Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Investasi dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Hashifah, Adinda Salwa and Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. and Ranitya Ganindha, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Investasi dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai keabsahan suatu perjanjian investasi pada Initial Coin Offering (ICO) yang menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayarannya beserta akibat hukumnya. Hal ini dilatar belakangi dengan berkembangnya jenis investasi di era digital ini, salah satunya adalah Initial Coin Offering (ICO) dimana terdapat kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan Initial Coin Offering (ICO) di Indonesia dan juga munculnya mata uang baru yaitu uang kripto atau cryptocurrency. Maka dari itu, penulis akan membahas dan mengangkat sebuah skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Perjanjian Investasi dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Keabsahan Perjanjian Investasi Dalam Transaksi Initial Coin Offering (ICO) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata? (2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perjanjian Initial Coin Offering (ICO) ? Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penilitian yurisid normative dengan metode pendekatan perundang – undangan (statute approach). Jenis dan Teknik penelusuran bahan hukum terbagi menjadi primer dan sekunder, dan Teknik analisis bahan hukum dalam skripsi ini digunakan dengan metode interpretasi gramatikal. Hasil dari pembahasan rumusan masalah tersebut didapati bahwa keabsahan perjanjian Initial Coin Offering (ICO) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah tidak sah dikarenakan terdapat klausa yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan sehingga syarat objektif, yaitu adanya kausa halal tidak dapat dipenuhi. Dengan begitu perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and ab initio) atau dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang Initial Coin Offering (ICO), maka dalam rangka perlindungan hukum investor yang terjebak dalam perjanjian Initial Coin Offering (ICO) yang batal demi hukum ini, investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) terhadap penyelenggara. Untuk itu perlu untuk merumuskan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Initial Coin Offering (ICO) di Indonesia yang di dalamnya juga memuat mengenai upaya perlindungan hukum bagi Investor yang merugi karena perjanjiannya batal demi hukum. Dengan adanya peraturan tersebut di masa mendatang, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghindari timbulnya masalah yang berkaitan dengan perjanjian Initial Coin Offering (ICO) yang batal demi hukum.

English Abstract

In this thesis, the author raises the validity of an investment agreement on an Initial Coin Offering (ICO) that uses cryptocurrency as its payment method and its legal consequences. This is motivated by the development of this type of investment in the digital era, one of which is the Initial Coin Offering (ICO) where there is a legal void regarding the implementation of Initial Coin Offering (ICO) in Indonesia and also the emergence of new currencies, namely cryptocurrencies or cryptocurrencies. Therefore, the author will discuss and present a thesis with the title "Juridical Analysis of the Validity of Investment Agreements in Initial Coin Offering (ICO) Transactions Based on Article 1320 of the Civil Law Code". Based on this, the formulation of the issues raised in this thesis is as follows: (1) How is the Validity of Investment Agreements in Initial Coin Offering (ICO) Transactions Based on Article 1320 of the Civil Law Code? (2) What are the legal consequences arising from the Initial Coin Offering (ICO) agreement? In answering the formulation of the problem, the author uses a type of normative juridical research with the method of the statutory approach. Types and techniques of tracing legal materials are divided into primary and secondary, and legal material analysis techniques in these thesis are used by grammatical interpretation methods. The results of the discussion of the formulation of the problem found that the validity of the Initial Coin Offering (ICO) agreement based on Article 1320 of the Civil Law Law is invalid because there are clauses that are contrary to the laws and regulations so that the objective requirement, namely the halal causation cannot be fulfilled. Thus the agreement is null and void (null and ab initio) or considered the agreement never existed. Because there is no regulation governing initial coin offerings (ICOs), in the framework of legal protection of investors trapped in this lawless Initial Coin Offering (ICO) agreement, investors can file a lawsuit for unlawful conduct (PMH) against the organizer. For this reason, it is necessary to formulate regulations governing the implementation of Initial Coin Offering (ICO) in Indonesia which also contains legal protection efforts for investors who lose money because the agreement is null and void. With these regulations in the future, it is expected to reduce or even avoid the emergence of problems related to the initial coin offering (ICO) agreement that is null and void.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010102
Uncontrolled Keywords:	-
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	12 May 2022 07:33
Last Modified:	12 May 2022 07:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190371

Text (DALAM MASA EMBARGO) ADINDA SALWA HASHIFAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item