Bahar, Muhammad Afrian and Ir. Agus Tumulyadi,, MP and Dr.Ir. Gatut Bintoro,, M.Sc (2021) Tinjauan Hukum dan Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan di Indonesia (Studi Kasus pada Perikanan Tuna Sirip Kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sumber daya ikan harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat sekarang dan generasi yang akan datang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 tersebut mengandung arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekadar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan bangsa. Meskipun sifat sumber daya ikan dapat diperbaharui (renewable) namun perlu kehati-hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutan. Hal ini dikarenakan, sifat dari sumber daya ikan yang dikenal open acces telah memberi peluang dan anggapan bahwa setiap orang berhak dan bebas memanfaatkan dan memiliki sumber daya tersebut secara bersama-sama (common property resources). Salah satu upaya dalam pemecahan masalah dapat dilakukan yaitu menetapkan suatu kebijakan pada pengelolaan sumberdaya perikanan laut yang berkelanjutan sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat ditingkatkan dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut, mengenai tinjauan peraturan perundang- undangan terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia dan Marine Stewardship Council (MSC) Pre- Assessment pada perikanan tuna sirip kuning akan menjadi subjek yang menarik untuk diteliti, yang bertempat di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan hukum nasional terhadap pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia, serta mengetahui status pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan berdasarkan Marine Stewardship Council (MSC) Pre-Assessment pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan studi kasus (Case Study). Pengambilan data kualitatif berupa bahan hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan, untuk data kuantitatif berupa data produksi. Analisis data kualitatif menggunakan analisis interpretasi peraturan perundang-undangan dan model pra-penilaian Marine Stewardship Council (MSC). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari analisis interpretasi peraturan perundang-undangan adalah setiap wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi, karakteristik, komoditas, kondisi ekosistem, dan tantangan yang berbeda sehingga terbentuknya Peraturan mengenai Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI dan memiliki strategi pengelolaan yang berbeda untuk setiap WPP. Pendekatan kewilayahan berbasis WPPNRI termasuk membentuk kelembagaan yang mandiri dan mengatur pengelolaan di setiap WPP untuk menuju Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang maju dan berkelanjutan. Berdasarkan dari analisis Pra-Penilaian Marine Stewardship Council (MSC) adalah nilai rata-rata sebesar 73,3 yang berarti (SG < 80) dapat diketahui bahwa Perikanan Indonesia dalam (Studi Kasus pada perikanan tuna sirip kuning di Perairan Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur) belum melaksanakan konsep pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan
English Abstract
Fish resources must be protected, preserved and optimally used for the benefit of present and future generations. Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 states that the earth and water, as well as the natural resources contained therein, are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Article 33 states that the use of fish resources is not only intended for the benefit of community groups directly involved in fishing, but must also bring the greatest possible benefit to the Indonesian people as a whole. Fish resources are biological resources that can greatly contribute to the well being of the nation. Although the nature of fish resources is renewable, sustainability must be taken into account when using them. This is because the nature of the known fish resources has created open access opportunities and the assumption that everyone is entitled and free to share and own these resources (resources common property). One of the efforts to solve the problem can be to establish a sustainable management policy for marine fishery resources so that the use of fishery resources can be increased while taking sustainability into account. On this basis, the laws and regulations on the management of sustainable catch fish resources in Indonesia and the Marine Stewardship Council (MSC) preliminary assessment on aquatic yellowfin tuna fishing become an attractive captive shipment, an interesting captive unit (Malang, East Java). The purpose of this research is to know the national law on management of catch fisheries in Indonesia and to know the status of sustainable use and management of fish resources based on the Marine Stewardship Council, do Biripanananga di Peripanananga, Peripikananingang pada, MSC. East Java. This study used a qualitative descriptive method with a legal approach (Statue approach) and a case study approach (Case Study). Gathering qualitative data in the form of legal materials divided into three areas, namely primary, secondary and tertiary. Now for quantitative data in the form of production data. Qualitative data analysis by analyzing the interpretation of laws and regulations and the pre-assessment of the Marine Stewardship Council (MSC). Based on the research results from the analysis of the interpretation of the laws and regulations, each fisheries management area has different potentials, characteristics, raw materials, ecosystem conditions and challenges, so that in WPPNRI a regulation on fisheries management plans is created and a different management strategy for each WPP. The WPPNRI based territorial approach involves the establishment of an independent body and the regulation of the management of each WPP with a view to advanced and sustainable management of the fishing fish resources. Based on the pre-assessment analysis, the Marine Stewardship Council (MSC) mean score of 73.3 (SG < 80) means that the Indonesian fishery in (a case study at Sendang Biru Waters, Malang Regency, East Java yellowfin tuna) has that Sustainable fishery resource management concept not implemented
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0521080133 |
Subjects: | 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.9 Other natural resources > 333.95 Biological resources > 333.956 Fishes |
Divisions: | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 24 Jan 2022 04:21 |
Last Modified: | 07 Oct 2024 07:18 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188721 |
Text
Muhammad Afrian Bahar.pdf Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |