Analisa Yuridis Penolakan dan Pencabutan Status Tempat Tinggal Pengungsi Suriah oleh Pemerintah Denmark ditinjau dari Prinsip Non-Refoulement sebagai Jus cogens

Annan,, Alaikha and Dr. Sukarmi, S.H.,M.Hum. and Fransiska Ayulistya Susanto,, S.H. LL.M. (2022) Analisa Yuridis Penolakan dan Pencabutan Status Tempat Tinggal Pengungsi Suriah oleh Pemerintah Denmark ditinjau dari Prinsip Non-Refoulement sebagai Jus cogens. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Prinsip Non-Refoulement merupakan salah satu prinsip dasar dan fundamental dalam Hukum Pengungsi Internasional. Dalam perkembangannya Prinsip Non-Refoulement sudah menjadi dan dikategorikan sebagai jus cogens dalam tatanan Hukum Internasional. Namun pada prakteknya, masih terdapat beberapa dugaan pelanggaran prinsip tersebut yang dilakukan oleh negara-negara tujuan pengungsi. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus dimana negara Denmark melakukan menolak dan mencabut status tempat tinggal para pengungsi Suriah di negaranya. Negara Denmark sendiri merupakan salah satu anggota di dalam Konvensi Pengungsi 1951. Di Denmark sendiri saat ini terdapat 1.200 pengungsi yang berasal dari negara Suriah. Namun, baru-baru ini negara Denmark berusaha untuk memulangkan pengungsi Suriah ke negara asalnya dengan pertimbangan bahwasanya negaranya sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang aman. Dalam pelaksanaannya negara Denmark sudah mulai menolak dan mencabut tempat tinggal beberapa pengungsi Suriah, bahkan saat ini banyak pengungsi yang sudah berada di kamp konsentrasi dan siap untuk dipulangkan ke negaranya. Dari kasus tersebut timbul berbagai pertanyaan dan permasalahan hukum yaitu Pertama, bagaimana penyelesaian hukum jika terdapat konflik norma terkait Prinsip Non-Refoulement sebagai Jus cogens dengan Kepentingan Nasional Suatu Negara. Kedua, Apakah Penolakan dan Pencabutan Status Tempat Tinggal Pengungsi Suriah oleh Pemerintah Denmark bertentangan dengan Prinsip Non- Refoulement sebagai Jus cogens. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan statute approach, historical approach, case approach, serta conceptual approach. Bahan yang digunakan merupakan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memahami dan mengetahui secara yuridis tindakan pemerintah Denmark yang ditinjau dari prinsip Non-Refoulement sebagai Jus cogens. Tindakan yang dilakukan oleh negara Denmark terhadap pengungsi Suriah dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Pengungsi Internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Denmark tidak memenuhi syarat-syarat pengecualian terhadap prinsip Non-Refoulement sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Pengungsi 1951.

English Abstract

The Principle of Non-Refoulement is one of the basic and fundamental principles in International Refugee Law. The principle of Non-Refoulement has become and is categorized as jus cogens in the challenge of international law. However, in practice, there are still some allegations of violations of these principles committed by refugee destination countries. One of the cases that occurred was the case where the Danish state refused and revoked the status of residence of Syrian refugees in their country. Denmark itself is a member of the 1951 Refugee Convention. In Denmark, there are currently 1,200 refugees from Syria. However, recently the country of Denmark is trying to repatriate Syrian refugees to their countries of origin with the consideration that their country can already be categorized as a safe country. In its implementation, the Danish state has begun to refuse and revoke the residences of several Syrian refugees, even today many refugees are already in concentration camps and are ready to be returned to their country. From this case, various legal questions and problems arise, namely First, how to resolve the law if there is a conflict of norms related to the Non-Refoulement Principle as Jus cogens with the National Interest of a State. Second, Is the Denial of Rejection and Revocation of Residential Status of Syrian Refugees by the Danish Government contrary to the Principle of Non-Refoulement as Jus cogens. The research method used by the author is normative juridical research, and using the historical approach, statute approach, conceptual approach, and case approach. The materials used are primary, secondary, and tertiary laws which are analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. From the results of the research using the above method, the authors understand and know from a legal point of view that the actions of the Danish government in terms of the principle of Non-Refoulement as Jus cogens. The actions taken by the Danish Government against Syrian refugees are considered as a violation and contradict to International Refugee Law. The actions taken by the Danish government do not in accordance with the requirements of the exception to the principle of Non-Refoulement as stated in the 1951 Refugee Convention.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010003
Uncontrolled Keywords:	Prinsip Non-Refoulement, Denmark, Suriah, Pengungsi, Jus cogens,Non-Refoulement Principle, Denmark, Syria, Refugees, Jus cogens.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	13 May 2022 01:18
Last Modified:	13 May 2022 01:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190385

Text (DALAM MASA EMBARGO) alaikha annan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item