Kekuatan Putusan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman RI Dalam Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Hernoeputri, Maharani Salma and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H (2022) Kekuatan Putusan Ajudikasi Khusus Oleh Ombudsman RI Dalam Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengkaji tentang kekuatan salah satu kewenangan Ombudsman Indonesia yang pertama kali disebutkan dalam UU Pelayanan Publik, yaitu Ajudikasi Khusus. Ajudikasi Khusus yang tidak disebutkan dalam UU Ombudsman yang dikeluarkan sebelum UU Pelayanan Publik menimbulkan banyak pertanyaan. Ditambah dengan peraturan pelaksana UU Pelayanan Publik yang diterbitkan tahun 2018, yaitu Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018, dimana produk hukum Ajudikasi Khusus dituangkan dalam bentuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Produk hukum berupa putusan bertentangan dengan kewenangan Ombudsman sebagaimana tertuang dalam UU Ombudsman yaitu mengeluarkan rekomendasi yang bersifat wajib. Oleh karena itu, penulis mengambil rumusan masalah: 1) Apakah Putusan Ajudikasi Khusus dalam penyelesaian ganti rugi sudah sesuai dengan kewenangan Ombudsman RI?, dan 2) Apa akibat hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus dalam penyelesaian ganti rugi oleh Ombudsman RI? Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif serta di dukung dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulis menggunakan teknik analisis sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Dengan menggunakan metode penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti bahwa terdapat pertentangan norma antara Undang- Undang Ombudsman dengan Peraturan Ombudsman. Dengan menganut asas lex superiori derogate legi inferiori, Undang-Undang Ombudsman lebih diakui dibanding Peraturan Ombudsman, dalam hal ini produk hukum Ombudsman yang diakui adalah rekomendasi, bukan putusan. Dengan menganut asas lex spesialis derogate legi generalis, Undang-Undang Pelayanan Publik yang menyebutkan Ajudikasi Khusus dapat dilaksanakan oleh Ombudsman walaupun tidak disebutkan dalam Undang- Undang Ombudsman. Apabila di kemudian hari Ajudikasi Khusus diterapkan, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Peraturan Ombudsman, maka tidak ada akses upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang terlibat setelah putusan tersebut diterbitkan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010017
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zainul Mustofa
Date Deposited:	18 May 2022 01:03
Last Modified:	18 May 2022 01:03
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190538

Text (DALAM MASA EMBARGO) MAHARANI SALMA HERNOEPUTRI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (20MB)

Actions (login required)

View Item