Saragih, Surya Wana (2017) Pelaksanaan Kewenangan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan kewenangan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi perlunya sejauh mana kewenangan Dinas Perhubungan dalam pemberian izin Andalalin agar tidak tercampur antara wewenang dinas satu dengan dinas yang lainnya serta apa saja hambatan yang dialami oleh Dinas perhubungan dalam melaksanakkan wewenang dan bagaimana solusi yang diberikan Dinas Perhubungan terkait pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Malang. Dari kasus ini, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait Analisis Dampak Lalu Lintas di kota Malang menurut pasal 7 Peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 tahun 2010; dan (2) Apa hambatan dan bagaimana solusi yang diberikan Dinas Perhubungan terkait pasal 7 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarena peneliti akan melihat, mengamati dan menganalisis obyek penelitian yang di lihat dari sudut kenyataannya yang terdapat di lapangan, bukan dengan mengkaji peraturan-peraturan atau mengkaji norma-norma dan membandingkannya antara satu peraturan satu dengan yang lainnya seperti halnya yang dilakukan dalam jenis penelitian normatif. Dalam pelaksanaan persetujuan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Malang berperan sebagai pemberi izin dan persetujuan hasil penilaian uji ANDALALIN yang dilakukan oleh tim peguji. Pelaksanaan wawenang persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas atau ANDALALIN oleh Dinas Perhubungan ini dilakukan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Malang. Sementara terkait kendala pelaksanaan wewenang persetujuan Andalalin oleh Dinas Perhubungan sendiri selama ini belum mengalami kendala berarti.
English Abstract
Authors raised concerns about the exercise of authority approval Traffic Impact Assessment document pursuant to Article 7 of the Regulations of Malang City Number 7 of 2010 by the Department of Transportation in Malang. Selection of the theme is motivated need for the extent of the authority of the Department of Transportation in licensing Andalalin so as not to be mixed between authorized agencies of the agencies other and what are the barriers experienced by the transportation bureau in melaksanakkan authority and how the solutions provided Department of Transportation related to Article 7 of Regional Regulation Malang No. 7 of 2010 on Traffic Impact Analysis in Malang. Of these cases, researchers are interested in examining how the exercise of authority approval Traffic Impact Assessment document pursuant to Article 7 of the Regulations of Malang City Number 7 of 2010 by the Department of Transportation in Malang. This paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of the document approval Traffic Impact Analysis conducted by the Department of Transportation related Malang City Traffic Impact Analysis in Malang according to Article 7 of Regional Regulation No. 7 Malang city in 2010; and (2) What are the obstacles and how the solutions provided Department of Transportation related to Article 7 of the Regulations of Malang City Number 7 Year 2010. In this study, researchers will use this type of juridical empirical research methods. This is caused researchers will see, observe and analyze the object of investigation in view of the corner of fact contained in the field, not by reviewing regulations or reviewing the norms and compare between one rule to one another as was done in this type of research normative. In the implementation of the consent document Traffic Impact Analysis, Department of Transportation Malang act as the licensor and approval of test results of the assessment conducted by a team ANDALALIN peguji. Implementation of agreement results wawenang Traffic Impact Analysis or ANDALALIN by the Department of Transportation is conducted pursuant to Article 7 Regional Regulation No. 7 of 2010 Concerning the Traffic Impact Analysis in Malang. While related to the exercise of powers constraints Andalalin approval by the Department of Transportation itself has not experienced a significant issue
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 051701 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Mar 2022 07:54 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 07:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190046 |
Preview |
Text
SURYA WANA SARAGIH.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |