Rahmawati, - (2018) Desain Kebijakan Pengelolaan Tambang Aspal Buton Di Kabupaten Buton. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Aspal yang merupakan hasil pelumaran dari mineral batubara (non renewable), membutuhkan pengelolaan yang efektif dari pemerintah yang terwujud melalui kebijakan yang rasional. Dibutuhkan perencanaan kebijakan yang efisien dalam mengatasi permasalahan kebijakan tanpa menimbulkan konsekuensi yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk teridentifikasinya dinamika kebijakan pengelolaan tambang aspal buton dan tersusunya alternatif kebijakan terpilih melalui seleksi alternatif kebijakan pengelolaan tambang aspal buton di Kabupaten Buton.Fokus penelitian ini adalah analisis kebijakan publik yakni metode untuk mengidentifikasikan persoalan, menentukan tujuan, mengevaluasi alternatif pilihan, memilih alternatif, dan mengukur kinerja kebijakan. Karena luasnya ruang lingkup, penelitian ini, hanya memfokuskan pada dua hal yakni : (1). Dinamika kebijakan pengelolaan tambang aspal buton dari masa ke masa (orde lama, orde baru dan reformasi). (2). Alternatif terbaik atas kebijakan pengelolaan tambang aspal buton di Kab. Buton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tentang: (1), kebijakan pengelolaan tambang aspal buton di Kabupaten Buton. (2), alternatif kebijakan terpilih untuk direkomendasikan dalam pengelolaan tambang aspal di Kab. Buton. Pendekatan yang digunakan mixed method. Pada rumusan masalah pertama. Menggunakan deskriptif kualitatif, yang disesuaikan dengan kebutuhan pada rumusan masalah pertama yang bertujuan untuk menginterpetasikan tentang gambaran dinamika kebijakan pada masa orde lama, orde baru dan orde reformasi kebijakan pengelolaan tambang aspal di Kab. Buton. Selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai dasar untuk memproyeksikan rumusan masalah kedua. Yang menggunakan tehnik analisis kebijakan publik melalui tiga tahapan tahapan (I), teknik perumusan masalah (hirarkhi), mengembangkan kedalam metode Projection Forecasting (ekstrapolatif), diakhiri pemilihan alternatif berdasarkan kriteria Franklin Alternatif Method melihat konsekuensi masing-masing kebijakan secara equivalent dengan skoring berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi dan finansial serta administrasi. Hasil penelitian menunjukkan (I). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan tambang aspal buton dari masa ke masa. Temuan hasil penelitian kebijakan pengelolaan tambang aspal buton diketahui melalui potret pengelolaan aspal buton, kebijakan, peran negara dan rente. Dalam konteks potret pengelolaan aspal buton, orde lama: pengelolaan aspal sepenuhnya dikuasai oleh negara, orde baru pengelolaan aspal buton sudah bersifat terbuka namun tetap dikuasai oleh negara, orde reformasi pengelolaan aspal buton telah melibatkan pihak swasta. Kebijakan di masa orde lama dikenal dengan x kebijakan aneksasi, orde baru dikenal dengan kebijakan intensifikasi eksplorasi, reformasi dikenal dengan kebijakan akuisisi). peran negara dan rente yakni di masa orde lama negara lebih kuat (dominan) rente belum terlibat, orde baru negara sebagai kapitalis (monopoli) dan rente belum terlibat, sedangkan di era reformasi negara sudah lebih demokratis dan rente sudah dilibatkan. Kekuatan Negara sangat menonjol dalam pengelolaan tambang aspal buton, akses rente tidak seimbang, negara mendominasi pengelolaan tambang aspal buton. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan tambang aspal buton belum direncanakan secara rasional. (II), Terdapat tiga alternatif dibangun berdasarkan penilaian projection forecasting (ekstrapolatif) Yaitu: penataan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan aspal (2,36), penguatan kebijakan aspal buton sebagai sektor unggulan (leading sector) di Kabupaten Buton (2,82), kebijakan konsistensi penyusunan kebijakan pengelolaan tambang aspal buton (3,18). Pemilihan alternatif konsistensi penyusunan kebijakan pengelolaan tambang aspal buton yang paling menonjol dan memiliki probabilitas keberhasilan yang cukup tinggi dan bisa dilakukan. Dimana konsistensi kebijakan melalui mapping sosial dan obligation domestic policy peningkatkan porsi yang lebih besar untuk penggunaan dalam negeri secara optimal (distribusi ke daerah-daerah bagi penggunaan jalan Negara) dapat mendorong pemanfaatan aspal buton secara nasional. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan. alternatif konsistensi penyusunan kebijakan pengelolaan tambang aspal buton dalam pembuatan kebijakan pengelolaan tambang aspal buton adalah menjadi pilihan alternatif terbaik atas kebijakan pengelolaan tambang aspal buton di Kabupaten Buton.
English Abstract
Asphalt which is the result of the lubrication of coal minerals (non renewable), requires effective management of the government which is realized through a rational policy. Efficient policy planning is required in addressing policy issues without causing major consequences. This study aims to identify the dynamics of buton asphalt mine management policy and the selection of selected policy alternatives through alternative selection of buton asphalt mining management policy in Buton regency. This research focused in public policy analysis, such as method to identify problem, to determine goal, to evaluate choice alternatives, to select the best possible alternative, and to measure the policy performance. Because of the wide scope, the research scope is only focused on two folds, (1) policy dynamics of asphalt mining management at Buton from time to time (old, new and reform orders), and (2) the best alternative policy recommendation for the Buton asphalt mining management at Buton regency. In doing so, the research aimed at analyzing and identifying (1) Buton asphalt mining management policy at Buton regency (2) selected alternative policy to be recommended in the asphalt mining management at Buton regency. The approach used mixed method. At first, it deals with problem formulation. By using qualitative descriptive type, it devote to analyse and to interprete the policy dynamic map in old, new, and reform orders on the Buton asphalt mining management policy. Secondly, it used public policy analysis technique through three stages, those are (1) problem formulation (hierarchy), method development /projection forecasting (explorative), resulting in alternative selection based on Franklin criteria. Alternative method was intended to look at the consequences of each policy equivalently with scoring based on technical, economical, financial and administrative feasibilities. The research findings showed that (1) the increase of local revenue and societal welfare influenced by Buton asphalt mining management policy from time to time. The findings of the policy research on asphalt mine management are known through the image of buton asphalt management, policy, state role and rent-seeking. In the image of buton asphalt management context, during old order era asphalt management was fully controlled by the state, while during the new order era the asphalt management was open but still controlled by the state. During the reform era the management involves the private sector. In policy context, the old order applied annexation and the new order advanced exploration intensification policy. While in the reform era acquisition policy was an option. In state role and rent-seeking during the old order was indicated stronger, while in the new order the state held monopoly xii but rent-seeking was not involved. While during the reform era the state become more democratic but rent-seeking is deeply involved. At the time being, the state power dominates the Buton asphalt mining management, while rent-seeking access is not balanced.On the contrary, Buton asphalt mining management policy is not rational. (2), There are three alternative policy recommendations based on the projection forecasting (explorative). The first is institutional power arrangement in asphalt mining management (2,36). The second is strengthening Buton asphalt policy as leading sector in Buton regency (2,82). The third is policy consistency with Buton asphalt mining management arrangement (3,18). Selection of policy arrangement consistency for Buton asphalt mining management is the important in the sense that it has higher success probability and it is now underway. Where the policy consistency done through social mapping and obligation domestic policy, more portion for optimal domestic use (distribution to the local areas for state roads). If the condition is continued, then economic growth can well increase. Policy arrangement consistency for Buton asphalt mining in making Buton asphalt management policy perform better becomes the best alternative policy solution for the Buton asphalt mining management in Buton Regency.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/354.39/RAH/d/2018/061810048 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Publik, Tambang Aspal, Alternatif Kebijakan,-public policy, asphalt mining, policy alternatives. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.3 Public administration of environment and natural resources |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 25 Apr 2022 06:51 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 06:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190137 |
![[thumbnail of RAHMAWATI.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RAHMAWATI.pdf Download (8MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |