Hadi, Lalu Muhammad Nuki Pratama and Dr. Yuliati,, S.H., LL.M. and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H (2021) Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang (Studi Di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketidaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya larangan pasal tersebut yang juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelaku usaha memperdagangkan pakaian impor bekas yang tercemar tanpa informasi yang benar. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengagkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi pasal 8 ayat 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai larangan perdagangan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap pelaku usaha di kota Malang? (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap praktik perdagangan pakaian impor dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen?. Kemudian penulis meggunakan metode yuridis empiris. Skripsi ini didasarkan pada teori Implementasi menurut George.C.Edward III (1980), dan dasar hukum Pasal 7 huruf (b) , 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Hasil yang di peroleh mengindikasi bahwa Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Informasi Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Malang masih belum terlaksana dengan baik.
English Abstract
This thesis aims to examine the implementation of Article 8(2) of Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection relating to the sale of second-hand imported clothes in Malang City. When Article 8(2) Act of Consumers Protection clearly states that "A business agent shall be prohibited from trading goods which are damaged, flawed, or used and contaminated without providing full and correct information about the said goods", the fact is in reality, there are still many business agents who failed to provide full and correct information regarding the goods condition. The problems in question, in this research are: (1) How is the implementation of Article 8(2) of Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection regarding the prohibition of trading goods which are damaged, flawed, or used and contaminated without providing full and correct information about the said goods in Malang City, and (2) What is the form of the business agent’s responsibility to emphasize the protection for consumers?. This research is analysed with the Theory of Implementation by George C. Edward III (1980), and the legal basis of Article 7B & Article 8(2) Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection, and Permendagri No. 12 of 2020 on Goods Prohibited from Import, and using the approach method of empirical-juridicial. The result indicates that Article 8(2) Act of Consumers Protection has not been implemented well in regards to the responsibility of the business agent, consumer, and Malang City's Diskopindag.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0521010153 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sugeng Moelyono |
Date Deposited: | 28 Jan 2022 03:36 |
Last Modified: | 01 Oct 2024 02:55 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189076 |
![]() |
Text
Lalu Muhammad Nuki Pratama Hadi.pdf Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |