Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak

Pambudi, Moch. Hafiedz and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. and Syahrul Sajidin, S.H., M.H. (2022) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak-Hak Anak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang diangkat ialah pengawasan terhadap tenaga kerja anak yang dinilai tidak maksimal dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang bekerja, karena pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sedikit mengakibatkan perlindungan hak-hak anak menjadi terabaikan karena pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kurang mendukung dalam sarana dan prasarana untuk program pengawasan tenaga kerja anak yang mengakibatkan beberapa kendalahambatan yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, sehingga pengawasan pada pekerja anak ini dinilai kurang maksimal. Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada tenaga kerja anak agar mewujudkan perlindungan atas berbagai hak anak di wiayah Kaltara, dan Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara saat melakukan pengawasan tenaga kerja anak untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja beserta solusinya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum melalui studi lapangan, dalam pendekatan yuridis sosiolois yaitu dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat dan juga menggunakan analisis data deskriptif kualtatif. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara bertugas dalam urusan pemerintahan pada bidang pengawasan tenaga kerja khususnya pengawasan terhadap pekerja anak. Dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan Lampiran Huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pengawasan, dijelaskan bahwa daerah kabupaten atau kota tidak bisa lagi melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, sehingga tugas tersebut dilaksanakan oleh Pemerintan Provinsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan strategi yang maksimal dalam melakukan perlindungan hak-hak anak yang bekerja di perusahaan, dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses pelaksanaan pengawasan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara masih kurang berjalan baik, ditinjau dari berbagai permasalahan selama pelaksanaan pengawasan tenaga kerja. Permasalahannya antara lain: kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara, pengusaha yang menyembunyikan data pekerja anak,tenaga pengawas yang sedikit, kurangnya dana untuk memantau pekerja anak, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak. Untuk menyederhanakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah provinsi dan Dinas tenaga kerja dan provinsi kalimantan Utara perlu: mengkoordinasikan berbagai pihak-pihak yang berwenang di Kaltara dan melaksanakan sumber daya pengawasan pekerja anak.

English Abstract

The research is addresses issues of child labor supervision, which is considered ineffective in ensuring the protection of working children's rights, due to labor inspectors who have little impact on children's rights, and the North Kalimantan province government's lack of support in terms of facilities and infrastructure for child labor supervision programs. Formulations of problem was how is the implementation of labor inspection on child labor in the North Kalimantan Province to realize the protection of children's rights, and What are the obstacles faced by the Man power and Transmigran Office Province of North Kalimantan in conducting labor supervision. This study combines a sociological juridical method, meaning looking at the legal reality in society, with a form of empirical juridical research, namely legal research through field investigations, and qualitative descriptive data analysis. Because the Man power and Transmigran Office Province of North Kalimantan is responsible for executing government affairs in the field of labor supervision, particularly child labor supervision, the research location is there. The Authority for the Supervision implements was carried out by the Provincial Government in accordance with Attachment Letter G of Law, number 23 of 2014 concerned Regional Governments in the Implementation of Supervision, it is explained that the regency or city area can no longer carry out labor inspection act according to results of the research based on formulation of the problem above. This authority must be coupled with the labor inspector's ability to carry out the authority effectively and accurately. In North Kalimantan, the process of establishing labor inspection is now underway. The numerous issues that occur during the execution of labor inspection show that things aren't going properly. The geographical location of North Kalimantan Province, employers that hide child labor data, a shortage of supervisors, a lack of funding to monitor child labor, and a lack of facilities and infrastructure in the execution of child labor supervision are only a few of the issues. The provincial government and the Kaltara Manpower Office must coordinate various authorities in Kaltara and deploy child labor inspection resources to make labor inspection easier in North Kalimantan Province.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010018
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	18 May 2022 01:28
Last Modified:	18 May 2022 01:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190541

Text (DALAM MASA EMBARGO) MOCH. HAFIEDZ PAMBUDI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item