Iriani, Atrika (2018) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang No. 7 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Instansi Pemerintahan Kota Palembang). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini, peneliti memahami fenomena kesenjangan empirik/realitas, teoritik, dan normatif permasalahan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti merumuskan kajian tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kepatuhan pegawai dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Instansi Pemerintahan Kota Palembang, serta model Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang yang ideal. Landasan teori yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini diantaranya tentang model Implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam dimensi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga unsur yang relevan dengan penelitian, yakni pertama Proses Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang, yang terdiri dari isi kebijakan, konteks implementasi dan Hasil Kebijakan; kedua Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang; serta ketiga, Eksisting Model Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang yang ideal Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan indepth interview, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Instasi Pemerintahan Kota Palembang. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), dimana setelah data dikumpulkan, dikondensasi kemudian disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Instasi Pemerintahan Kota Palembang Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang telah dilaksanakan namum masih ditemukan berbagai kendala dalam konteks implementasinya antara lain kurangnya SDM, dan dana pelaksanaan Perda KTR, kurangnya koordinasi antara Pimpinan Instansi dan para Pegawai serta pelaksanaan Sidang Yustisi kepada pelanggar KTR hanya sebatas pemberian teguran saja, belum ada yang diberikan sanksi administratif. Sehingga masih ditemukan pelanggaran didalam Kawasan Tanpa Rokok. Faktor yang mendukung Implementasi Perda KTR, meliputi: telah mengakomodir Kepentingan Pelaksana Kebijakan, Pimpinan Instansi serta Kepentingan Masyarakat. Tersedianya sticker-sticker Perda KTR maupun Pembentukan Tim Pengawas Internal di Instansi Pemerintahan dalam rangka dengan melibatkan seluruh security/Petugas Keamanan tanpa kecuali. Faktor yang menghambat keberhasilan Implementasi Perda KTR, meliputi: Beban Kerja Personil Satpol PP maupun Dinas Kesehatan Kota Palembang cukup banyak, Kurangnya dana publikasi penegakan Perda KTR, Layanan Informasi masih terbatas. Model Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota xi Palembang yang ideal, berupa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan yang tidak hanya melihat pada isi kebijakan, konteks implementasi maupun hasil kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap kabijakan kawasan tanpa rokok yang meliputi faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Temuan penelitian ini, bahwa menganalisis implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi konten kebijakan, konteks implementasi maupun hasil kebijakan seperti yang diungkapkan Grindle (1980), tetapi juga harus memperhatikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, serta penerapan sanksi ekonomis pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran, dukungan pegawai maupun masyarakat sehingga implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palembang dapat optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: Pertama, menambah penyediaan personil khususnya di Dinas Kesehatan Kota Palembang maupun Sat Pol PP Palembang sehingga pelaksanaan inspeksi, survei maupun Sidang Yustisi dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Kedua, meningkatkan dana publikasi penegakan KTR. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik melalui sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok ke media massa melalui berita di televisi, Koran dan radio. Menghadirkan mantan perokok aktif di pertemuan selanjutnya. Keempat, penyediaan sticker yang ditempel dilokasi strategis kawasan tanpa rokok yang juga mencantumkan telp/sms/alat email pengaduan bagi masyarakat mengenai pelanggaran Perda KTR. Kelima, perlu dilakukannya terminasi kebijakan untuk meninjau Perda KTR serta upaya untuk menumbuhkan komitmen yang tegas dari satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tipiring terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok termasuk pemberlakukan sanksi administratif maupun pidana. Keenam, menerapkan teknik tatap muka secara langsung, pembentukan Tim Pengawas Internal serta pelaksanaan supervisi dan pemberian sanksi yang tegas, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Palembang. Ketujuh, penyediaan Klinik Kesehatan bagi Perokok supaya berhenti merokok yang lebih efektif serta melibatkan stakeholder serta masyarakat umum untuk mengingatkan Perda KTR.
English Abstract
The background of this study, researchers understand the phenomenon of empirical/reality, theoretical, and normative gaps in the problem of the Implementation of the Non-Smoking Area Policy in the City of Palembang. Departing from these problems, the researchers formulated a study of Non-Smoking Area Policy Implementation, factors that became supporters and inhibitors of employee compliance in the implementation of non-smoking area policies in the Palembang City Government Agency, as well as the ideal Non-Smoking Policy Implementation model in Palembang City. The theoretical foundation used to conduct data analysis in this study includes the policy implementation model that mentions various dimensions. In this study the researcher used three elements that were relevant to the research, namely the first process of implementing the no-smoking area policy in the city of Palembang, which consisted of the contents of the policy, the context of implementation and policy outcomes; second supporting and inhibiting factors in the process of implementing non-smoking area policies in the city of Palembang, as well as; third, the Existing Model for the Implementation of Non-Smoking Area Policies in the ideal city of Palembang. The research method uses a type of qualitative research with data collection techniques with independent interviews, observations, and documentation to analyze the implementation of non-smoking area policies in the Palembang City Government Instation. Furthermore, the data analysis used is an interactive model data analysis initiated by Miles, Huberman, and Saldana (2014), where after data is collected, data condensation and data display, conclusions drawing are made regarding the implementation of non-smoking area policies in Palembang City Government Instation. The results of this study revealed that Implementation of Non-Smoking Regions Policy in Palembang City has been implemented but there are still obstacles in the context of implementation such as lack of human resources, and implementation of Perda KTR, lack of coordination between the Head of Institution and employees and the implementation of Justice Session to KTR offenders only limited to the provision of a reprimand, no one has been given administrative sanctions. So it is still found violations in the Region Without Cigarettes. Factors that support the Implementation of Perda KTR, including: has accommodated the Implementers of Policy Implementation, Head of Agencies and Public Interest. Availability of Perda KTR stickers or the establishment of Internal Supervisory Team in Government Agencies in order to involve all security/Security Officers without exception. Factors that hampered the success of the Implementation of Perda KTR, include: Workload Personnel Satpol PP and Health Office Palembang quite a lot, Lack of funds publication enforcement Perda KTR, Information Services is still limited. The ideal model for the implementation of non-smoking policies in the city of Palembang is in the form of implementing non-smoking regional policies xiii with not only looking at the contents of the policy, the context of implementation and policy outcomes, but also taking into account the factors affecting compliance with the non-smoking policy predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors. Novelty of this study, that analyzing policy implementation is not only seen in terms of policy content, implementation context and policy outcomes as expressed by Grindle (1980), but also must consider the factors that influence compliance including predisposing factors, enabling factors and implementation reinforcement factors Non-smoking regional policies, as well as the implementation of economic sanctions will ultimately foster awareness, support for employees and the public so that the implementation of non-smoking area policies in Palembang City can be optimal. Based on the results of the above research, the researcher recommends as follows: First, increase the provision of personnel, especially in the Health Office of Palembang and Sat Pol PP Palembang so that the inspection, survey and Justice Session can be carried out continuously. Secondly, increasing the KTR enforcement publication fund. Third, to increase public participation through the socialization of Local Regulation No.7 Year 2009 on non-smoking areas to the mass media through news on television, newspapers and radio. Presenting former active smokers at the next meeting. Fourth, the provision of stickers placed in strategic areas without cigarettes that also include phone / sms / email complaint tool for the community regarding violations of the Local Regulation KTR. Fifth, the firm commitment of the Pamong Praja Police Unit to tipiring violations of Non-Cigarette Regions including the imposition of administrative and criminal sanctions. Sixth, applying direct face-to-face techniques, the establishment of Internal Supervisory Team and the implementation of strict supervision and sanction, are expected to improve compliance in Implementation of non-smoking area policy in Palembang City. Seventh, the provision of Health Clinic for Smokers to stop smoking more effectively and involving stakeholders and the general public to remind the Local Regulation KTR.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/363.1/IRI/i/2018/061902107 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Instansi Pemerintahan, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,-Government Institution, Implementation, Smokefree Policy |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.1 Public safety programs |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 04 Feb 2022 09:09 |
| Last Modified: | 04 Feb 2022 09:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189367 |
Preview |
Text
ATRIKA IRIANI.pdf Download (13MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |