Noer, Syamsudin (2019) Perwujudan Hak Ingkar Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak Yang Berperkara Untuk Memperoleh Keadilan Di Mahkamah Konstitusi. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hak ingkar terhadap hakim konstitusi adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan tertentu terhadap seorang hakim konstitusi yang memeriksa perkaranya. Hak ini diajukan bukan berarti para pihak bebas untuk memilih dan mengganti hakim konstitusi yang ada, tetapi bagaimana dengan hak ingkar ini, para pihak yang berperkara mendapatkan hakim konstitusi yang independen dan imparsial sebagai perwujudan hak konstitusionalnya. Titik berat penelitian ini ialah tentang hak ingkar terhadap hakim konstitusi, yang ketentuan hak ingkar diatur mulai dari Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) sampai dengan UU 48 / 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila diteliti mengenai pengaturan norma tentang hak ingkar terhadap hakim konstitusi dalam UU MK, tidak ditemukan secara eksplisit, sehingga bisa dikatakan adanya kekosongan norma dalam UU MK. Perwujudan hak ingkar dalam suatu norma sangat diperlukan, khususnya terhadap hakim yang menangani perkara di persidangan, mengingat para pihak yang bersengketa selalu menginginkan keadilan yang merepresentasi adanya hakim yang independen dan imparsial dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Adapun tujuan penelitian yakni memahami, menganalisis, dan menemukan kejelasan konsep hak ingkar terhadap hakim konstitusi pemenuhan hak konstitusional para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan di Mahkamah Konstitusi serta memahami dan menanalisis pengintegrasian dan merumuskan norma hak ingkar terhadap hakim konstitusi dalam peraturan vi perundang-undangan sebagai pemenuhan hak konstitusional para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum (legal research), maka metode penelitian hukum berpijak pada hakikat ilmu hukum yang objeknya adalah norma dan berfungsi untuk mendapatkan kebenaran koherensi, yakni mencari koherensi atau kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan filsafat. Penelitian hukum merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadi kekosongan norma (vacuum of norm), kekaburan norma (obscuur of norm), maupun konflik norma atau menemukan asas hukum. Dalam konteks penelitian hak ingkar ini, penelitian hukum terjadi karena kekosongan norma, di mana tidak satupun norma hak ingkar terhadap hakim konstitusi diatur dalam UU MK. Adapun konsep hak ingkar terhadap hakim konstitusi sebagai pemenuhan hak konstitusional para pihak yang berperkara perlu memperhatikan dan juga melihat pelaksanaan peradilan yang adil untuk semua. Hak atas fair trial (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum HAM internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak konstitusional dan kebebasan-kebebasan lainnya. Pentingnya hak atas peradilan yang adil ini dijelaskan tidak hanya oleh begitu luasnya interpretasi yang menjadi vii konsekuensinya, tetapi juga oleh sebuah usul untuk memasukkannya ke dalam kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi maknanya. Sementara itu, perlu adanya pengintegrasian norma hak ingkar terhadap hakim dengan menggunakan rumusan norma yang mempunyai materi muatan yang jelas dan tegas yang diiringi dengan naskah akademik yang benar-benar akademis yang mampu mengelaborasi rumusan norma tersebut yang bukan merupakan multitafsir, dalam konteks ini perwujudan hak ingkar terhadap hakim disesuaikan dengan pengadilan serta hukum acaranya
English Abstract
Recusal is tried to file an objection accompanied by a reason for a constitutional judge who hears his case. This right is proposed not to mean that the parties are free to choose or replace the existing constitutional justices, but what about these recusal, the parties who litigate get their constitutional rights in the form of independent and impartial constitutional justices. The emphasis is on the research of the recusal, which is, the provisions of infidelity are regulated starting from the Civil Procedure Regulations (Reglement op de Rechtsvordering) until Law 48/2009 concerning Judicial Power. If it is examined about the regulation of norms concerning recusal in the Constitutional Court Law, it is not found explicitly, so that it can be said that there is a vacuum of norms in the Constitutional Court Law. The realization of recusal in a norm is very necessary, especially for the judges who handle cases at the trial, considering that the disputing parties always want justice that represents the existence of an independent and impartial judge in examining, adjudicating and deciding cases. The purpose of the study is to understand, analyze, and find clarity about the concept of the recusal to fulfill the constitutional rights of the litigants to obtain justice in the Constitutional Court and to understand and analyze the integration and formulation of the norms of recusal in compliance with regulations as the constitutional rights of the litigants to obtain justice. This type of dissertation research is legal research, so the legal research method rests on the nature of legal science whose object is the norm and functions to obtain the truth of coherence, namely seeking coherence or conformity between ix something to be investigated and rules or principles that are referenced by using a legislative approach, a comparative approach, a historical approach, and a philosophical approach. Legal research is a series of actions or processes to find law due to vacuum of norms, obscuur of norms, or norm conflicts or finding legal principles. In the context of this recusal’s research, legal research occurs because of the vacuum of norms, where none of the norms of the recusal are regulated in the Constitutional Court Law. As for the concept of the constitutional rights of the parties who litigate in realizing the recusal, it is necessary to pay attention and also see the fair trial for all The right to a fair trial is a norm in international human rights law designed to protect individuals from illegal and arbitrary restrictions or deprivation of constitutional rights and other freedoms. The importance of the right to a fair trial is explained not only by the extent of the interpretations that are the consequence, but also by a proposal to include it in the category of rights that cannot be reduced in meaning. Meanwhile, it is necessary to integrate the norms of the recusal by using norm formulas that have clear and explicit material content accompanied by truly academic academic texts that are able to elaborate on the formulation of the norm which is not a multiple interpretation, in this context the realization of the recusal in accordance with the court and the procedural law
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/347.014/NOE/p/2019/061906698 |
| Uncontrolled Keywords: | JUDGES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.014 Judges |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Feb 2022 08:04 |
| Last Modified: | 08 Feb 2022 08:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189564 |
Preview |
Text
Syamsudin Noer.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |