Buata., Dita Aulia and Damas Dwi Anggoro, S.AB., MA. (2021) Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Sektor Kehutanan Di Provinsi Gorontalo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hutan merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki potensi yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana hutan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat. Peran dari ekonomi kehutanan dapat dilihat dari kontribusi manfaat pengusahaan hutan dalam peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan kawasan hutan dilakukan dengan cara pemberian izin penggunaan kawasan hutan. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan PNBP berupa iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja dan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan di Provinsi Gorontalo dan mengetahui kendala dalam kebijakan PNBP dari sektor kehutanan di Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada tiga informan dari wajib bayar dan dua informan dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta melakukan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Creswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor kehutanan di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat satu perusahaan yang menunggak. Dari keempat unsur yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan adalah tiga diantaranya yakni komunikasi, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang cukup menunjang untuk keberhasilan kebijakan PNBP kehutanan. Dalam pelaksanaan pemungutan, masih terdapat sedikit kendala yang dirasakan oleh pengusaha berupa masih sering terjadinya gangguan sistem pada saat penginputan data. Disisi lain, juga terdapat kendala internal dari perusahaan yakni adanya moratorium sawit dan permasalahan pasar kayu di Eropa sehingga kegiatan ekspor perusahaan menurun.Saran bagi pemerintah pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan harus dijalankan dengan baik oleh pihak terkait sehingga dapat membantu pemerintah daam membangun dan menjaga hutan di Indonesia serta tidak adanya penebangan liar atau penggunaan kawasan hutan tanpa izin.
English Abstract
Forests are Natural Resources (SDA) that have visible and invisible potential, where forests can make an essential contribution to the development and people's lives. The role of the forestry economy can be seen from the assistance of the benefits of forest exploitation in increasing foreign exchange, absorption of labor, and the added value of increasing economic growth. The utilization of forest areas is carried out by granting permits to use forest areas. Each holder of a forest utilization business permit is subject to PNBP in the form of business license fees, provisions, reforestation funds, and performance guarantee funds and is required to provide investment funds for forest conservation costs. This study aimed to determine the implementation of Non-Tax State Revenue policy from the forestry sector in Gorontalo Province and to find out the obstacles in the policy of Non-Tax State Revenue from the forestry sector in Gorontalo Province. This type of research is qualitative research and uses field study data collection techniques by conducting interviews with three informants from compulsory payments and two informants from employees of the Environment and Forestry Service and conducting a literature study. The analytical method used is the Creswell model data analysis method. The results of this study indicate that the implementation of Non-Tax State Revenue policy from the forestry sector in Gorontalo Province has been going well. However, there is still one company that is in arrears. Of the four elements that influence the success of the implementation of PNBP policy in the forestry sector, three of them are communication, disposition/attitude of implementers, and a bureaucratic structure that is quite supportive for the success of forestry PNBP policies. In the collection implementation, there are still a few obstacles that entrepreneurs feel in the form of frequent system disturbances when inputting data. On the other hand, there are also internal constraints from the company, namely the existence of a palm oil moratorium and problems in the timber market in Europe. The company's export activities decline. Suggestions for the central government, Non-Tax State Revenue (PNBP) in the forestry sector must be carried out properly by related parties to help the government build and maintain forests in Indonesia. There is no illegal logging or use of forest areas without permits.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521030248 |
| Uncontrolled Keywords: | enerimaan Negara Bukan Pajak, Kehutanan |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 21 Feb 2022 07:21 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 01:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189888 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
175030401111029 - Dita Aulia Buata.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (8MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |