Kewajiban Pengalihan Hak atas Paten dengan Akta Notaris dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sakinah, Alfaina and Dr. Yuliati, S.H., LL.M.; and Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn (2022) Kewajiban Pengalihan Hak atas Paten dengan Akta Notaris dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Paten merupakan benda bergerak tidak berwujud (intangible movable property), dalam hukum perdata pemindahan hak milik atas kebendaan tidak berwujud harus dilakukan dengan jalan membuat suatu akta autentik atau di bawah tangan. Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. Akta notaris merupakan akta autentik yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) tidak secara tegas mewajibkan penggunaan akta notaris dalam pengalihan hak atas Paten, namun ketentuan tersebut diletakkan dalam penjelasan pasal yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana kekuatan hukum dari penjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya mengikat ketentuan kewajiban pengalihan hak atas Paten dengan akta notaris dalam Undang-Undang Paten. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Fokus peneliti terhadap perlindungan Paten khususnya dalam hal pengalihan hak atas Paten. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah peraturan perundangundangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, bertitik tolak pada analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Ketentuan kewajiban pengalihan hak atas Paten dengan akta notaris dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tepatnya pada penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UU Paten secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena adanya inkonsistensi antara penjelasan pasal tersebut dengan UU P3 yang merupakan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2. Agar terwujud kepastian hukum terhadap pengalihan hak atas Paten, maka ketentuan kewajiban pengalihan hak atas Paten menggunakan akta notaris harus dituangkan secara jelas dalam batang tubuh pasal UU Paten, sehingga menjadi ketentuan normatif yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

English Abstract

A patent is defined as intangible movable property, and its transfer should be performed based on an authentic deed underhand, while a notary is given authority to issue an authentic deed as long as the notary is not given duty or such a duty is not under the responsibility of another official. A notarial deed is authentic, serving as complete evidence in comparison to an underhand deed. Article 74 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents does not always require a notarial deed to deal with a patent right transfer, and this matter is outlined in an article that triggers a question over the legal force of the provision outlined in a statute. This research aims to analyze the binding force of the provision regarding the liability of transfer of patent right under a notarial deed as governed in Patent Law. This research used a statutory approach and legal normative research, focused more on patent protection, specifically in the matter of patent right transfer. The approach analyzed Law Number 13 of 2016 concerning Patents was analyzed. The research result has found that 1. The provision regarding the obligation of patent right transfer under a notarial deed as in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, specifically in Article 74 Paragraph (1) of Patent law, normatively does not hold any binding legal force. This represents the inconsistency between this article and what is outlined in UU P3 that serves as the guideline of statute-making in Indonesia; 2. In terms of legal certainty of patent right transfer, the provision regarding the liability of patent right transfer under a notarial deed must be assertively outlined in the body of Patent Law as a normative provision that has binding legal force.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010004
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	13 May 2022 01:27
Last Modified:	13 May 2022 01:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190386

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alfaina Sakinah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item