Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Siboy, Ahmad (2018) Pemberlakuan Ambang Batas Selisih Suara Dalam Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

alternatif pemberlakuan ambang batas selisisih suara sebagai syarat formal mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak ke Badan Peradilan Khusus (BPK) atau Mahkamah Konstitusi (MK), memiliki 3 poin kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. - Pemberlakuan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. - Pemberlakuan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal mengajukan PHPkada ke BPK/MK telah menyebabkan prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hasil Pilkada tidak terwujud. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip perlindungan hukum, prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta prinsip kebenaran. - Konsep alternatif pemberlakuan ambang batas selisih suara yang ditawarkan berpijak pada prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan secara umum dan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dalil dalam merumuskan alternatif pemberlakuan ambang batas selisih suara.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/324.65/SIB/p/2018/061807159
Uncontrolled Keywords:	VOTING PROCEDURE
Subjects:	300 Social sciences > 324 The political process > 324.6 Election systems and procedures; suffrage
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	25 Apr 2022 03:39
Last Modified:	25 Apr 2022 03:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190119

Text AHMAD SIBOY.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item