Flambonita, Suci (2019) Perlindungan Hukum Bagi Home Based Worker Atas Upah Yang Layak Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian disertasi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Home Based Worker Atas Upah Yang Layak sebagai Perwujudan Keadilan Sosial” Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi setiap warga negaranya termasuk HBW dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (basic right) dan menjamin kesempatan yang sama (equal opportunity) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Istilah pekerja rumahan (Home based worker) berdasarkan Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996. Hingga kini masih menjadi polemik eksistensi hukumnya tentang HBW di ranah perdebatan mengenai kategorisasi. Dalam artian, apakah HBW termasuk kategori pekerja/buruh atau bukan. Undang-undang ketenagakerjaan tidak secara tegas mengakomodir tentang HBW terutama menyangkut aspek perlindungan hukumnya. Persoalannya adalah ke mana ia akan mengadu jika dirugikan atau diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja. Perkembangan serta situasi dan kondisi yang semakin rumit menyangkut hubungan-hubungan ekonomi, sosial dan politik mendorong negara (pemerintah) untuk terlibat dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan para pekerja, termasuk di dalamnya hak pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Keterlibatan negara dalam hal ketenagakerjaan sesungguhnya terkait dengan fungsi tugas negara yaitu menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat guna membangun kesejahteraan. Bertitik tolak dari hal tersebut kesejahteraan bagi pekerja terutama HBW di Indonesia salah satunya menyangkut mengenai upah, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “upah minimum” sebagai dasar pemberian upah yang layak bagi pekerja/buruh dan harus diindahkan oleh para pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan usahanya. xiii Metode yang digunakan penelitian hukum normatif (legal research) yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, Pendekatan perundangan-undangan (statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), di analisis dengan menggunakan preskriptif analitis. Ada 2 (dua) pembahasan pada disertasi ini, yaitu: (1) Ratio Legis home based worker untuk mendapatkan upah layak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun undang-undang dimaksud tidak mengatur secara eksplisit tentang HBW. Keberadaan tenaga kerja dan keluarganya menjadi prioritas perlindungan dalam rangka harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu hak-hak dasar pekerja dan jaminan untuk mendapatkan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh merupakan komitmen pemerintah melalui regulasi yang ada. Berdasarkan komitmen konstitusional yang ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Ketenagakerjaan itulah, tidak ada alasan rasional dan alasan hukum yang bisa menghalangi hak konstitusional HBW untuk mendapatkan upah layak. Keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara normatif memang tidak mengatur HBW secara eksplisit. Namun demikian tidak berarti bahwa HBW tidak memiliki akses perlindungan hukum. Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dimaknai sebagai aturan hukum yang hendak mewujudkan perlakuan yang adil dan layak bagi pekerja, termasuk HBW sebagaimana dikehendaki oleh Konstitusi. Tidak mengatur secara eksplisit, bukan berarti kekosongan aturan. Hanya saja dari aspek kepastian hukum untuk kepentingan praktis merupakan kebutuhan untuk melengkapi dalam bentuk revisi bahkan membentuk baru peraturan perundang-undangan bagi HBW; (2). Implikasi yuridis pengaturan perlindungan hukum bagi home based worker dalam sistem ketenagakerjaan sebagai perwujudan keadilan sosial secara normatif HBW adalah memposisikan pekerja sebagai entitas berikut hak dan kewajibannya. Memiliki akses perlindungan hukum yang berafiliasi tidak saja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini berarti bahwa ragam hak dan kewajiban berikut standart normatif kesejahteraannya juga sama dengan pekerja pada umumnya. Pengaturan tidak secara eksplisit, akan tetapi secara normatif tetap fungsional. Bahkan tidak xiv berlebihan jika dikatakan pengaturan tidak secara eksplisit di satu sisi, dan tetap memberikan perlindungan hukum di sisi lain, merupakan wujud bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan menganut perlindungan hukum secara diam-diam bagi pekerja (silent law protection). Rekomendasi yang diberikan penulis pada disertasi ini adalah (1) Kepada pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) agar memasukkan home based worker sebagai kategori pekerja dengan menambah point pada Pasal 1 mengenai pekerja dengan menyebutkan bahwa HBW bekerja di sektor informal yaitu kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan dan tidak berbadan hukum, sehingga ia mendapat pengakuan secara yuridis agar dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana pekerja pada umumnya khususnya hak atas upah yang layak; (2) Meratifikasi Konvensi ILO Tahun 1996 Nomor 177 tentang Pekerja Rumahan serta rekomendasi 184 Tahun 1996 sebagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi HBW sehingga pemberi kerja tidak sewenang-wenang dalam menentukan: pengawasan, penentuan usia minimum, pembayaran, jam kerja, kompenasasi dari biaya yang timbul sehubungan dengan pekerjaan, jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sehingga hak dan kewajiban bagi HBW dapat terpenuhi.
English Abstract
Legal protection given to citizens of the state, including to those working at home is aimed to guarantee basic rights and to allow equal opportunity and treatment without discrimination in order to realise the prosperity of workers/labours and their family members’ in terms of fair industrial relationship. The term home-based workers according to ILO Convention Number 177 of 1996 has become polemic in terms of its law in connection to home-based workers categorisation. In other words, it is still debated whether these workers are classified as workers or labours or even not included in any of those categories. Law governing labour affairs does not clearly accommodate existence of these workers especially when it comes to legal protection. The problem is that there is nothing these workers should address to when they face unfair treatment by their employers. More complicated situations regarding economic, social, and political issues stimulate the government to get involved in giving legal protection for the welfare of the workers, including for their rights to earn decent wages. The participation of the state is principally related to its function to facilitate the interest of the societies to bring welfare to them. Welfare also has something to do with wages earned by workers, and there are provisions in the laws regulating minimum wages as the basis of giving decent wages for workers or labours, and employers have to abide by this rule when they hire people in their business. This research used normative legal method where relevant laws and regulations in a legal system were studied, in addition to statute and conceptual approaches which were analysed by using prescriptive analysis. There are 2 (two) discussions in this research: (1) Ratio Legis of home-based workers to earn decent wages based on Law Number 13 of 2003 concerning xvi Labour Affairs. Although the law does not explicitly govern home-based workers, their existence and their family members’ are the priority to get protection as their rights as human being. Their basic rights and security to get a job without any discriminating treatment to realise the welfare for labours/workers are the government’s commitment enacted in existing regulations. Based on constitutional commitment further stated in Law concerning Labour Affairs, there is no way hampering constitutional rights of home-based workers to earn decent wages. It is true that the Law concerning Labour Affairs does not normatively regulate home-based workers clearly, but it does not mean that home-based workers do not have access to legal protection. This law should be understood as a regulation to help them get fair and appropriate treatment, including home-based workers as what constitution expects. When a regulation does not clearly govern something, it cannot always be understood as a loophole. When this is the case, then it needs completion that may start from amendment that is aimed to make a new regulation governing home-based workers; (2) the juridical implication of the regulation regarding legal protection for home-based workers in the system of employment, it is essential to position workers as an entity that holds rights and responsibilities in order to establish social justice. They have to be allowed to gain access to legal protection not only stemming from the Law on Labour Affairs. It means that varied rights and responsibilities for these workers should receive equal welfare to other types of job. Although the regulation does not explicitly state the case, but it is still normatively functional, and this is not unusual when the regulation is not explicit on one hand, as long as it can still provide legal protection on the other hand. When this is the case, then the Law concerning Labour Affairs refers to silent law protection. The recommendations are addressed to (1) policy makers (executives and legislatives), where they should include home-based workers as category by adding a point to Article 1 concerning workers, stating that home-based workers work in informal sectors based on individual activities or home-based work, or as those carrying out joint business to run economic activities based on trust and agreement in which this business does not belong to legal entity. This is aimed to give them access to recognition of rights and decent wages; (2) ratifying ILO xvii Convention of 1996 Number 177 concerning Home-based Workers and recommendation of 184 of 1996 taken as initial step to provide legal protection for home-based workers. With this, arbitrariness will not present in determining supervision, minimum age of workers, payment, working hours, compensation due to any expenses spent for work, health insurance and accident insurance. Thus, rights and obligations of home-based workers can be met.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/344.01/FLA/p/2019/062001081 |
| Uncontrolled Keywords: | LABOR LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Feb 2022 07:16 |
| Last Modified: | 16 Feb 2022 07:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189788 |
Preview |
Text
SUCI FLAMBONITA.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |