Inkonsistensi Pengaturan Kewajiban Penyediaan Rumahusun Umum Dengan Hak Membangun Rumah Susun Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Sulistiowarni, Trie and Prof. Dr. Abd. Rachmad Budiono,, S.H, M.H and Dr. Imam Koeswahyono,, S.H, M.Hum and Dr. Setyo Widagdo,, S.H, M.S (2021) Inkonsistensi Pengaturan Kewajiban Penyediaan Rumahusun Umum Dengan Hak Membangun Rumah Susun Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perumahan dan tingginya harga tanah di perkotaan, mengakibatkan semakin lemahnya daya beli dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses tempat tinggal yang layak. Untuk mengatasi permasalahan perumahan rakyat yang disertai dengan terus meningkatnya angka backlog perumahan, salah satu solusinya adalah mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun. \ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (“UU Rusun”) menetapkan empat jenis rumah susun, yaitu rumah susun negara yang diselenggarakan untuk pejabat negara dalam melaksanakan tugas negara, rumah susun khusus yang diselenggarakan untuk tujuan khusus, rumah susun komersial yang diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan dan rumah susun umum yang diselenggarakan untuk kebutuhan MBR. Ada dua macam rumah susun umum, yaitu rumah susun umum sewa (Rusunawa) dan rumah susun umum milik (Rusunami). Sebagaimana yang tertuang dalam konsiderans “UU Rusun”, bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi MBR. Fokus penelitian ini adalah pada terjadinya inkonsistensi pengaturan penyediaan rumah susun umum yang menganalisis beberapa rumusan norma ketentuan dalam “UU Rusun” yang tidak sesuai satu sama lainnya. Pasal 15 ayat (1) intinya menyatakan bahwa pembangunan rumah susun umum merupakan tanggungjawab Pemerintah. Sementara Pasal 16 ayat (2) memuat ketentuan yang mewajibkan pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum seluas paling sedikit 20% dari total luas rumah susun komersial yang dibangun, disertai ancaman sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 97 Jo. Pasal 109. Selanjutnya Pasal 89 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan rumah susun setiap orang berhak membangun rumah susun. Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan telah terjadinya inkonsistensi norma berkaitan dengan penyediaan rumah susun umum. Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah pertama, apa ratio legis norma yang mewajibkan pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) “UU Rusun”? yang dianalisis menggunakan teori negara kesejahteraan. Kedua, bagaimana inkonsistensi norma pada pengaturan penyediaan rumah susun umum dalam “UU Rusun”? yang dianalisis dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum dan teori keadilan. Ketiga, bagaimana pengaturan penyediaan rumah susun umum yang konsisten dan berkeadilan? yang dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan norma-norma hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dengan teknik analisis kualitatif preskriptif. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban penyediaan rumah susun umum yang disertai ancaman sanksi pidana menurut hemat penulis merupakan upaya pengalihan kewajiban negara dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi MBR menjadi kewajiban masyarakat (pelaku pembangunan rumah susun komersial). Terjadinya inkonsistensi norma pengaturan antara Pasal 16 ayat (2) dengan Pasal 89 ayat (2) huruf e, berakibat pada terdistorsinya Hak setiap orang dalam penyelenggaraan rumah susun, karena sesuai dengan makna Hak, artinya setiap orang dapat menggunakan Haknya atau tidak menggunakan Haknya membangun rumah susun. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, ratio legis norma Pasal 16 ayat (2), adalah keberpihakan negara dalam upaya memperoleh tempat tinggal layak dan terjangkau bagi MBR melalui ketersediaan rumah susun sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum “UU Rusun”. Kedua, implikasi hukum dari inkonsistensi pengaturan penyediaan rumah susun umum adalah ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidaktertiban hukum. Ketiga, sebagai solusi dari penulis untuk mempercepat ketersediaan rumah susun layak bagi MBR, hendaknya seluruh rumah susun umum disediakan oleh Pemerintah berupa Rusunawa. Masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi untuk membangun rumah susun umum melalui konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan memanfaatkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah, atau melalui pendayagunaan tanah wakaf. Dengan demikian tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha, sebagai upaya mewujudkan pengaturan penyediaan rumah susun umum yang konsisten dan berkeadilan. Selanjutnya penulis memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar membentuk badan penyelenggaraan rumah susun yang mempunyai tugas menjalankan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan operator dalam penyelenggaraan rumah susun serta kewenangan menjalankan kegiatan sebagai bank tanah, dimana tanah yang bersangkutan akan digunakan khusus untuk kepentingan pembangunan rumah susun umum.

English Abstract

The limited availability of land for housing and the high price of land in urban areas have resulted in the weakening of purchasing power and affordability of low-income people (MBR) in accessing decent housing. To overcome the problem of public housing accompanied by the increasing number of housing backlogs, one solution is to develop vertical housing or flats. Law Number 20 of 2011 concerning Apartment ("UU Rusun") stipulates four types of apartment, namely state apartment which are held for state officials in carrying out state duties, special apartment which are held for special purposes, commercial apartment which are held for profit and public apartment that are held for the needs of the MBR. There are two kinds of public apartment, namely public rented apartment (Rusunawa) and public apartment owned (Rusunami). As stated in the preamble of the "UU Rusun", that the State is obliged to fulfill the needs of decent and affordable housing for MBR. The focus of this research is on the occurrence of inconsistency in the regulation of provision of public apartment by analyzing several formulations of the norms of the provisions in the "UU Rusun" that are not accordance with each other. Article 15 paragraph (1) essentially states that the construction of public apartment is the responsibility of the Government. Meanwhile, Article 16 paragraph (2) contains provisions that require the commercial apartment developer to provide public flats with an area of at least 20% of the total area of commercial apartment built, accompanied by the threat of criminal sanctions as contained in Article 97 Jo. Article 109. Furthermore, Article 89 paragraph (2) letter e states that in the administration of apartment, everyone has the right to build apartment. From the formulation of the articles mentioned above, it indicate that there has been an inconsistency of norms related to the provision of public apartment. Based on the problems above, the formulation of the problem in this research is the first, what is the ratio legis norm that the commercial apartment construction developer to provide public apartment as regulated in Article 16 paragraph (2) of yhe “UU Rusun”? analyzed using the welfare state theory. Second, how is the norm inconsistency in the regulation of the provision of public apartment in the “UU Rusun”? analyzed with the theory of the formation of legislation, the legal certainty theory, and the justice theory. Third, how to arrange the provision of public apartment that are consistent and fair? analyzed with the legal certainty theory and the justice theory. This research is a legal research conducted by reviewing and analyzing statutory regulations, legal principles, legal theories and legal norms to find answers to the researched problem, using prescriptive qualitative analysis techniques. The results of this dissertation research show that the regulation for the provision public apartment obligation accompanied by the threat of criminal sanctions in the author's opinion is an effort to transfer State obligations and Government responsibilities in the fulfilment of the needs of decent and affordable housing for MBR to become the obligations of the community (commercial apartment developer). The occurrence of inconsistency of regulatory norms between Article 16 paragraph (2) and Article 89 paragraph (2) letter e, results in the distortion of the Rights of everyone in the administration of apartment, because in accordance with the meaning of rights, it means that everyone can use their rights or not use their rights to build public apartment. The conclusions of this research are first, the ratio legis of norm in Article 16 paragraph (2), is the State's alignment in efforts to obtain decent and affordable housing for MBR through the availability of apartment as stated in the General Elucidation of the "UU Rusun". Second, the legal implications of inconsistency in the regulation of the provision of public apartment are legal uncertainty, legal injustice and legal disorder. Third, as a solution from the author to accelerate the availability of decent apartment for MBR, all public flats should be provided by the Government in the form of Rusunawa. Community/business actors can participate to build the public apartment through the Public Private Partnership (KPBU) concept by utilizing State Property/Regional Property in the form of land, or through the utilization of waqf land. Thus, there is no obligation imposed on businesses as an effort to realize a consistent and fair arrangement for the provision of public apartement. Furthermore, the author provides recommendations to the Government to form a apartment management agency which has the task of carrying out the role of the Government as a facilitator and operator in the administratin of apartment and the authority to carry out activities as a land bank, where the land in question will be used specifically for the purpose of building public apartment.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	062101
Uncontrolled Keywords:	Inkonsistensi norma, Rumah susun umum, Hak membangun rumah susun,Inconsistency of norms, Public Apartment, Right to built apartment.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	11 Jan 2022 01:42
Last Modified:	24 Feb 2022 04:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188108

Text (DALAM MASA EMBARGO) Trie Sulistiowarni.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item