Laksono,, Fajar (2017) Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Legislasi Tahun 2004-2015). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini memberikan analisis dan gambaran mengenai relasi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan DPR dan Presiden selaku Pembentuk Undang-Undang (UU) dengan melihat dinamika pelaksanaan putusan MK melalui legislasi tahun 2004-2015, apakah bersifat kooperatif atau konfrontatif. Relasi kooperatif berarti kedua institusi mengambil peran dalam perlindungan dan peningkatan demokrasi. Sementara, relasi konfrontatif terjadi tatkala lembaga legislatif menggunakan cara-cara konstitusional untuk membatasi efektivitas dan legitimasi MK. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksplanasi filsafati, teoritis, dan praktis menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat sebagai satu kesatuan integral dengan amar putusan; (2) Tujuan Mahkamah Konstitusi memberikan mandat konstitusional ialah memberikan guidance kepada Pembentuk UU mengenai arah legislasi yang dikehendaki oleh UUD 1945; dan (3) Mandat konstitusional kepada Pembentuk UU dalam pertimbangan hukum putusan bukan merupakan bentuk intervensi terhadap kewenangan Pembentuk UU, melainkan merupakan pelaksanaan prinsip checks and balances menurut UUD 1945; Dilihat dari dinamika pelaksanaan putusan MK, dapat disimpulkan bahwa Relasi Mahkamah Konstitusi dengan DPR dan Presiden selaku Pembentuk UU dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi melalui legislasi dalam kurun waktu 2004-2015 mengalami pasang surut di antara relasi kooperatif dan relasi konfrontatif. Relasi kooperatif diwujudkan pada saat mandat konstitusional dirumuskan secara strong sehingga Pembentuk UU mandat konstitusional xi dilaksanakan sebagaimana rumusannya. Relasi cenderung kooperatif tampak dari dilaksanakannya mandat konstitusional putusan, akan tetapi tidak dijadikan prioritas legislasi. Sementara, relasi konfrontatif terlihat dari tidak dilaksanakannya mandat konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi. Langkah untuk mewujudkan relasi kooperatif Mahkamah Konstitusi dengan DPR dan Presiden selaku Pembentuk UU ialah membuat aturan mengenai pelaksanaan putusan, yang mencakup (1) kewajiban DPR dan Presiden melaksanakan putusan; (2) batas waktu paling lama putusan dilaksanakan, dan (3) konsekuensi jika putusan terlambat atau gagal dilaksanakan, yang dituangkan baik di level UUD 1945, UU, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan di level UUD 1945 merupakan langkah ideal dan efektif, karena DPR dan Presiden tunduk pada tata cara konstitusi. Pada level UU, aturan hukum dirumuskan melalui penyempurnaan UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada level putusan, Mahkamah Konstitusi harus selalu memuat pernyataan untuk memastikan Pembentuk UU mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalih serta pemaknaan berbeda. Untuk mewujudkan relasi kooperatif, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji UU maupun DPR dan Presiden selaku Pembentuk UU harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem kenegaraan Indonesia, yakni sama-sama berkewajiban menegakkan UUD 1945 guna mencapai visi dan tujuan nasional.
English Abstract
This research is to analyzed an to describes relation between the Constitutional Court the House of Representatives and the President as Legislators by analyzing of the dynamics of the implementation of the Constitutional Court decision through legislation in periods 2004 to 2015, whether cooperative or confrontative. Cooperative relationships means the two institutions take a role in the protection and enhancement of democracy. Meanwhile, confrontational relationship occurs when the legislature used constitutional means to limit the effectiveness and legitimacy of the constitutional court. This research shows the philosophical, theoretical, and practice explanations show (1) legal considerations in the decision of the Constitutional Court have the power of unity as an integral unity with the verdict; (2) The objective of the Constitutional Court provides a constitutional mandate to provide guidance to Legislators regarding the direction of legislation required by the 1945 Constitution; and (3) The constitutional mandate to Legislators in the legal opinion of the decision is not intervention to the authority of Legislators, but to implementation of the principle of checks and balances according to the Constitution 1945. Seen from the dynamics of implementation of the Constitutional Court decision through legislation in period 2004-2015 can be concluded that relation between of the Constitutional Court with the House of Representatives and the President as Legislators experiencing ups and downs between cooperative and confrontative relation. Cooperative relations are realized when the constitutional mandate is formulated strongly so that the Constitutional Mandate Formulator is implemented by its formulation. Relation tends to be cooperative as it appears xiii from the implementation of the constitutional mandate of the verdict, will not be a priority of legislation. Meanwhile, confrontational relations are seen from the absence of a constitutional mandate of the Constitutional Court decision. Steps to realize the cooperative relations of the Constitutional Court with the House of Representatives and the President as Legislators make regulations on the implementation of the decision, which includes (1) the obligations of the DPR and the President to implement the decision; (2) the time limit to implementation of the decision, and (3) the consequences if the decision is late or failed to be implemented, set forth in the level of the Constitution 1945, Law, or Constitutional Court decision. To realize a cooperative relations, the Constitutional Court as the reviewer of law and the House of Representatives and the President as Legislators must be acknowledged in the Indonesian state system, as well as the obligation to uphold the Constitution 1945 in order to achieve the national vision and objectives.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/347.01/LAK/r/2017/061903005 |
| Uncontrolled Keywords: | COURTS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 07 Feb 2022 05:04 |
| Last Modified: | 07 Feb 2022 05:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189436 |
Preview |
Text
FAJAR LAKSONO.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |