Renie, Elsy (2019) Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasar Modal Syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menyediakan produk investasi berbasis syariah yang menghubungkan para pihak, pihak yanng membutuhkan dana dengan pihak pemilik dana. Isu Hukum penelitian berangkat dari ketidaklengkapan hukum pasar modal syariah, ketidaklengkapan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Undang-undang No.9 Tahun 2008 tentang SBSN. Sehingga diperlukan rekonstruksi hukum dan revisi terhadap ketidaklengkapan pengaturan Pasar modal syariah di Indonesia, agar kegiatan Pasar Modal Syariah berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tujuan hukum Islam. Aturan kegiatan Pasar Modal Syariah saat ini, banyak didominasi oleh fatwa DSN-MUI. DSN-MUI bukan hanya bertugas mengeluarkan fatwa tetapi terlibat aktif dalam pengembangkan Pasar Modal Syariah, termasuk penyusunan regulasi, maupun kegiatan edukasi kemasyarakat. Tugas utama DSN-MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak termasuk kepada pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Namun, fatwa-fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman utama dalam kegiatan pasar modal syariah masih memiliki kelemahan, mengingat fatwa DSN-MUI bukanlah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, lemahnya posisi fatwa DSN-MUI juga memiliki dampak terhadap kepatuhan dalam mewujudkan maqashid syariah dalam kegiatan pasar modal syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan dan mengkaji dan menganalisis Regulasi Pasar Modal Syariah di Indonesia dalam mewujudkan Maqashid Syariah, serta mengkaji dan menganalisis rekonstruksi hukum Pasar Modal syariah berbasis fatwa DSN-MUI. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pedekatan komparatif (comparative approach). Melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, viii bahan hukum dianalisis dengan teknik argumentasi, teknik argumentasi hukum digunakan untuk menganalisa masalah penelitian ini, karena isu hukum dalam penelitian ini, adalah ketidaklengkapan dan kekososngan hukum di bidang Pasar Modal Syariah, apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada digunakan metode argumentasi untuk menetapkan aturan hukum dan kebijakan yang mungkin dalam aturan tersebut. Penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa Regulasi Pasar Modal Syariah Indonesia tidak mampu mewujudkan maqashid syariah, karena berdasarkan regulasi yang ada, Pasar Modal Syariah lebih fokus pada prinsip syariah yang bersifat aplikatif dibandingkan Substantif kemaslahatan sebagai wujud maqashid syariah. Pengaturan Pasar Modal Syariah dan kebijakan pengembangan Pasar Modal Syariah lebih mengutamakan kebutuhan pasar dibandingkan daf’ul mafasid/ menolak kemudharatan terkait kegiatan Pasar Modal Syariah. Rekonstruksi hukum Pasar Modal Syariah berbasis fatwa DSN-MUI adalah berbentuk perwujudan prinsip dan nilai syariah secara substantif dan aplikatif dalam revisi UUPM baik dari aspek produk (penguatan akad), mekanisme (pola edukasi, pola transaksi) maupun sistem (biaya operasional, margin trading) yang harus dimuat dalam sebuah norma hukum dalam revisi UUPM. Penyerapan fatwa DSN-MUI di bidang Pasar Modal diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata terhadap praktik Pasar Modal Syariah di Indonesia
English Abstract
Sharia capital market is one of financial agencies running intermediating function by providing sharia-based investment-related products that connect parties: the parties needing cash and the others who provide the cash. The legal issue studied in this research embarks from legal loophole concerning sharia capital market, gap of norm in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market, and incompleteness in Law Number 9 of 2008 concerning SBSN. This issue requires reconstruction of law and revision of incompleteness of regulations of sharia capital market in Indonesia to run the sharia capital market appropriately according to the advice (fatwa) of National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (hereinafter DSN-MUI) and relevant to the goals of Islamic Law. Rules regulating sharia capital market today have been mostly dominated by fatwa coming from DSN-MUI that is not only responsible for the fatwa it disseminates, but it should also be actively involved in the development of sharia capital market, including in regulation arrangement and in running education-related activities in society. The main role of DSN-MUI is to mentor all parties including government in running the economic system of sharia in Indonesia. However, the fatwa of DSN-MUI referred to as main guidelines does not come without drawbacks, recalling that the fatwa of DSN-MUI is not part of Indonesian legislation hierarchy; weak position of fatwa of DSN-MUI is still related to the order required to achieve maqashid syariah in sharia capital market. In reference to the issue given, this research is aimed to study and analyse the regulation of sharia capital market in Indonesia to realise Maqashid Syari’ah and to study and analyse the reconstruction of law regarding sharia capital market based on the fatwa from DSN-MUI. This legal research employed statute and comparative approaches, involving both primary and secondary materials, followed by data analysis based on argumentative method required to determine the law. Legal argumentation (redenering and reasoning) is deemed relevant to this research since it is aimed to study incompleteness in law of sharia capital market and to analyse a regulation according to the goal achieved and ideology and rational explanation of the law that is set. x This research concludes that the regulation of Indonesian sharia capital market is unable to realise maqashid syari’ah because the perspective of the development of sharia capital market is still mainly aimed for market need or merit instead of daf’ul mafasid or it is aimed to ward off any disadvantages regarding the sharia capital market. The construction of law relevant to the fatwa of DSN-MUI is the manifestation of sharia principles and values in terms of both substance and application, including the aspects of product (strengthening akad), mechanism (educational and transactional pattern), and system (operational costs), all of which should be included in legal norm of revised law concerning capital market. The received fatwa from DSN-MUI regarding capital market is expected to provide obvious legal certainty for practices of sharia capital market in Indonesia.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/332.041 5/REN/r/2019/061906702 |
| Uncontrolled Keywords: | CAPITAL MARKETS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.04 Special topics of financial economics > 332.041 Capital > 332.041 5 Capital formation and saving |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Feb 2022 02:28 |
| Last Modified: | 09 Feb 2022 02:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189603 |
Preview |
Text
ELSY RENIE.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |