Putra, Akbar Mahredy Novanda and Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum., and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. (2022) (Perbandingan Analisis Yuridis Perubahan Perilaku Dalam Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Di Indonesia Antar Antitrust Law Amerika Serikat Dan Antitrust Regulation Eropa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 34 Perkom No. 1 Tahun 2019 terkait perubahan perilaku sebagai tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha. Terdapat beberapa kelemahan yang membuat masih belum optimalnya peraturan tersebut untuk mendorong pelaku usaha bersedia melakukan proses perubahan perilaku. Peraturan tersebut sejatinya dibentuk agar mampu menyelesaikan perkara persaingan usaha agar lebih efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukannya perubahan peraturan guna mendapatkan peraturan yang lebih komprehensif dimasa mendatang. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah kelemahan yuridis dari Perubahan Perilaku dalam Pasal 34 Perkom No. 1 Tahun 2019 terkait tentang Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha di Indonesia? (2) Bagaimana rekonstruksi pengaturan perubahan perilaku setelah membandingkan dengan ketentuan yang ada pada Antitrust Law Amerika Serikat dan Antitrust Regulation Eropa? Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan perbandingan (comparative approach ). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai data sekunder tersebut, dilakukan pula wawancara dengan para narasumber. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan dalam peraturan perubahan perilaku antara lain: Pertama, terkait dengan beberapa kelemahan, yakni adanya kewajiban pengakuan pelanggaran dapat berpotensi menjadi barang bukti dalam persidangan, ketiadaan pengaturan pengurangan sanksi sebagaimana yang dijanjikan oleh komisioner KPPU, jangka waktu pengawasan yang terlalu singkat, serta ketiadaan pengaturan sanksi terpisah bagi pelanggar pakta integritas. Kedua, dari kelemahan tersebut dilakukan perbandingan dengan peraturan Consent Decree di Amerika Serikat dan Commitment Decisions di Eropa sehingga dapat ditemukan rekonstruksi hukum yang tepat, yakni menghapus kewajiban pengakuan pelanggaran sebagai syarat dilakukannya perubahan perilaku, pemberian hak yang sama bagi pelaku usaha dan komisi dalam mengajukan proses perubahan perilaku, jangka waktu pengawasan dapat diperpanjang, adanya pengaturan terpisah terkait sanksi bagi pelanggar pakta integritas, serta adanya pengawasan publik terhadap proses perubahan perilaku oleh masyarakat.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of Article 34 of Perkom No. 1 of 2019 regarding changes in behavior as a procedure for resolving business competition cases. There are several weaknesses that make the regulation not yet optimal to encourage business actors to be willing to carry out the behavior change process. The regulation was actually formed in order to be able to resolve business competition cases, hence it will be more effective and efficient. Therefore, it is necessary to adjust regulations to obtain more comprehensive regulations in the future. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What are the juridical weaknesses of the Behavior Change in Article 34 of Perkom No. 1 of 2019 regarding Procedures for Handling Business Competition Cases in Indonesia? (2) How is the reconstruction of the regulation of behavior change after comparing with the provisions in the United States Antitrust Law and the European Antitrust Regulation? This thesis uses a normative juridical method with a statute approach and a comparative approach. The legal materials used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. To explain further about the secondary data, interviews were also conducted with the informants. The legal material obtained will be analyzed by the methods of grammatical interpretation, systematic interpretation, and comparative interpretation. The results of this study, the authors obtained answers to problems in the regulation of behavior change, among others: First, related to several weaknesses, namely the obligation to admit violations can potentially become evidence in the trial, the absence of sanctions reduction arrangements as promised by the KPPU commissioner, the period of supervision which is too short, and the absence of separate sanctions arrangements for violators of the integrity pact. Second, from these weaknesses, comparisons were made with the Consent Decree regulations in the United States and Commitment Decisions in Europe so that appropriate legal reconstruction can be found, namely removing the obligation to admit violations as a condition for changing behavior, granting equal rights to business actors and commissions in submitting the process of adjustment in behavior, the period of supervision can be extended, the existence of separate arrangements related to sanctions for violators of the integrity pact, as well as the existence of public supervision of the behavior change process by the community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010002 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 May 2022 08:01 |
| Last Modified: | 12 May 2022 08:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190379 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
AKBAR MAHREDY NOVANDA PUTRA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |