Hak Prioritas Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Laurentius NI, - (2019) Hak Prioritas Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Makna hak prioritas masyarakat hukum adat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, sehingga mencerminkan rasa keadilan dan mempunyai kemanfaatan yang berkesejahteraan bagi kehidupan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan destinasi pariwisata. Hak prioritas masyarakat hukum adat tidak sekedar dimaknai sebagai hak yang bersifat material, tetapi juga dimaknai sebagai hak yang bersifat immaterial yang meliputi hak dalam memenuhi dan mewariskan hak dasar masyarakat beserta komunitasnya yang terdiri dari hak untuk melestarikan nilai-nilai religius, adat istiadat, seni dan budaya, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melestarikan nilai-nilai sumber daya alam. 2. Implikasi hukum dengan adanya ketidaklengkapan norma (incompleteness of norm) terhadap hak prioritas masyarakat hukum adat, tidak terpenuhi hak yang bersifat immaterial, yang dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian, dan pengabaian bahkan penghapusan terhadap hak-hak immaterial dalam berbagai peraturan pelaksanaan di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Undang-Undang tersebut telah mengabaikan hak-hak prioritas yang bersifat immaterial yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat hukum adat, dan kemiskinan yang terjadi dapat dipandang sebagai suatu masalah sosial yang belum terlepas dari kehidupan di daerah. 3. Model yang ditawarkan ke depan dalam memberikan hak prioritas bagai masyarakat hukum adat, yaitu adanya komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta serta masyarakat hukum adat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat hukum adat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Model demikian dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.Pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai pembanding adalah pengelolaan pariwisata di Bali yang dikelola oleh masyarakat yang melibatkan Desa Pakraman dengan didukung oleh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam pembagian pendapatan dari pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam peraturan kepala daerah, sebagian dari hasil tersebut untuk pemerintah daerah dan pemerintahan pusat, sebagiannya lagi untuk masyarakat Desa Pakraman dengan pembagian yang jelas dalam peraturan kepala daerah.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/340.5/LAU/h/2019/061904767
Uncontrolled Keywords:	CUSTOMARY LAW
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law > 340.5 Legal systems
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	12 May 2022 06:38
Last Modified:	12 May 2022 06:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190356

Text LAURENTIUS NI.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item