Pembatasan Makna Sanksi Kerja Sosial Untuk Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Analisis Yuridis Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020)

Desember, Sherly and Lutfi Effendi,, S.H., M. Hum and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H (2021) Pembatasan Makna Sanksi Kerja Sosial Untuk Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik (Analisis Yuridis Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan pengaturan mengenai sanksi kerja sosial sebagai salah satu bentuk pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sangat memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan masyarakat yang ada saat ini. Untuk itu, negara (pemerintah) dituntut untuk dapat melakukan sebuah control dan/atau pengendalian atas penyebaran Covid-19 tersebut dimasyarakat. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Agar masyarakat dapat mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, maka dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Dalam Instruksi Presiden tersebut, daerah diberikan wewenang untuk membuat suatu Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang muatan isinya terkait dengan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Salah stau muatan yang dapat diatur dalam peraturan tersebut adalah mengenai pemberian sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan yang ada. Namun sangat disayangkan, pengaturan mengenai sanksi administratif berupa pemberian sanksi kerja sosial yang ada di tiap produk hukum daerah memiliki perbedaan pengaturan. Di Indonesia, pemberian sanksi kerja sosial sebagai bentuk pemberian sanksi administratif dapat dikatakan sebagai suatu hal yang jarang ditemukan. Oleh karena itu, batasan-batasan mengenai sanksi kerja sosial tersebutviii juga tidak dapat ditemukan rumusan yang jelas dan pasti. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang ada, yakni: 1) Bagaimana Pembatasan Makna Sanksi Kerja Sosial dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 yang Berdasarkan Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik? Dan; 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Orang yang Melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan PerundangUndangan (Statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Terkait dengan bahan hukum yang digunakan oleh penulis itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan yang ada, yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini dilakukan melalui model kepustakaan (Library research). Sedangkan teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik analisis penafsiran secara sistematis dan penafsiran secara gramatikal. Dari permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini didapatkan suatu kesimpulan bahwasannya batasan makna sanksi kerja sosial dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 yang berdasarkan prinsip umum pemerintahan yang baik (AAUPB) semestinya disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dilaksanakan dalam koridor kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 itu sendiri yang tidak mencabut hak masyarakat dan merupakan usaha untuk mengembalikan kepada keadaan seperti semula. Selain itu, bentuk perlindungan hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 dapat diberikan melalui perlindungan secara preventif dan represif

English Abstract

The thesis writing done by the author in this case is motivated by the existence of problems that exist in society related to the regulation of social work sanctions as a form of administrative sanctions in Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Preventive Efforts and Control of Coronavirus Disease 2019. As we all know, recently the spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Indonesia has had a devastating impact on the lives of people today. For this reason, the state (government) is required to be able to exercise control and / or control over the spread of Covid-19 in the community. One of the ways this is done is by implementing the Covid-19 health protocol. In order for the public to comply with all existing health protocols, in this case the Central Government through the President issued Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019. In this Presidential Instruction, regions are given the authority to make a Governor Regulation/Mayor Regulation/Regent Regulation whose contents are related to improving discipline and enforcement of health protocol laws in the prevention and control of Covid-19. One of the contents that can be regulated in this regulation is the provision of administrative sanctions for violators of existing health protocols. Unfortunately, however, the regulations regarding administrative sanctions in the form of social work sanctions that exist in each regional law product have different regulations. In Indonesia, the provision of social work sanctions as a form of administrative sanctions can be said to be something that is rarely found. Therefore, the limitations regarding the social work sanctions cannot be found clear and definite formula. Based on this, in the end the authors drew 2 (two) formulas of the existing problems, namely: 1) How to Limit the Meaning of Social Work Sanctions in Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020 Based on thex General Principles of Good Governance? And; 2) What is the form of legal protection for people who violate health protocols in the Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020? The research method used by the author in this thesis is a normative juridical method using the statutory approach and the conceptual approach. Related to the legal materials used by the author itself consists of 3 (three) types of existing materials, namely Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. The technique of collecting legal materials from this research is carried out through a library research model. While the analysis technique used by the author is the analysis technique of systematic interpretation and grammatical interpretation. From the problems that the author examined, in this case a conclusion was drawn that the limitation of the meaning of social work sanctions in Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020 which is based on the general principles of good governance (AAUPB) should be adjusted to the authority of the Regency/City Government in government administration and implemented. in the corridor of authority contained in the Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020 itself which does not revoke the rights of the community and is an attempt to return it to its original state. In addition, a form of legal protection for people who violate health protocols in Bontang Mayor Regulation Number 21 of 2020 can be provided through preventive and repressive protection

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010123
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	26 Jan 2022 06:52
Last Modified:	22 Feb 2022 08:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188898

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010100111119 - Sherly Desember (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item