Permatasari, Indah and Dr. Lely Indah Mindarti, MSi and Firda Hidayati, ,, S.Sos, MPA, DPA (2021) Analisis Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pemberian Perizinan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota Batu merupakan salah satu kota wisata terbaik di Indonesia. Dengan kondisi Kota Batu sebagai Kota Pariwisata tentunya akan berpengaruh terdahap kegiatan pembangunan lainnya seperti hotel, restoran, toko oleh-oleh, dan bangunan lainnya. Proses pembangunan tersebut membutuhkan perizinan, sehingga Kota Batu harus menyiapkan pelayanan publik berkaitan dengan pemberian perizinan yang optimal untuk memperlancar laju investasi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah salah satu pola pelayanan yang mana penyelenggaraannya dilakukan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan, memiliki keterkaitan proses dan hanya dilayani pada satu pintu saja. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan, di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu masih memiliki beberapa permasalah. Berdasarkan hasil pra-riset permasalahan tersebut yaitu terkait dengan waktu penyelesaian produk perizinan yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan untuk beberapa perizinan, responsivitas pegawai dalam media sosial yang kurang maksimal, serta sosialisasi tentang prosedur dan persyaratan yang kurang maksimal sehingga informasi tidak sampai ke masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan proses dari teori efektivitas organisasi menurut Martani dan Lubis seperti di kutip dalam Amalo (2019). Pentingnya menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Hubberman, dan Saldana (2014), dengan tiga komponen yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efisiensi Biaya perizinan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Selanjutnya indikator Koordinasi antara pimpinan dan bawahan dilingkup internal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu terjalin dengan baik, yang mana dilakukan secara berjenjang yaitu staff, kepala seksi, kepala bidang, dan kepala dinas selalu berkoordinasi. Kemudian untuk koordinasi antara dinas teknis dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dalam seminggu sekali. Dinas teknis memiliki tugas lainnya (tugas utama) dan pemberian perizinan merupakan tugas tambahan sehingga pelayanan berkaitan dengan pemberian perizinan harus menyesuaikan dinas teknis. Indikator yang perlu ditingkatkan adalah responsivitas pegawai khususnya dalam media sosial. Serta sosialisasi dalam media online. Indikator prosedur pelayanan perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur khususnya pada alur pelayanan perizinan. Indikator efiensi waktu pelayanan masih ada yang tidak sesuai dengan SOP, Indikator saranan prasarana penunjang proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memadai. Faktor pendukung Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pemberian perizinan adalah 1) Sinergitas dan singkronisasi antar SKPD Pemerintahan Kota Batu. 2) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 3) Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan lebih mudah karena masyarakat tidak perlu untuk datang ke dinas terkait. Sedangkan untuk faktor penghambat nya adalah 1) Peraturan yang kurang jelas seperti Peraturan Daerah Kota Batu No 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Kota Batu tahun 2010-2030 yang tidak ada penjelasan secara detail kegunaan fungsi lahan sehingga tidak bisa menentukan koofisien luas bangunan dan peraturan yang tidak segera ditetapkan serta peraturan yang sering berganti-ganti. 2) Pegawai yang kurang memadai pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan. 3) Sarana prasarana yang kurang memadai. 4) Adanya pandemi covid 19 sehingga ada kebijakan Work From Home. 5) Masyarakat yang gagap teknologi. 6) Pergantian pegawai pada dinas teknis. Saran yang direkomenasikan penulis adalah tetap diadakan sosialisasi rutin baik sosialisasi langsung maupun online, perlu adanya Customer Service, perlu penguatan komitmen antar SKPD untuk memberikan pelayanan yang cepat, dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang proses Pelayanan Terpadu Satu Pintu
English Abstract
Batu City is one of the best tourist cities in Indonesia. With the condition of Batu City as a Tourism City, it will certainly affect other development activities such as hotels, restaurants, gift shops, and other buildings. The development process requires a permit, so Batu City must prepare public services related to the provision of optimal permits to facilitate the rate of investment. One of the efforts made by the government is to implement the One Stop Integrated Service pattern. One-Stop Integrated Service is a service pattern where the implementation is carried out in one place and includes various types of services, has a process linkage and is only served at one door. The implementation of One-Stop Integrated Services in granting permits, the One-Stop Integrated Service Investment Service and Batu City Manpower still has several problems. Based on the results of the pre-research, these problems are related to the completion time of licensing products that have not been in accordance with the predetermined targets for several permits, the responsiveness of employees in social media that is less than optimal, and socialization of procedures and requirements that are not optimal so that information does not reach the public. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the One Stop Integrated Service in the granting of licensing and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of the effectiveness of the One Stop Integrated Service in the granting of licensing. This study uses process approach from the theory of organizational effectiveness according to Martani and Lubis as quoted in Amalo (2019). The importance of analyzing the effectiveness of the One Stop Integrated Service is as an evaluation material for the implementation of the One Stop Integrated Service in granting permits. This type of research is descriptive with qualitative approach, which was carried out at the One-Stop Integrated Service Investment Office and Batu City Manpower. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis used is the interactive model of Miles, Hubberman, and Saldana (2014), with three components, namely data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that the efficiency indicator of licensing costs refers to the Batu City Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning Certain Licensing Fees. Furthermore, the indicators of Coordination between leaders and subordinates in the internal scope of One-Stop Integrated Service Investment Office and Batu City Manpower are well established, which is carried out in stages, namely staff, section heads, heads of fields, and heads of services always in coordination. Then the coordination between the technical services is carried out by the Head of Licensing and Non-licensing Services once a week. Technical offices have other duties (main tasks) and licensing is an additional task viii so that services related to licensing must adjust to technical services. The indicator that needs to be improved is the responsiveness of employees, especially in social media. And socialization in online media. Service procedure indicators need to be improved and adjusted to Standard Operating Procedures, especially in the licensing service flow. There are still service time efficiency indicators that are not in accordance with the SOP, indicators of infrastructure facilities supporting the One Stop Integrated Service process are not adequate. Factors supporting the Effectiveness of One Stop Integrated Services in licensing are 1) Synergy and synchronization between SKPDs of the Batu City Government. 2) Ministry of Home Affairs Regulation Number 138 of 2017 concerning the Implementation of Regional One Stop Services. 3) The existence of One Stop Services will be easier because people do not need to come to the relevant offices. Meanwhile, the inhibiting factors are 1) Unclear regulations such as Batu City Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning the Spatial Planning of the Batu City Region in 2010-2030 which does not have a detailed explanation of the use of land functions so that it cannot determine building area coefficients and regulations which are not immediately established and the rules change frequently. 2) Inadequate employees in the field of Licensing and Non-licensing Services. 3) Inadequate infrastructure. 4) There is a covid 19 pandemic so there is a Work From Home policy. 5) People who are technologically savvy. 6) Replacement of employees in the technical service. Suggestions recommended by the author are regular socialization, both direct and online socialization, the need for Customer Service, the need to strengthen commitment between SKPDs to provide fast service, and maintain infrastructure supporting the One Stop Integrated Service process.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0521030112 |
Uncontrolled Keywords: | Pelayanan Publik, Kota Batu, Pariwisata.,Public service, Batu City, Tourism |
Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 03 Feb 2022 04:34 |
Last Modified: | 23 Feb 2022 02:29 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189255 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
- INDAH PERMATASARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (6MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |