Yusro, Mochammad Abizar and Dr. Sihabudin, S.H., M.H. and Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn. (2021) Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan Derivatif (Derivative Action) Oleh Pemegang Saham Sebagai Upaya Perlindungan Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Direksi Yang Merugikan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti meninjau permasalahan terkait Urgensi Pengaturan Mekanisme Gugatan Derivatif (Derivative Action) Oleh Pemegang Saham Sebagai Upaya Perlindungan Perseroan Terbatas Terhadap Perbuatan Direksi Yang Merugikan yang mana hanya diatur dalam 1 (satu) pasal di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi tidak ada aturan spesifik mengenai tata cara dalam proses persidangan. Adanya legal issue ketidaklengkapan norma (incompleteness of norm), menjadi basis penyusuan penelitian skripsi ini. Berdasarkan problematika tersebut, peneliti mengidentifikasi pada rumusan masalah berikut: 1). Apa urgensi pengaturan mekanisme Derivative Action oleh Pemegang Saham sebagai upaya perlindungan Perseroan Terbatas? 2). Bagaimana Pertanggungjawaban Direksi atas Perbuatan Yang Telah merugikan? Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (normative law research), dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangundangan statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang digunakan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis dengan cara interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Yang mana nantinya menjadi alat untuk mengidentifikasi dan menentukan isi serta makna ketentuan hukum terkait dengan pengaturan mekanisme derivative action oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan perseroan terbatas terhadap perbuatan direksi yang merugikan. Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban dengan cara menguraikan dan menganalisis urgensi pengaturan mekanisme derivative action oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan perseroan terbatas melalui berbagai perspektif, di antaranya: perspektif filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomis dan historis. Selain itu, terdapat Inggris dan Cina yang telah mengatur secara spesifik mekanisme Derivative Action di hukum nasionalnya yang menambah referensi dan preferensi dalam penyempurnaan regulasi dalam pengaturan Derivative Action di Indonesia. Lalu peneliti juga menguraikan terkait pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas perbuatan yang merugikan Perseroan, yang mana Direksi telah diberikan kepercayaan (fiduciary duty) untuk mengurus dan mewakili Perseroan. Pertanggungjawaban Direksi ini juga ditinjau melalui parameter fiduciary duty yakni Duty of Good Faith, Duty of Loyalty, dan Duty of Care sekaligus doktrin-doktrin korporasi seperti: Piercing of the Corporate Veil, Ultra Vires dan Self Dealing. Pertanggungjawaban Direksi melalui derivative action inilah, diharapkan mampu memberikan pemulihan dan ganti kerugian terhadap Perseroan.
English Abstract
In this thesis, the researcher examines the problem related to the urgency of regulating the derivative lawsuit mechanism by shareholders as an effort to protect a limited liability company against the actions of the board of directors, which is only regulated in 1 (one) article in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, but there are no rules. Specifically regarding the procedure in the trial process. The existence of the legal problem of the incompleteness of the norm has become the basis for the preparation of this thesis research. Based on these problems, the researchers identified the following problem formulations: 1). What is the urgency of regulating the Derivative Action mechanism by Shareholders as an effort to protect Limited Liability Companies? 2). What is the Board of Directors' Accountability for Harmful Actions? This thesis research uses the type of juridical-normative research (normative law research), using the method of legislation and a conceptual approach. Legal materials (primary, secondary, and tertiary) used were analyzed using analytical descriptive analysis method by means of grammatical, systematic, and teleological interpretation. Which later becomes to identify and determine the content and legal provisions related to the regulation of the mechanism of action by shareholders as an effort to protect the limited company against harmful actions. From the results of the study, researchers obtained answers by outlining and analyzing the urgency of regulating derivative action mechanisms by shareholders as an effort to protect limited liability companies through various perspectives, including: philosophical, juridical, sociological, economic and historical perspectives. In addition, there are England and China which have specifically regulated the Derivative Action mechanism in their national laws which add references and references in improving regulations in regulating Derivative Action in Indonesia. Then the researcher also describes the responsibility of the Board of Directors of the Company for actions that harm the Company, in which the Board of Directors has been given a fiduciary duty to manage and represent the Company. The Board of Directors' accountability is also reviewed through the fiduciary duty parameters, namely Duty of Good Faith, Duty of Loyalty, and Duty of Care as well as corporate doctrines such as: Piercing of the Corporate Veil, Ultra Vires and Self Dealing. The responsibility of the Board of Directors through this derivative action is expected to be able to provide recovery and compensation to the Company.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010019 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 18 May 2022 01:42 |
| Last Modified: | 18 May 2022 01:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190543 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Mochammad Abizar Yusro.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |