Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelindungan Pra Penempatan Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Malang)

Lestari, Fitria and Dr. Dra. Lely Indah Mindarti,, M Si and Mochamad Chazienul Ulum,, , S.Sos, M.AP (2021) Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelindungan Pra Penempatan Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelindungan pra penempatan atau pelindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi penting karena PMI mendapatkan persiapan yang cukup untuk bekerja di negara penempatan nanti, memudahkan negara untuk melindungi ketika ada permasalahan, serta sebagai upaya untuk mencegah sindikat penempatan PMI nonprosedural (trafficking). Pelaksanaan pelindungan penempatan oleh BP2MI Malang mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yaitu pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Untuk mengetahui bagaimana upaya BP2MI Malang dalam melaksanakan pelindungan pra penempatan maka diperlukan analisis peran pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis peran BP2MI Malang dalam upaya pelindungan pra penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia dan (2) Menganalisis, dan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi BP2MI Malang dalam upaya pelindungan pra penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis teori peran pemerintah menggunakan teori peran menurut Siagian. Teknik analisis data menggunakan model Creswell. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah yang dalam hal ini BP2MI Malang sebagai pelaksana yang berada di proses akhir pra penempatan sudah berjalan dengan cukup baik. BP2MI Malang melaksanakan pelayanan penempatan dan pelayanan pelindungan. Dalam menjalankan perannya, BP2MI Malang bertugas untuk memastikan bahwa PMI telah terdaftar secara prosedural, memiliki dokumen yang lengkap dan sah, memahami gambaran ketika bekerja di negara penempatan serta hak dan kewajibannya sebagai PMI. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah upaya pelindungan pra penempatan bagi PMI sudah berjalan dengan cukup baik dikarenakan pemerintah telah melaksanakan perannya dengan baik. Terdapat dua tantangan dalam pelaksanaan perannya namun BP2MI Malang mampu menindaklanjuti hal tersebut sesuai tugas dan fungsinya

English Abstract

Pre-placement protection or protection before work for Indonesian Migrant Workers (PMI) is important because PMI gets enough preparation to work in the country of placement later, making it easier for the country to protect when there are problems, as well as an effort to prevent nonprocedural PMI placement syndicates (trafficking). The implementation of placement protection by BP2MI Malang refers to Article 8 of Law No. 18 of 2017, namely administrative protection and technical protection. To find out how BP2MI Malang's efforts in implementing pre-placement protection are required to analyze the roles of the government. The objectives of this study are: (1) Analyzing the roles of BP2MI Malang in pre-placement protection efforts for Indonesian Migrant Workers and (2) Analyzing, and describing the challenges facing BP2MI Malang in pre-placement protection efforts for Indonesian Migrant Workers. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. Analysis of the government roles theory using role theory according to Siagian. Data analysis techniques using the Creswell model. Data collection techniques are conducted with interviews, observations and documentation. Test the validity of data using triangulation techniques. The results of this study show that the roles of the government in this case BP2MI Malang as the implementer who is in the final process of pre-placement has been running quite well. BP2MI Malang conducts placement services and protective services. In carrying out its role, BP2MI Malang is tasked to ensure that PMI has been registered procedurally, has complete and valid documents, understands the picture when working in the country of placement and its rights and obligations as PMI. The conclusion obtained in this study is that the pre-placement protection efforts for PMI have been running quite well because the government has performed its role well. There are two challenges in the implementation of its roles but BP2MI Malang is able to follow up on this in accordance with its duties and functions

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521030103
Uncontrolled Keywords:	Peran Pemerintah, Pelindungan Pra Penempatan, BP2MI Malang.,Government Roles, Pre-Placement Protection, BP2MI Malang
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	03 Feb 2022 01:37
Last Modified:	24 Feb 2022 08:01
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189202

Text (DALAM MASA EMBARGO) - FITRIA LESTARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item