Rusyad, Zahir (2017) Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter Di Rumah Sakit. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan pribadi secara penuh yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat. Karena itu, dokter diwajibkan sebagai petugas kesehatan utama dalam melayani pasien yang datang ke Rumah Sakit. Dokterlah yang mengambil tindakan medis untuk menyembuhkan pasien. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menganggap tindakan dokter menjadi bentuk bantuan yang tidak menjanjikan penyembuhan karena orang-orang yang dibantu bukan konsumen, jadi menurut mereka, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK) tidak bisa diaplikasikan ke petugas kesehatan, dalam hal petugas kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian profesional. Secara normatif, UU No.44 tahun 2009 telah mengatur perlindungan hukum pasien, baik itu melindungi keselamatan pasien maupun melindungi hak (sipil) pasien untuk mengajukan tuntutan ketika dokter atau petugas kesehatan di Rumah Sakit membuat kesalahan atau kelalaian. Untuk melindungi keselamatan pasien, undang-undang tersebut mengaturnya ke dalam kewajiban Rumah Sakit (pasal 29 ayat (1)) dengan menetapkan standar pelayanan sebagai dokter resmi atau parameter tindakan kesehatan lainnya. Aturannya sama dengan pengaturan hak pasien untuk menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit (pasal 32). Masalahnya saat melakukan pelayanan kesehatan, dokter bisa membuat kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien. Mungkinkah pasien bisa menuntut penggantian kelalaian dokter? Undang-undang No.44 tahun 2009 telah mengatur dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap standar pelayanan rumah sakit yang diatur dalam pasal 29 pasal (2), dan pelanggaran yang disebabkan oleh kesalahan atau kewajiban petugas kesehatan yang merugikan pasien (Pasal 46 ). Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, terhadap pelanggaran standar layanan yang diterapkan pada Pasal 43 melalui kejadian pelaporan dan beberapa tindakan lain yang disebutkan dalam pasal tersebut, dan selanjutnya diterapkan pada pasal 29 ayat (2) tentang sanksi administratif. Bahwa dalam pelanggaran berupa kelalaian atau kesalahan kesehatan atau dokter yang merugikan pasien, proses litigasi perdata atau pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf q, dengan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 46, adalah Rumah Sakit yang bertanggung jawab secara hukum untuk semua kerugian terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan di rumah sakit. Dari segi makna, penyediaan tanggung jawab rumah sakit untuk kesalahan atau kelalaian dokter dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab sebagian atau seluruh kerugian yang diderita pasien, tergantung keputusan hakim berdasarkan tindakan sipil pasien. Namun, untuk mengajukan tuntutan perdata ada masalah normatif dalam Pasal 32 pada huruf q yang menyebabkan tuntutan hukum tersebut terjadi, dan berlanjut ke Pasal 46, kecuali jika ada kemungkinan perbandingan rumah sakit lain, yang mengindikasikan terjadinya layanan kesehatan tidak sesuai dengan standar. Hal ini terjadi pada kasus Sita Dewi yang juga dirawat di Rumah Sakit di Singapura, yang kemudian menjadi bukti bahwa dokter di Rumah Sakit vi Omni telah melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga Hakim memutuskan untuk menghukum dokter dan rumah sakit untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi. Isu normatif pasal 32 tentang huruf q ditemukan dalam norma yang memadai yang mengacu pada "dugaan layanan tidak standar" sebagai persyaratan tuntutan hukum perdata atau pidana. Adanya norma yang cukup dapat diartikan menjadi dua hal, pertama, jika pasien menggugat maka pasien harus membuktikan gugatannya mengenai keberadaan layanan kesehatan nonstandar, sesuai dengan prinsip actore di cumbit probatio yaitu penggugat. harus membuktikan gugatannya. Hal itu tidak bisa dilakukan karena hanya rumah sakit yang mampu membuktikan keberadaan layanan kesehatan nonstandar, seperti dalam kasus Sita Dewi di atas. Kedua, layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar tersebut telah diatur karena undang-undang di Pasal 29 ayat (2) UU No.44 / 2009 dengan sanksi administratif. Oleh karena itu, norma yang memadai pada dasarnya menghambat akses terhadap tuntutan hukum untuk mencapai ketentuan Pasal 46, yaitu kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dokter, karena hanya "pelayanannya tidak sesuai dengan standar" yang dapat dituntut, sedangkan "kesalahannya atau kelalaian yang merugikan pasien "tidak bisa dituntut. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan perlindungan hukum UU No.44 / 2009, pertama, perlindungan hukum keselamatan pasien yang bersifat preventif, dimulai dari "transaksi terapeutik" yang melahirkan tugas rumah sakit sama dengan Hak Pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam hal terjadi pelanggaran dilaporkan sesuai dengan Pasal 43, yang mengakibatkan Pasal 29 ayat (2), yaitu sanksi administratif. Kedua, pembangunan perlindungan hukum atas hak pasien untuk menuntut berdasarkan Pasal 32 huruf q, yang bersifat represif, dimulai dengan adanya informed consent untuk melakukan tindakan medis yang dipercayakan kepada profesi medis. Jika ada kesalahan atau kelalaian dalam tindakan medis tidak sesuai dengan standar profesional, maka dokter dianggap telah melakukan wanprestasi sehingga dokter harus menanggung kerugian yang diderita pasien berdasarkan Pasal 46 yaitu tanggung jawab hukum Rumah Sakit. Dari konstruksi di atas, kami merekomendasikan perumusan kembali terhadap Pasal 32 huruf q, untuk mengakses tuntutan perdata dalam mencapai Pasal 46 yang telah ditetapkan sebagai norma hukum mengenai hukum kesalahan atau kelalaian dokter. Rancangan reformulasi yang kami rekomendasikan adalah sebagai berikut: Pasien memiliki hak menuntut Rumah Sakit jika diperkirakan ada kesalahan atau kelalaian (hukuman sesuai pasal 46) yang merugikan pasien, yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit, baik perdata maupun pidana.
English Abstract
Hospital has the duty to provide full-scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and emergency care services. Therefore, doctor is required as primary health care personnel in serving patients who come to the Hospital. It is the doctors who take medical action to cure the patient. The Indonesian Doctors Association (IDI) considers the doctors' actions to be a form of help that does not promise the healing because the people who are helped are not consumers, so according to them, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) cannot be applied toward the health workers, in the matter of a health worker making a mistake or professional negligence. Normatively, the Law No.44 on 2009 has regulated the legal protection of patients, both aimed at protecting the safety patient, as well as the progress to protect the right (civil) of the patient to sue, if the doctor or other health personnel in the Hospital make any mistakes or dereliction. To protect the safety patients, the law has regulated it into the Hospital obligation (article 29 clause (1)) by setting the standard service as the official doctor or other health action parameters. The rule is equal with the arrangement on the right of patients to receive the health services at the Hospital (article 32). The problem is when doing the health services, the doctors can make mistakes or dereliction which harm the patients. Is it possible that the patients can sue for replacement the doctor's negligence or the doctor’s negligence? The Law No.44 of 2009 has governed two types of violations, namely violations of the standards hospital service (duty) stipulated in article 29 articles (2), and violations caused by mistakes or obligation of health personnel adverse to the patient (Article 46). Both of them have different legal implications, against the violation of service standards applied to Article 43 by means of the reporting incident and some other actions specified in that article, and further applied to article 29 paragraphs (2) on administrative sanctions. Whereas in the offense in the form of negligence or error of the health or physician who harms the patient, a civil or criminal litigation process as set forth in Article 32 letter q, with further provision in Article 46, is the Hospital is legally responsible for all losses incurred on negligence made by health personnel in the hospital. In terms of meaning, the provision of the hospital responsibility for physician error or negligence may be interpreted as the responsibility of some or all of the losses suffered by the patient, depending on the judge's decision based on the civil action of the patients. However, to file a civil lawsuit there is a normative matter in Article 32 on letter q which causes the lawsuit to take place, and proceeds to Article 46, unless by the chance there is a comparison of other hospitals, which indicates the occurrence of health services not in accordance with the standards . This is occurred in the Sita Dewi’s case that was also treated at the Hospital in Singapore, which later became evidence that doctors at the Omni Hospital had performed health services that were not in accordance with the standard of service, so the Judge decide to punish the doctor and the hospital to give the replacement responsibly. The normative issue of article 32 on letters q is found in the adequate norm which refers to "alleged non-standard service" as a condition of civil or criminal lawsuits. The existence of adequate norms can be interpreted into two things, firstly, that if the patient sues so the patient must prove his lawsuit regarding the existence of non-standard health services, in accordance with the principle of actore in cumbit probatio that is the plaintiff must prove his lawsuit. It cannot be done because only hospitals are able to prove the existence of non-standard health services, as in the case of Sita Dewi above. Secondly, that health services that are not in accordance with the standards have been regulated due to the law in Article 29 paragraph (2) of Law No.44 / 2009 with administrative sanctions. Therefore, the adequate norms in essence impede access to lawsuits to achieve the provisions of Article 46, namely the loss due to negligence or error doctors, because only "the service is not compliant with the standard" that can be sued, while "the mistakes or negligence that harms the patients" cannot be sued. Based on the above analysis, it can be concluded that the legal protection construction of Law No.44 / 2009, firstly, legal protection of patient's safety that is preventive, starting from "the therapeutic transaction" which gave birth to the hospital duty equal with Patient Right to get health service. In the event of a violation it is reported in accordance with Article 43, which the results in Article 29 clause (2), namely administrative sanction. Second, the construction of legal protection on the right of the patient to sue under Article 32 on letter q, which is repressive, begins with the existence of Informed Consent to perform medical actions entrusted to the medical profession. If there is a mistake or ix negligence in a medical action is not in accordance with professional standards, and then the doctor is deemed to have done of wanprestasi so that the doctor should carry on the harm suffered by the patient based on the Article 46 is the legal responsibility of the Hospital. From the above construction, we suggest that should presence the reformulation toward Article 32 on letter q, in order to access the civil suit to reach Article 46 which has been established as a legal norm concerning the law of the doctor’s mistakes or negligence. The reformulation draft that we recommend is as follows: The patient has a right, demand or sued the Hospital, if it is estimated that there is a mistake or negligence (penalty according to article 46) that harms the patients, which is performed by the Hospital doctors, both civil and criminal.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/344.041/RUS/p/2017/061804221 |
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan, Dokter Rumah Sakit, Tanggung Jawab Rumah Sakit,-Legal Protection, Patient Rights, Health Services, Hospital Doctor, Hospital Responsibility |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.04 Miscellaneous social problems and services > 344.041 Medical personnel and their activities |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Feb 2022 08:41 |
| Last Modified: | 03 Feb 2022 08:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189281 |
Preview |
Text
Zahir Rusyad.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |