Residive Sebagai Pengecualian Diversi

Aziz, Siti Nur Afifah and Dr. Bambang Sugiri,, S.H.,M.S and Dr. Lucky Endrawati,, S.H.,M.Hum (2021) Residive Sebagai Pengecualian Diversi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konsep recidive atau recidive yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mаsuk dаlаm kategori yаng dаpаt memberаtkаn pidаnа dаn penаmbаhаn hukumаn. Namun dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait recidive yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dijadikan sebagai syarat untuk tidak dilakukannya diversi dan dalam penerapan hukumnya syarat tersebut mengakibatkan adanya pelanggaran, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 05/pid.sus-anak/2015/PN. Bms. (Pengadilan Negeri Banyumas), yakni anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu pencurian yang dilakukan 2 (dua) kali, namun dalam hal ini anak sebagai recidive tetap dilakukan diversi. Padahal sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, anak yang telah melakukan recidive tidak dapat dilakukan diversi lagi. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini mengenai bagaimana sistem recidive di Indonesia dan apakah sistem recidive sebagaimana dianut oleh Hukum Pidana Positif telah diaplikasikan melalui Putusan Pengadilan Nomor 05/pid.sus-anak/2015/PN. Bms. (Pengadilan Negeri Banyumas). Penelitian ini adalah penelitian yang mengunakan jenis penetilian hukum normatif/doctrinal normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran sistematis atau dogmatis dan gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terkait recidive yang terdapat dalam UU SPPA seharusnya lebih dispesifikan pada jenis recidive tidak sejenis. Sehingga dapat diaplikasikan di dalam Putusan Pengadilan Nomor 05/pid.susanak/2015/PN. Bms. (Pengadilan Negeri Banyumas) dan putusan lainnya, karena terdakwa anak dalam melakukan recidive bukan karena faktor internal saja, akan tetapi oleh beberapa faktor lainnya dan oleh karena itu anak yang sudah pernah melakukan recidive tidak diberlakukan lagi diversi dalam setiap prosesnya. Namun dalam hal tersebut harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak

English Abstract

The recidive or recidive concept contained in the Criminal Code (KUHP) is included in the category that can burden criminal penalties and add penalties. However, in this study the author examines the recidive adopted in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which is used as a condition for not diversion and in the application of the law these conditions result in violations, as stated in the Decision Court Number 05/pid.sus-anak/2015/PN. Bms. (Banyumas District Court), namely a child who has committed a criminal act of ordinary maltreatment has previously committed another crime, namely theft which was committed 2 (two) times, but in this case the child as a recidive is still diverted. Whereas in accordance with what is stated in Article 7 paragraph (2) letter b of the SPPA Law, children who have done recidive cannot be diverted again. The problems formulated in this research are about how the recidive system in Indonesia is and whether the recidive system as adopted by Positive Criminal Law has been applied through Court Decision Number 05/pid.sus-anak/2015/PN. Bms. (Banyumas District Court). This research is a research that uses normative/doctrinal normative legal research, using a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary obtained in the study and analyzed using systematic or dogmatic and grammatical interpretation techniques. The results of this study indicate that related to recidives contained in the SPPA Law, it should be more specific to the types of recidives that are not similar. So that it can be applied in Court Decision Number 05/pid.susanak/2015/PN. Bms. (Banyumas District Court) and other decisions, because the defendant was a child in recidive not only because of internal factors, but by several other factors and therefore children who had done recidives were no longer subject to diversion in every process. However, in this case, the best interests of the child must be prioritized

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042101
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	07 Jan 2022 02:46
Last Modified:	07 Oct 2024 04:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187984

Text Siti Nur Afifah Aziz.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item