Penjatuhan Pidana Kasus Reyhand Ditinjau Dari Pasal 289 KUHP

Ilmiyah, Titis and Prof. Masruchin Ruba'i,, S.H., M.S. and Fines Fatimah,, S.H., M.H (2021) Penjatuhan Pidana Kasus Reyhand Ditinjau Dari Pasal 289 KUHP. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perkosaan yang dilakukan oleh Rehand Sinaga kepada sesama jenis di UK. Terlepas dari kejadian tersebut dilakukan bukan diwilayah yurisdiksi Indonesia, maka sepatutnya Indonesia melakukan upaya pencegahan dengan membuat aturan hukum bagi homosexual yang melakukan pemerkosaan terhadap sesama jenis (laki-laki). hal ini mengingat bahwa definisi pemerkosaan yang dianut dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Pasal 285 hanya mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh pria kepada seorang wanita. Namun merujuk kedalam pasal 289 KUHP, seseorang akan dijatuhi hukuman maksimal Sembilan tahun penjara apabila terjadi perbuatan cabul yang menyerang kehormatan dan kesusilaan. Taruhlah pasal tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi korban perkosa yang dilakukan oleh laki-laki terhadap sesama jenisnya untuk menuntut keadilan, Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut hanya maksimal sembilan tahun penjara, hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 285 KUHP yang dimana terhadap pelaku yang memperkosa perempuan diberikan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Padahal seharusnya pembebanan hukuman penjara bagi pelaku perkosa tidak mengenal jenis kelamin perlu diberikan hukuman yang setara, hal ini guna untuk menciptakan keadilan hukum yang dimana hukum ditegakkan tanpa melihat status seseorang. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana penjatuhan pidana kasus Reyhand ditinjau dari Pasal 289 KUHP? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil peneltiain dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: Bahwa penjatuhan pidana kasus Reyhand ditinjau dari Pasal 289 KUHP terkait dengan pencabulan bilamana kasus tersebut terjadi di yuridiksi Indonesia, ketentuan pasal tersebut dapat saja digunakan dengan sanksi pidana yang diberikan yaitu maksimal tujuh tahun penjara, dan ketentuan tersebut pun berlaku bilamana dapat dibuktikan adanya paksaan dan kekerasan terhadap korban, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah penggunaan pendefinisian dari perkosaan terletak pada paal 285 KUHP. sehingga guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan sesama pria oleh orang yang telah dewasa, maka seharusnya dalam KUHP diatur juga pengaturan mengenai pendefinisian perkosaan bukan hanya terhadap perempuan saja melainkan juga diatur terhadap sesama jenis kelamin dalam hal ini laki-laki, dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan haruslah seberat beratnya yakni pidana seumur hidup sebagaimana yang dilakukan oleh UK dalam melindungi korban dengan cara memberikan hukuman seberat-beratnya yaitu pidana penjara seumur hidup

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of rape committed by Rehand Sinaga to the same sex in the UK. Apart from that the incident was carried out not in the jurisdiction of Indonesia, then Indonesia should make efforts to prevent it by making legal rules for homosexuals who rape the same sex (men). This is considering that the definition of rape adopted in Article 285 of the Criminal Procedure Code only regulates rape committed by a man to a woman. However, referring to Article 289 of the Criminal Code, a person will be sentenced to a maximum of nine years in prison if there is an obscene act that attacks honor and decency. Put that article can be used as a legal umbrella for victims of rape committed by men against the same sex to demand justice. However, the problem is that the maximum sentence given to the perpetrators of these crimes is only a maximum of nine years in prison, this is clearly different from the provision in Article 285 of the Criminal Code which states that perpetrators who rape women are given a maximum prison sentence of twelve years. Whereas the imposition of prison sentences for rapists regardless of gender should be given an equal punishment, this is in order to create legal justice where the law is enforced regardless of one's status. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: How is the criminal conviction of the Reyhand case in terms of Article 289 of the Criminal Code? Then the writing of this paper uses a normative juridical research type using a statute approach and a comparative approach. From the results of the research using the method above, the author obtained answers to the existing problems, namely: That the criminal imposition of the Reyhand case in terms of Article 289 of the Criminal Code related to obscenity if the case occurs in Indonesian jurisdiction, the provisions of the article can be used with criminal sanctions given namely a maximum of seven years in prison, and this provision also applies if it can be proven that there was coercion and violence against the victim. so that in order to prevent the occurrence of criminal acts of sexual abuse committed by men by adults, the Criminal Code should also regulate the definition of rape not only for women but also for same-sex, in this case men, and sanctions imposed should be imposed must be as heavy as life imprisonment as the UK does in protecting victims by giving the maximum sentence, namely life imprisonmen

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010104
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	25 Jan 2022 04:30
Last Modified:	25 Feb 2022 00:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188805

Text (DALAM MASA EMBARGO) 145010107111002 - Titis Ilmiyah(2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item