Urgensi Pemberian Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Kedaulatan Wilayah Udara

Ramadhan, Mochammad Aditya and Dr. Adi Kusumaningrum,, S.H., M.H and Nurdin, S.H., M.Hum (2021) Urgensi Pemberian Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Kedaulatan Wilayah Udara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis pada skripsi ini mengangkat sebuah isu hukum tentang URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENEGAKAN KEDAULATAN WILAYAH UDARA. Pemilihan isu tersebut didasarkan pada fakta di lapangan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kedaulatan wilayah udara Indonesia masih jauh dari kata baik, hal ini didasari oleh tidak diterapkannya beberapa ketentuan mengenai sanksi dalam undang – undang penerbangan. Sanksi yang diterapkan selama ini hanya sebatas sanksi administrasi dengan denda sebesar Rp. 60 Juta rupiah. Tidak diterapkannya beberapa ketentuan sanksi tersebut menunjukkan bahwa penyidikan kasus tersebut belum tuntas serta negara mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan jauh lebih mahal dibanding yang didapat dari penerapan sanksi administrasi. Penyidik Polri dan PPNS juga tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam menindak pelanggaran alhasil mereka masih sangat bergantung pada pihak TNI AU. Berdasarkan isu hukum yang disebutkan, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional? (2) Bagaimana fungsi TNI-AU dan mekanisme penegakan pelanggaran kedaulatan wilayah udara nasional? (3) Apa urgensi pemberian kewenangan kepada TNI AU sebagai penyidik dalam penegakan kedaulatan wilayah udara nasional? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan perbandingan serta pendekatan kasus, pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan mengkaji undang – undang terkait, pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengkaji perbedaan antara pemberian kewenangan penyidikan kepada TNI AL melalui Undang – undang pelayaran dengan isu hukum, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai kasus yang terjadi dalam dunia penerbangan baik yang mengubah pola penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan hingga yang melibatkan pihak TNI AU sebagai penindak pertama. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode diatas menunjukkan jawaban bahwa Pelanggaran kedaulatan wilayah udara merupakan setiap perbuatan yang dilakukan baik oleh perseorangan, badan hukum, atau negara yang melanggar ketentuan – ketentuan mengenai kewilayahan udara suatu negara yang dibentuk atas dasar kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Penulis juga menemukan jawaban bahwa pihak TNI AU dapat melakukan penyidikan atas dasar amanat tugas pada pasal 10 huruf b Undang – Undang TNI hal ini sejalan dengan dasar pemberian kewenangan penyidikan kepada pihak TNI AL pada Undang – Undang pelayaran. Penyidik Polri dan PPNS tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni sehingga pihak TNI AU diperlukan guna membantu penegakan atas pelanggaran tersebut.

English Abstract

The author of this thesis raises a legal issue regarding the authority of the Indonesian National Army as an investigator in enforcing airspace sovereignty based on Law No. 34 of 2004 concerning the TNI. The selection of this issue is based on the facts on the ground that law enforcement against violations of Indonesia's airspace sovereignty is still far from good, this is due to the failure to implement several provisions regarding sanctions in the aviation law. The sanctions applied so far are limited to administrative sanctions with a fine of Rp. 60 million rupiah. The failure to apply some of the sanctions provisions indicates that the investigation of the case has not been completed and the state has suffered losses because the costs spent to enforce it are far more expensive than those obtained from the application of administrative sanctions. Police and PPNS investigators also do not have sufficient capabilities to take action against violations, as a result they are still very dependent on the Indonesian Air Force. Based on the legal issues mentioned, the authors raise the following problem formulations: (1) What is meant by violation of national airspace sovereignty? (2) What is the function of TNI-AU and the mechanism for enforcing violations of national airspace sovereignty? (3) What is the urgency for granting authority to the Air Force as investigators in upholding national airspace sovereignty? The writing of this paper uses a research method with the type of juridical normative research using the statutory approach, the comparative approach and the case approach, the statutory approach is carried out by reviewing the related laws, the comparative approach is carried out by examining the differences between granting investigative authority to the Navy. Through the Law on shipping with legal issues, the case approach is carried out by examining various cases that have occurred in the world of aviation, both changing the pattern of prosecution for violations of sovereignty to those involving the Indonesian Air Force as the first act of action. The research conducted by the author using the method above shows the answer that violation of airspace sovereignty is any act carried out by individuals, legal entities, or countries that violates the provisions regarding the airspace of a country which are formed on the basis of a country's sovereignty over its territory. The author also finds the answer that the Indonesian Air Force can carry out investigations on the basis of the mandate of the task in article 10 letter b of the TNI Law, this is in line with the basis for granting investigative authority to the TNI AL in the Shipping Law. Police and PPNS investigators do not have capable capabilities so that the Indonesian Air Force is needed to help enforce these violations

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010122
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	26 Jan 2022 06:47
Last Modified:	24 Feb 2022 02:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188896

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010100111102 - Mochammad Aditya Ramadhan (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item