan sehingga jika dilihat ratio decidendi hakim dalam memberikan putusan pada kedua putusan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan kedudukan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim antara kedua putusan tersebut berbeda, hakim dalam memberikan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menggunakan metode originalis tekstualis, sedangkan hakim dalam memberikan putusan Nomor 55/PUUXVII/ 2019 menggunakan metode originalis historical. Namun kedua putusan tersebut hakim sama-sama melihat terlebih dahulu dimana kedudukan dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.
English Abstract
In this thesis the author raises the problem that is based on two decisions of the Constitutional Court, namely the decision Number 97/PUU-XI/2013 and the decision Number 55/PUU-XVII/2019, the two decisions of the Constitutional Court experienced inconsistencies with regard to the position of holding elections for governors, regents, and mayors. The decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 states that the Constitutional Court has no authority to decide disputes over the election results of Governors, Regents, and Mayors because they are not part of the general election regime but are part of the regional government regime, while in the Constitutional Court's decision Number 55/ PUU-XVII/2019 does not distinguish between election regimes, both general elections and regional government regimes and in the choice of the general election concurrent model desired by the Constitutional Court, there is a simultaneous general election option that combines the election of the President and Vice President, DPR, DPD, DPRD, Governor, Regent , and the Mayor which can be implemented simultaneously at the same time. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is as follows: (1) How is the Case Application in the Constitutional Court Decision Number: 97/PUUXI/ 2013 with the Constitutional Court Decision Number: 55/PUU-XVII/2019? (2) What is the ratio decidendi of Constitutional Court judges in Constitutional Court Decision Number: 97/PUU-XI/2013 with Constitutional Court Decision Number: 55/PUU-XVII/2019 that causes the inconsistency of the two decisions?. The research method used is a normative juridical method with a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials with the technique of tracing legal materials using literature studies and analyzing these legal materials using comparative and argumentative techniques. From the results of the research using the above method, the authors get the answer that the case requests submitted by the applicants, both in the decision Number 97/PUU-XI/2013 and in the decision Number 55/PUU-XVII/2019 the subject matter of the petition for the two decisions is different, but the substance From the case requests, they are mutually sustainable so that if you look at the ratio decidendi of the judge in giving a decision on the two decisions, it is one of the causes of the inconsistency of the decision Number 97/PUU-XI/2013 with the decision Number 55/PUU-XVII/2019 relating to the position of holding the governor election. , Regent, and Mayor. Because the method of constitutional interpretation used by the judge between the two decisions is different, the judge in giving the decision Number 97/PUU-XI/2013 uses the textualist originalist method, while the judge in giving the decision Number 55/PUU-XVII/2019 uses the historical originalist method. However, the two judges both looked at the position of the governor, regent, and mayor elections in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010021 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 18 May 2022 02:02 |
| Last Modified: | 18 May 2022 02:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190546 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Aliefuddin Sayyaf.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |