Wasahua, Idris and Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum and Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. (2022) Pembaharuan Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh Korporasi yang diatur melalui sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) masih menimbulkan berbagai permasalahan karena belum berdaya guna, belum memiliki nilai kemanfaatan dan belum fungsional sehingga berakibat pada upaya pemulihan kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi oleh korporasi. Tujuan dari penelitian ini adalah; Pertama, menemukan dan menganalisis hakikat pengaturan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK. Kedua, menemukan dan menganlisis implikasi hukum dari pengaturan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK terhadap upaya pemulihan kerugian keuangan negara oleh korporasi. Ketiga, menganalisis dan menemukan ide atau gagasan baru tentang pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK kedepan agar dapat berdaya guna, memiliki nilai kemanfaatan dan fungsional terhadap upaya pemulihan kerugian keuangan negara oleh korporasi. Metode penelitian Disertasi ini adalah penelitian hukum dengan beberapa pendekatan, yakni; Pendekatan sejarah (Historical approach), pendekatan perundangundangan (Statue approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach).Teori yang digunakan adalah teori tujuan negara kesejahteraan, teori Kebijakan Pidana (Penal Policy), teori Kemanfaatan (Theory Utility) Tentang Hukuman, teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice ), teori Analisa Ekonomi Terhadap Hukum (Theory economic analysis of law), teori Sita Aset Berbasis Nilai (Valued-based system), Teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian Disertasi ini adalah; Pertama, Hakikat pengaturan sanksi pidana pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK adalah: Pertama, dari aspek filsafat pemidanaan, sebagai konsekwensi pelanggaran hukum pidana oleh korporasi yang harus dikenai sanksi pidana sebagai karakteristik spesifik dari hukum pidana. Kedua, sebagai bentuk perlindungan korban dalam hal ini negara yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh korporasi. Ketiga, sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang diderita oleh negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Keempat, untuk menjamin agar negara tidak kehilangan haknya berupa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesejahteraan berdasarkan UUD 1945. Kedua, Implikasi hukum dari pengaturan sanksi pidana pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK adalah pengaturan sanksi yang ada tidak berdaya guna, tidak memiliki nilai kemanfaatan serta tidak fungsional yang berpengaruh pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara oleh korporasi. Ketiga, Pembaharuan pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK kedepan agar berdaya guna, memiliki nilai kemanfaatan dan fungsional bagi upaya pemulihan kerugian keuangan negara oleh x korporasi adalah dilakukan melalui pengaturan sanksi pidana pokok yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara berdasarkan karakteristik spesifik korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi serta penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Saran dari hasil penelitian Disertasi ini adalah; Pertama, Disarankan kepada pemerintah dan anggota DPR RI agar dalam perumusan ssanksi pidana pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam UU PTPK perlu dilakukan secara cermat agar berdaya guna, memiliki nilai kemanfaatan dan fungsional sesuai dengan hakikat dari pengaturan sanksi pidana tersebut. Kedua, Sambil menunggu dilakukannya pembaharuan UU PTPK oleh DPR RI, agar Mahkamah Agung RI membuat Surat Edaran kepada para hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang melibatkan korporasi untuk tetap menjatuhkan sanksi pidana tambahan perampasan barang dan pembayaran uang pengganti guna menjamin upaya pemulihan kerugian keuangan negara demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan negara kesejahteraan berdasarkan UUD 1945. Ketiga, Kepada pemerintah dan DPR RI agar segera melakukan pembaharuan terhadap pengaturan sanksi pidana pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi dalam Pasal 18 UU PTPK agar berdaya guna, memiliki nilai kemanfaatan dan fungsional dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara oleh korporasi melalui pengaturan sanksi pidana pokok yang berorientasi pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara berdasarkan karakteristik spesifik korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi serta penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.
English Abstract
The regulation of sanctions for returning state financial losses in criminal acts of corruption by the Corporation is regulated through additional criminal sanctions in the form of confiscation of goods and payment of replacement money in Article 18 paragraph (1) letter a and letter b of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU PTPK) still causes various problems because it is not yet effective, does not have a useful value and is not yet functional, resulting in efforts to recover financial losses in corruption by corporations. The aim of this research is; First, find and analyze the nature of the sanction setting for the return of state financial losses by corporations in Article 18 of UU PTPK . Second, find and analyze the legal implications of setting sanctions on the return of state financial losses by corporations in Article 18 of UU PTPK towards efforts to recover state financial losses. Third, analyze and find new ideas or ideas about regulating the return of state financial losses by corporations in Article 18 of the PTPK Law in the future so that they can be efficient, have useful and functional values for efforts to recover state financial losses by corporations. The research method of this dissertation is normative legal research with several approaches, namely; Historical approach (Historical approach), statutory approach (Statue approach), case approach (Case approach), and conceptual approach (Conceptual approach). The theory used is the theory of welfare state goals, the theory of Criminal Policy (Penal Policy), Benefit theory (Theory Utility) Regarding Punishment, Restorative Justice Theory, Economic Analysis of Law Theory, Value-based System Theory, Theory of Corporate Criminal Liability, and the theory of the purpose of punishment. The results of this dissertation are; First, the essence of the regulation of sanctions for the return of state financial losses by corporations in Article 18 of of UU PTPK are: First, from the aspect of the philosophy of punishment, as a consequence of violations criminal law by corporations that must be subject to criminal sanctions as a specific characteristic of criminal law. Second, as a form of protection for victims, in this case the state has suffered losses due to corruption, the loss of state finances committed by corporations. Third, as an effort to recover state financial losses suffered by the state due to corruption committed by corporations. Fourth, to ensure that the state does not lose its rights in the form of state financial losses caused by criminal acts of corruption by corporations in the context of realizing the goals of the welfare state based on the 1945 Constitution. Second, the legal implications of the regulation of criminal sanctions for the return of state financial losses by corporations in Article 18 of of UU PTPK are policies that are ineffective, have no useful and non-functional values that affect the efforts to recover state financial losses by corporations. Third, the renewal of criminal sanctions for the return of state financial losses by corporations in Article 18 of of UU PTPK in the future so that it is efficient, has useful and functional values for efforts to recovery of state financial losses by corporations is carried out through the arrangement of basic criminal sanctions oriented to recovery of state financial losses based on the specific characteristics of corporations as legal subjects of criminal acts of corruption and settlement of cases through a restorative approach. Suggestions from the results of this dissertation research are; First, it is recommended to the government and members of the DPR RI that in the formulation of criminal sanctions for refunding state financial losses by corporations in the UU PTPK, it xii needs to be carried out carefully so that they are efficient, have useful and functional values in accordance with the nature of the criminal sanctions arrangement. Second, while waiting for the renewal of the UU PTPK by the DPR RI, that the Supreme Court of the Republic of Indonesia should issue a Circular to the judges who try cases of corruption in state financial losses involving corporations to continue to impose additional criminal sanctions for confiscation of goods and payment of replacement money in order to ensure recovery efforts. state financial losses for the realization of the prosperity and welfare of all Indonesian people which is the goal of the welfare state based on the 1945 Constitution. Third, to the government and the Indonesian House of Representatives to immediately renew the regulation of criminal sanctions for returning state financial losses by corporations in Article 18 of the UU PTPK so that they are efficient, have useful and functional values in an effort to recover state financial losses by corporations through the arrangement of basic criminal sanctions that are oriented towards on efforts to recover state financial losses based on the specific characteristics of corporations as legal subjects of criminal acts of corruption and settlement of cases through a restorative approach.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010014 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 17 May 2022 05:40 |
| Last Modified: | 17 May 2022 05:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190514 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Idris Wasahua.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |