Hapusnya Sifat Melawan Hukum bagi Terdakwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn)

Yufidatama, Brian Farel and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum. and Mufatikhatul Farikhah,, S.H., M.H. (2021) Hapusnya Sifat Melawan Hukum bagi Terdakwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis mengangkat isu terkait hapusnya konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Putusan No.3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn yang termuat dalam Pasal 310 KUHP terkait Penghinaan dan dijelaskan secara rinci berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan telah diatur dalam Pasal 310-321 KUHP dalam berbagai bentuk mulai dari pencemaran, fitnah, hingga penghinaan ringan. Banyak dari terdakwa, atas satu peristiwa tertentu, kemudian didakwa melanggar berbagai ketentuan-ketentuan yang mirip, yakni tuduhan pelanggaran ketentuan dalam UU ITE dan KUHP dan polemik tersebut muncul dalam Putusan 3563/Pid.sus/2019/Pn.Mdn. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah: (1) Apakah Ratio Decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada Putusan No.3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn) sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia? (2) Bagaimanakah konsep hapusnya sifat melawan hukum perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ditinjau dari Putusan No.3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menganalisis melalui metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dan pembahasan setelah penulis melakukan penelitian yaitu, ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Medan apabila ditinjau menggunakan unsur formiil Pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam putusan tersebut menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Hal tersebut penulis analisis berdasarkan pada fakta hukum di persidangan ketika Majelis Hakim dalam keyakinan dan pertimbangannya menjatuhkan Putusan Bebas kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dimana unsur perbuatan dari Terdakwa Febi Nur Amelia terpenuhi namun tidak bersifat melawan hukum karena hakim merasa perbuatan yang dilakukan Febi Nur Amelia merupakan upaya membela diri yang dilakukan untuk mendapatkan haknya kembali berupa uang bernilai 70.000.000,00 dari Saksi Korban Fitriani Manurung. Hal ini juga dapat diketahui mengapa hakim memutus bebas dari fakta persidangan berdasarkan unsur formil dari pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, Konsep hapusnya sifat melawan hukum dalam Putusan 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn dapat menghasilkan suatu alternatif konsep baru yaitu konsep perbuatan terpaksa dalam pembelaan terpaksa untuk perumusan RKUHP terkait dengan alasan pembenar. Apabila ditinjau dalam draft RKUHP saat ini terdapat poin yang menjelaskan terkait sifat melawan hukum materiil yang dituliskan secara jelas pada Pasal 1 Ayat 2 RKUHP. Maka dari itu dalam Putusan 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn tindakan Terdakwa Febi Nur Amelia untuk menagih hutang harus dilindungi oleh hukum yang berlaku sebagai perbuatan terpaksa yang dilakukan oleh hubungan sebab akibat atau kausalitas untuk memperoleh haknya kembali

English Abstract

This research studies an eliminated tort concept over defamation as a criminal offense on social media according to Decision Number 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn as set forth in Article 310 of Criminal Code concerning Mockeries and explained in detail according to Article 45 in conjunction with Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions based on which an indictment was issued by General Prosecutors. Article 27 paragraph (3) concerning Mockeries is set forth in Article 310-321 of Criminal Code, involving defamation, slander, and mild mockeries. Some defendants, following a particular criminal offense they have committed, are declared violating similar provisions as those set forth in Law concerning Electronic Information and Transactions and Criminal Code. This polemic is obvious in the court decision mentioned earlier. With normative-juridical methods, statutory, and case approaches, this research aims to investigate: (1) Is the ratio decidendi of the judge in declaring the defendant free from charges as in the court decision relevant to positive law in Indonesia? (2) what is the concept of the eliminated nature of tort over defamation on social media according to Decision Number 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn? The research results conclude that the ratio decidendi of the judge of the District Court of Medan, pursuant to the procedural element of Article 45 in conjunction with Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, is considered in line with the positive law in Indonesia. This result has been based on the legal fact at court when the panel of judges declared Febi Nur Amelia as the defendant free from all charges according to Article 191 Paragraph (2) of Criminal Code Procedure. This is because what the defendant has committed was not proven as a tort but as self-defense to get her 70,000,000 back from Fitriani Manurung as a victim. Similarly, this procedural element of the article also serves as a basis for the judge’s decision to declare the defendant free from all charges. The concept of eliminated nature of tort in Decision 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn could also lead to a new concept of a forced act in a forced defense in the formulation of Criminal Code bill regarding legitimating grounds. According to the draft of the Criminal Code bill, there are several points elaborating the tort against substantive law as outlined in Article 1 Paragraph 2 of Criminal Code bill. That is, Decision Number 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn asserts that the act done by the defendant Febi Nur Amelia to collect the debt should be under the protection of law since her act resulted from causality that forced her to get her right back.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010145
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	28 Jan 2022 01:51
Last Modified:	24 Sep 2024 01:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189036

Text Brian Farel Yufidatama.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item